Tuesday, 24 November, 2020

Rakor Komisi Hukum MUI SU Bahas UU Ciptakerja



muisumut.com .Medan
,- Komisi Hukum Perundang-undangan , HAM dan Advokasi MUI SU, selama 2 hari (14-15/11)  telah membahas lahirnya  UU Ciptakerja (Omnibus law) di aula MUI Sumut Jalan Sutomo Ujung Medan. Hal ini dijelaskan Ketua Komisi Hukum,Perundang-undangan ,HAM dan Advokasi  MUI SU ,Dr H Ramlan Rangkuty MA, yang pada Rakor tersebut diikuti Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan  anggota LADUI MUI SU. ” kita hanya membahas tentang lahirnya UU Ciptakerja “tegasnya.

Menurutnya pembahasan itu penting mengingat dari UU Ciptakerja tersebut, banyak hal menyangkut kepentingan hidup masyarakat, baik kehidupan beragama sosial dan ekonomi. Lewat Rakor ini memberikan wawasan bagi MUI kabupeten / kota untuk lebih mendalaminya tentang UU Ciptakerja. Diketahui kelahiran dari UU Ciptakerja ini sebelumnya telah mendapat tantangan dari berbagai elemen. Bahkan MUI Pusat, telah mengeluarkan taklimat terkait penetapan UU Ciptakerja, tanggal 8 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua  Umum, KH.Mahyiddin Junaidi MA dan Sekretaris Jenderal Dr H.Anwar Abbas ,MM, Mag.

Rakor Komisi Hukum dan Perundang Undangan, HAM dan Advokasi itu dibuka oleh Ketua Umum MUI SU, Prof Dr H.Abdullah Syah MA, dan keynote speaker ( MUI Pusat ) Dr H. Ihsan Abdullah, M.Hum, secara vertual. Dari 75  peserta  yang   mengikuti Rakor tersebut, terlihat begitu serius, ini terlihat dalam memberikan tanggapan dari para nara sumber.

Dalam membahas UU Cipta kerja itu ditampil nara sumber, Faisal SH,M.Hum, dengan judul ” Kewenangan senteralistik pemerintah pusat dalam UU  Omnibus law “. Prof Dr H. Basyaruddin, M.S., dari LP POM MUI SU  tentang ” Kewajiban Produksi Halal dan problematika dan UU  Omnibus law “. Dr. Nasir LC.MA, dari travel Umroh dan Haji,  judul ” Penyelenggaraan Haji dan Umroh dalam UU Ciptakerja “,  Prof Hasyim Purba M.Hum, membahas  beberapa catatan relasi pusat dan daerah  dalam UU Ciptakerja.  Faisal Akbar SH.M Hum, dosen UMSU, dengan judul ” Kewenangan Otonomi daerah dan pemberian sanksi administrasi ” dan Dr. Adi Mansar SH,M.Hum dengan judul,”  Hukum Pidana dan sanksi pidana dalam UU Omnibus law ”

         Rakor  dengan thema ” Menakar Kemaslahatan Umat dalamUU Ciptakerja ” tersebut juga mengeluarkan beberapa rekomondasi .(husni.as)       

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?