Thursday, 29 October, 2020

RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM (Filsafat Hukum Islam, bag. 3)


Hukum Islam baik dalam pengertian syari’at maupun fiqh dibagi dalam dua bagian besar, yakni bidang ibadah dan bidang muamalah. Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah seperti menjalankan shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa dan haji. Tata cara dan upacara ini tetap, tidak dapat ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah diatur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh RasulNya. Dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara dan tata cara ibadat sendiri. Yang mungkin berubah hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. Adapun muamalat dalam pengertian luas adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Oleh karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. [1]

Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik seperti halnya dalam hukum Barat. Akan tetapi dijelaskan lebih spesifik bagian-bagiannya. Bagian-bagian hukum Islam adalah (1) Munakahat (2) Wirasah (3)Muamalat dalam arti khusus (4) jinayat atau uqubat / pidana atau hukuman (5) al-ahkam alshulthaniyah / hukum Negara, (6) al-ahkam al-ahwal al-syakhsiyah/ hukum perorangan, (7) al ahkam madaniyah/ hukum kebendaan, (8) al ahkam al-murafaat / hukum acara perdata, pidana, dan tata usaha Negara, (9) al ahkam al-dawliyah (hukum internasional, dan (10) al-ahkam al-iqtishadiyah wal maliyah/ hukum ekonomi dan keuangan.

Jika bagian-bagian hukum Islam tersebut disusun menurut sistematika hukum Barat yang membedakan antara hukum publik dan hukum privat, maka susunan hukum muamalat dalam arti luas, atau hukum perdata Islam adalah : (1) munakahat yakni hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2) wirasah mengatur segala sesuatu yang berhungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan; (3) muamalat dalam arti khsusus, yakni hukum yang mengatur kebendaan dan hak-hak benda, tata hubungan manusia dalam jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persekutuan, perikatan, dan sebagainya.

Adapun yang termasuk dalam publik Islam adalah (4) jinayat yang memuat aturan-aturan mengenai perbutan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik hukuman qisash, hudud, maupun ta’zir. (5) al ahkam as-sulthaniyah, yakni hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala Negara, pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. (6) Siyar, yakni hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan Negara lain (7) mukhassamat, mengatur peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Hal di atas menggambarkan bahwa hukum Islam merupakan suatu system hukum dan  berlaku dimanapun selama ada pemeluk Islam yang menjalankan syariat Islam.   Di samping itu hukum Islam juga sangat luas, bahkan luasnya hukum Islam tersebut masih dapat dikembangkan lagi sesui dengan aspek-aspek yang berkembang yang belum dirumuskan oleh para fukaha (para yuris Islam) di masa lampau seperti  hukum bedah mayit, hukum bayi tabung, keluarga berencana, bunga bank, euthanasia, dan sebagainya.

SUMBER HUKUM ISLAM

Pengertian Sumber Hukum

Kata sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari lafazh ( مصادرالاحكام) mashadir al ahkam. Kata ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama fiqh dan ulama ushul klasik. Di dalam kitab fiqh dan ushul fiqh klasik dipergunakan istilah dalil dalil syariat    الشرعية الأدلة  al Adillah al Syariyyah. Kedua kata tersebut dipergunakan untuk maksud yang sama yaitu sumber hukum Islam. Namun demikian jika dilihat secara etimologis kata masadir dan kata adillah bila dihubungkan dengan kata syariah mempunyai arti yang berlainan. Sumber berarti wadah yang darinya digali norma-norma hukum tertentu sedangkan dalil merupakan petunjuk yang membawa kita menemukan hukum tertentu

Oleh sebab itu kata sumber hukum hanya berlaku pada al Quran dan hadis, karena hanya dari keduanyalah digali norma-norma hukum. Sedangkan ijma, qiyas, istihsan, istishab, urf, syarun man qablana, mazhab sahabi bukanlah sumber hukum akan tetapi dalil hukum.  

Pembagian Sumber Hukum

Beberapa pendapat tentang sumber  hukum Islam. Ada yang berpendapat sumber hukum Islam hanya satu yaitu wahyu Ilahi dengan mancamnya (yang dibacakan dan yang tidak dibacakan.) Ada pula yang berpendapat sumber hukum Islam hanya 2 (dua)  al Quran dan sunnah Rasul.Secara sederhana sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga bahagian, yakni Al-Qur’an, As-Sunnah dan akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Akal pikiran dalam kepustakaan hukum Islam diistilahkan dengan “al-ra’yu” yakni pendapat orang atau orang-orang yang memenuhi syarat untuk menentukan nilai dan norma pengukur tingkah laku manusia dalam segala hidup dan kehidupan. Ketiga sumber tersebut merupakan rangkaian kesatuan dalam menggali hukum-hukum yang semakin berkembang.Ijma dan qiyas adalah hasil dari ijtihad. Dengan demikian sumber hukum Islam adalah 4 (quran, sunnah, ijma, dan qiyas). Inilah sumber yang disepakati oleh Jumhur Ulama. Dan ada beberapa sumber lainnya yang juga berasal dari ijtihad, yaitu: Istihsan.  Maslahat mursalah. ‘Urf.  Syar’un man qablana. Istishhab.  Saddudz-dzarâ’i. Madzhab sahabat.

1. Ijma Menurut istilah ijma’, ialah kesepakatan mujtahid ummat Islam tentang hukum syara’ dari peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Sebagai contoh ialah setelah Rasulullah SAW meninggal dunia diperlukan pengangkatan seorang pengganti beliau yang dinamakan khalifah. Maka kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat untuk mengangkat seorang khalifah dan atas kesepakatan bersama pula diangkatlah Abu Bakar RA sebagai khalifah pertama. Sekalipun pada permulaannya ada yang kurang menyetujui pengangkatan Abu Bakar RA itu, namun kemudian semua kaum muslimin menyetujuinya. Kesepakatan yang seperti ini dapat dikatakan ijma’.

2. Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. Qiyas juga berarti mengukur, seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaan-persamaannya.

Menurut para ulama ushul fiqh, ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan ‘illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. contoh berikut:

Minum narkotik adalah suatu perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, sedang tidak satu nashpun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara qiyas dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, yaitu perbuatan minum khamr, yang diharamkan berdasar firman Allah SWT.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamr; berjudi, menyembah patung dan mengundi nasib dengan anak panah tidak lain hanyalah suatu yang kotor, termasuk perbuatan syaitan, karena itu hendaklah kamu jauhi agar kamu mendapat keberuntungan.” (al-Mâidah: 90)

Antara minum narkotik dan minum khamr ada persamaan, illatnya, yaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminumnya, sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan ‘illat itu ditetapkanlah hukum meminum narkotik itu yaitu haram, sebagaimana haramnya meminum khamr.

3. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama ushul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara’, menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa atau kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara’ yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran istihsan. bahwa pada qiyas yang dicari seorang mujtahid ialah persamaan ‘illat dari dua peristiwa atau kejadian, sedang pada istihsan yang dicari ialah dalil mana yang paling tepat digunakan untuk menetapkan hukum dari satu peristiwa.

4. Mashlahat mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Mashlahat mursalah disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara mashlahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

5. ‘Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara ‘urf dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian ‘urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

6. Syar’un man qablana, ialah syari’at yang dibawa para rasul dahulu, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi kaum yang mereka diutus kepadanya, seperti syari’at Nabi Ibrahim AS, syari’at Nabi Musa AS, syari’at Nabi Daud AS, syari’at Nabi Isa AS dan sebagainya.

7. ‘Istishhab menurut bahasa berarti “mencari sesuatu yang ada hubungannya.” Menurut istilah ulama ushul fiqh, ialah tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Atau dengan perkataan lain, ialah menyatakan tetapnya hukum pada masa yang lalu, sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu.

8. Saddudz dzarî’ah terdiri atas dua perkara yaitu saddu dan dzarî’ah. Saddu berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang dzarî’ah berarti jalan. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan hukum secara saddudz dzarî’ah ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas mukallaf, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.

9. Pendapat sahabat dapat dijadikan hujjah, bila pendapat sahabat tersebut diduga keras bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasulullah SAW.



[1] Muhammad Daud Ali, 1999:49

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?