Tuesday, 24 November, 2020

Posko Ladui MUI Untuk Korban Aksi Demo Ditutup


MEDAN (Waspada): Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia (LADUI-MUI) Sumut yang menerima aduan korban aksi demontrasi buruh dan elemen mahasiswa terkait Omni bus law UU Cipta kerja, di Sumatera Utara, pada 8 Oktober 2020 lalu, berakibat telah terjadi korban penangkapan  dan orang hilang. Sejak Sabtu (24/10) Posko Ladui MUI Sumut untuk korban aksi demo resmi ditutup.

Posko Ladui MUI untuk korban aksi demo ditutup karena tugas mereka sudah selesai.

Dalam hal ini Ladui MUI Sumut sudah memberikan bantuan hukum kepada mereka yang datang meminta perlu dungan hukum, para korban yang membuat aduan.

Hal itu disampaikan Direktur Ladui MUI Sumut, Abdul Hakim Siagian,SH MHum bersama Kordinator Ligitasi, Faisal SH,Sabtu (24/10) di MUI Sumut Jl.Sutomo Medan.

“Kami sampaikan terimakasih kepada media, yang telah mempublikasikan posko Ladui untuk korban aksi demo. Sebab, pemberitaan itu menjadi informasi kepada masyarakat, sehingga datang ke posko untuk membuat pengaduan. Tugas Ladui MUI sudah selesai, apalagi 5 korban yang dibawa ke Mabes Polri terkait aksi itu, sudah disarankan untuk mendapatkan bantuan hukum di Jakarta, karena dekat dengan Mabes.  Dengan begitu, Ladui MUI Sumut menutup posko,” kata Abdul Hakim Siagian.

Dilindungi Undang-undang

Saat ditanya tanggapannya, terkait penangkapan pendemo saat unjuk rasa tersebut, Abdul Hakim mengaku sangat menyayangkan hal itu.

“Sangat disayangkan. Sebab, mereka itu menyampaikan pendapat. Di mana penyampikan pendapat itu dilindungi undang-undang dan hak warga negara.

“Kan jadi aneh jika sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui telah melepaskan 5.556 narapidana guna mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) di lembaga pemasyarakatan. Dengan dasar hukum pelepasan tersebut adalah Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Sedangkan penyampai pendapat justru ditangkap,” kata Abdul Hakim Siagian.

Dia juga menyampaikan bahwa tidak tepat jika orang yang disangkakan langsung dipenjarakan. Sebab, pada prinsipnya pemidanaan itu prinsip terakhir, bila cara lain tidak bisa menuntaskan.

“Sekarang di negara modern akan dilaksanakan sistem memenjarakan itu adalah prinsip terakhir, sehingga penjara kosong. Hemat saya, sesungguhnya dalam aksi demo itu akibat pemerintah gagal dalam pencegahan aksi, sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar,” katanya.

Untuk itu pihaknya minta kepada pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan dengan cara yang konsisten. (m22)

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?