Wednesday, 28 October, 2020

PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan :

  1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
  2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Propinsi yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
  3. Dewan Pimpinan adalah : a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah.
  4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.
  5. Pimpinan dan Anggota Komisi adalah Pimpinan dan Anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
  6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
  7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
  8. Fatwa MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI secara tertulis tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat komisi.
  9. Fatwa Produk Halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.
  10. Ijma’ adalah kesepakatan para ulama mujtahidin masa lalu tentang suatu masalah agama.
  11. Qiyas adalah pemberlakuan hukum sesuatu yang disebutkan dalam nash Al-Qur’an atau Hadis kepada sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya oleh nash karena kesatuan illat hukum di antara keduanya.
  12. Istihsan adalah pemberlakuan maslahat juz’iyahketika berhadapan dengan kaidah umum.
  13. Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yangtidak mempunyai dasar nash syar’i tertentu secara khusus tetapi juga tidak ada pengingkaran.
  14. Ilhaq adalah pemberlakuan hukum ijtihadiyah yang terdokumentasi kepada masalah baru karena ketiadaan nash dan diperoleh indikasi kuat kesamaan antara keduanya
  15. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (disingkat LPPOM MUI) adalah Lembaga Semi Otonom yang dibentuk untuk menjalankan fungsi MUI dalam mengkaji kehalalan suatu produk pangan, obat dan kosmetika serta barang gunaan lainnya dalam perspektif sains dan teknologi sebagai dasar dalam
  16. menetapkan status hukum atas suatu produk yang akan disertifikasi halal.
  17. Dewan Syari’ah Nasional (DSN) adalah dewan yangdibentuk oleh Majeli Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungandengan aktifitas lembaga keuangan syari’ah.
  18. Auditor Halal adalah orang yang ditugaskan oleh LPPOM MUI untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi yang mencakup kompetensi, kualitas, dan integritas, serta lulus pelatihan yang diadakan oleh LPPOM MUI, dan berfungsi sebagai wakil dari ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan.
  19. Auditing adalah proses pemeriksaan atau penilaian secara sistematik, independen dan terdokumentasi yang dilakukan oleh Auditor Halal untuk menentukan apakah penerapan Sistem Jaminan Halal berjalan sesuai dengan ketentuan.
  20. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit.
//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?