Wednesday, 28 October, 2020

PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB III
METODE PENETAPAN FATWA

Pasal 5

  1. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (tashawwur al-masalah), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritisdari berbagai aspek hukum (norma syari’ah) yangberkaitan dengan masalah tersebut.
  2. Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab danulama yang mu’tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
  3. Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 6

  1. Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (ma’lum min al-din bi al- dlarurah) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
  2. Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (masail khilafiyah) di kalangan madzhab, maka :
    a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat- pendapat yang dikemukakan melalui metode al-jam’u wa al-taufiq; b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat- pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah (perbandingan) dengan mengguna- kan kaidah-kaidah ushul fiqih muqaran
  3. Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhabatau ulama yang mu’tabar, didasarkan pada ijtihadkolektif melalui metode bayani dan ta’lili (qiyasi,istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy dan sad al-dzaraa’i)serta metode penetapan hukum (manhaj) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
  4. Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (ihtiyath) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (al-khuruuj min al-khilaaf).

Pasal 7

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari’at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan maqashid al-syariah.

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?