Wednesday, 28 October, 2020

PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 23

  1. Di samping penetapan fatwa dengan format sebagaimana diatur dalam Pasal 13, Komisi Fatwa juga menetapkan fatwa melalui surat dan/atau melalui lisan secara langsung tanpa melalui rapat Komisi Fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (ma’lum min al-din bi al- dlarurah) dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
  2. Di samping penetapan fatwa, Komisi Fatwa berwenang menetapkan rekomendasi kesesuaiansyari’ah atas berbagai hal yang terkait denganmasalah keagamaan praktis untuk menjadi panduan bagi masyarakat.
  3. Rekomendasi kesesuaian syari’ah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masyarakat yang mengajukan setelah dilakukan pengkajian dan pendalaman sesuai denganketentuan syari’ah.

BAB X

PENUTUP

Pasal 24

  1. Hal–hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.
  2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Juni 2012 M

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

Dr. KH. MA’RUF AMIN Dr. H ANWAR ABBAS, MM, M.Ag.

Kantor MUI Prov Sumatera Utara
//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?