PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB VII
FATWA PRODUK HALAL

Pasal 20

1. Penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (auditing) oleh Auditor Halal dan telah melalui proses evaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI.
2. Laporan hasil audit disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI atau Pengurus LPPOM MUI lain yang ditunjuk dalam Sidang Pleno Komisi.
3. Dalam bidang yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan
4. proses pensucian, Auditor Halal dalam menjalankan tugasnya disertai oleh Komisi Fatwa.
5. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

Pasal 21

1. Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala nasional dan internasional dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia.
2. Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala lokal dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah.

BAB VIII
FATWA EKONOMI SYARI’AH

Pasal 22

1. Penetapan fatwa tentang ekonomi syari’ah yang terkait dengan produk dan jasa keuangan syari’ah dilakukan oleh Dewan Syari’ah Nasional MajelisUlama Indonesia (DSN-MUI).
2. Penetapan fatwa tentang ekonomi syari’ahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman penetapan fatwa dalam ketentuan ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanismepenetapan fatwa ekonomi syari’ah sebagaimana
4. dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dewan Syari’ahNasional.