PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB IV PROSEDUR RAPAT

Pasal 8

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup kuorum oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan pakar atau tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 9

Rapat diadakan jika terdapat:

1. permintaan atau pertanyaan dari masyarakat;
2. permintaan atau pertanyaan dari pemerintah,lembaga/organisasi atau MUI sendiri;
3. perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan sosial kemasyarakatan, kemajuan ilmu pengetahuan danteknologi serta seni budaya.

Pasal 10

1. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
2. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah satu pimpinan Komisi yang hadir.
3. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat Anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan Bahan Fatwa Komisi

Pasal 11

1. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan para peserta, rapat menetapkan fatwa sesuai dengan metode sebagaimana diatur dalam Bab III.
2. Keputusan Komisi dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V