Thursday, 29 October, 2020

PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

BAB VI
KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA

Pasal 16

  1. Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah syari’ah secara umum, baik dalam bidang akidah, syariáh, sosial budaya, kemasyarakatan dan lingkungan hidup maupun akhlak dengan senantiasa menjunjung tinggi asas kebenaran dan kemurnian pengamalan agama oleh umat Islam di Indonesia.
  2. Kewenangan penetapan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi faham keagamaan yang muncul di masyarakat, masalah sosial kemasyarakatan, masalah pangan obat- obatan dan kosmetika (POM), masalah yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi, serta masalah ekonomi syari’ah.

Pasal 17

  1. Majelis Ulama Indonesia berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut dalam Pasal 16 yang menyangkut umat Islam secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang berpotensi meluas ke daerah lain.
  2. Terhadap masalah-masalah yang terjadi di daerah dan belum difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Daerah berwenang untuk menetapkan fatwa terkait masalah tersebut.
  3. Majelis Ulama Indonesia Daerah yang berwenang menetapkan fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Komisi Fatwa MUI Provinsi dan MUI Kabupaten/Kota.

Pasal 18

  1. Terhadap masalah yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak untuk melaksanakannya.
  2. Pada kasus tertentu di mana Fatwa MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, MUI daerah berkewajiban untuk berkonsultasi kepada MUI untuk menetapkan Fatwa MUI Pusat yang terkait masalah tersebut

Pasal 19

Terhadap masalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, MUI Daerah berkewajiban melakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu kepada MUI.

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?