Tuesday, 29 September, 2020

Perkawinan Dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam


1. Pengertian Perkawinan

Dalam Undang- undang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat miitsaaqan gholidon untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[1]  Perkawinan ini dinyatakan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya[2] dan kepercayaannya itu.

2. Pencatatan Nikah

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.[3] Oleh sebab itu maka hukum Islam memandang bahwa  perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. 

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Isbat nikah ini terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

  1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
    1. Hilangnya akta nikah
    1. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
    1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan No 1 tahun 1974
    1. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan

3. Asas Monogami

Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (asas monogami). Namun demikian Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (terbatas sampai empat orang istri pada waktu bersamaan) apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan. Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan agama dan pengadilan umum.  (Pasal 63 UUP)

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

  1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 UUP, Pasal 57 KHI)

Untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

  1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; Persetujuan dapat diberikan secara lisan maupun tulisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan. Persetujuan ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. (Pasal 58 KHI)
  2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. (Pasal 5 UUP)
  4. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
  5. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.
  6. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. (Pasal 65 UUP)

4. Izin Poligami

Asas perkawinan adalah monogami dengan pembolehan poligami dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Kemudian Pengadilan memeriksa mengenai:

  1. Sah tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi antara lain istri tidak dapat  menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.
  2. Ada tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu lisan haruslah diucapkan di depan sidang Pengadilan
  3. Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan antara lain; surat keterangan mengenai penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan
  4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-istri dan anak-anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
  5. Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan itu selambat-lambatnya  30 hari setelah diterimanya permohonan

5. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Dalam KHI untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami. Calon isteri, wali nikah[4], dua orang saksi[5], serta ijab kabul. Kemudian ditambah dengan mahar yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis  dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidaklah menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu juga halnya dalam keadaan mahar masih terutang tidak mengurangi sahnya perkawinan. ( Pasal 34 KHI)

Tiap perkawinan di catat sesuai dengan peraturan-perudang-undangan yang berlaku, dengan beberapa syarat:

  1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. (Pasal 16 KHI)
  2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.[6]
  3. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
  4. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
  5. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

6. Larangan Perkawinan

Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (pasal 8 UUP)

  1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
    1. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
    1. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
    1. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
    1. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
    1. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Misalnya seorang perempuan Islam dilarang menikah dengan pria non muslim
    1. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali mendapat izin dari pengadilan.
    1. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
    1. Wanita yang masih dalam masa tunggu (iddah) dengan pria lain

7. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah upaya untuk merintangi/ menghalangi suatu perkawinan. Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.(Pasal 13 UUP) Pencegahan ini bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perudang-udangan (Pasal 60 KHI)

Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Di samping itu mereka juga berhak  mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya (Pasal 14 UUP)

Dalam undang-undang Perkawinan juga disebutkan barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, kecuali apabila perkawinan tersebut telah mendapat izin dari pengadilan

Pencegahan perkawinan juga dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila terjadi perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur, terkena larangan perkawinan, terikat dalam perkawinan, suami istri bercerai untuk kedua kalinya, dan tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan. (Pasal 16 UUP )

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

Pembatalan Perkawinan

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada.Pembatalan perkawinan adalah suatu upaya untuk membatalkan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila:

  1. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UUP) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
  2. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UUP)
  3. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum, dan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. (Pasal 27 UUP)
  4. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya. Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.

Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.  (Pasal 26 UUP)

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

  1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
  2. Suami atau isteri;
  3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
  4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
  5. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

  1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
  2. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama,bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
  3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 samapi dengan Pasal 76 . Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkawinan batal, dan perkawinan yang dapat dibatalkan.

Perkawinan batal adalah suatu perkawinan yang sejak semula dianggap tidak ada misalnya:

  1. Suami melakukan perkawinan. Sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i
  2. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah di li’an, seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga. Kecuali bila bekas itri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi  dan telah habis masa iddahnya
  3. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah semenda dan sesusuan

Perkawinan dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami istri, namun salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila

  1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan
  2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain yang mafqud[7]
  3. Perempuan yang dikawini masih dalam iddah
  4. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan
  5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
  6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan
  7. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman melanggar hukum
  8. Sewaktu melangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. (batas waktu nya adalah 6 bulan)

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan anda masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur (pasal 27 UU No. 1 tahun 1974). Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan bagi suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan isteri.

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan, tetap merupakan anak yang sah dari suami anda. Dan berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris (pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974).

Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami-istri sebelum atau pada saat perkawinan. Perjanjian ini dibuat tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian ini berlaku sejak perkawinan dilangsungkan namun demikian tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam KHI ditambahkan bahwa bentuk perjanjian kawin adalah dalam bentuk ta’lik talak dan perjanjian yang lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti perjanjian percampuran harta pribadi, meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing selama perkawinan maupun yang diperoleh masing masing selama perkawinan; pemisahan harta pencaharian; kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama.

Perjanjian pemisahan harta bersama tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meskipun ketika perjanjian tidak dicantumkan, maka dianggap tetap terjadi pemisahan harta dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga. (Pasal 48 KHI)

Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.  Dalam UU Perkawinan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dan dalam KHI Pasal 77 sampai Pasal 84,  diatur beberapa hak dan kewajiban suami isteri, yaitu:

  1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
  2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
  3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  4. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami isteri bersama.
  5. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
  6. Suami wajib membimbing, melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
  7. Sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya pendidikan bagi anak.
  8. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam keadaan iddah
  9. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang.
  10. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
  11. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Hak dan kewajiban dalam keluarga dapat dilihat kepada dua hal:

  1. Hak dan kewajiban antara suami-istri; hak dan kewajiban ini diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 974.
  2. Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974. Diantaranya adalah:
    • Orang tua wajib memelihara anak dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban itu sampai si anak mampu berdiri sendiri atau sampai si anak berumah tangga
    • Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
    • Anak wajib memelihara dan membantu orangtuanya, manakala sudah tua. Kewajiban ini disebut dengan alimentasi
    • Anak yang belum dewasa dan belum  pernah menikah berada dibawah kekuasaan orangtuanya.

Orang tua tidak diperbolehkan memindahtangankan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum  18 tahun atau belum pernah menikah, kecuali kepentingan si anak menghendakinya

Harta Benda dalam Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 UUP). Pembagian ini akan secara otomatis terjadi kecuali diperjanjikan sebelumnya yang disebut dengan perjanjian kawin (Pasal 29 UUP)

Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing . Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam (Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan dari Pasal 85 – Pasal 97) mengatur tentang aturan yang berhubungan dengan gono-gini sebagai berikut:

  1. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.
  2. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
  3. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.  Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.
  4. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
  5. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri. Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.
  6. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang bewujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.  Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
  7. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
  8. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.  Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.  Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.
  9. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.  Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.
  10. suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.
  11.  Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.


[1] Pasal 1 KHI

[2] Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam

[3] Pasal   UUP dan Pasal 5 KHI

[4] Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh. Wali ini terdiri dari wali nasab dari keluarga laki-laki (ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dsb) dan wali hakim (wali yang ditunjuk menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada dan atau tidak mungkin dihadirkan

[5] Seorang muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli

[6] Lihat peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975  Pasal 13

[7] Mafqud artinya orang yang hilang

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?