TATA KELOLA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) MASJID

0
10.061 views

Oleh  : H. Musaddad Lubis, M.Ag

Disajikan pada Muzakarah MUI Ahad, 27 Oktober 2019

  1. Pendahuluan.

Pengertian :

Unit Pengumpul Zakat yang disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, BAZNAS Povinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu mengumpulkan, mendistribukan dan mendayagunakan zakat dan infak.

  1. Dasar Hukum :
  2. Alquran Surat Al-Taubat ayar 103 dan 60, surat al-Baqarah ayat 3

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya :Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya :Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣

Artinya :Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa 3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
  3. Permenag Nomor 30 Tahun 2016 Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota BAZNAS.
  4. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat
  5. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja  Unit Pengumpul Zakat
  6. Kedudukan :

BAZNAS Provinsi membentuk UPZ BAZNAS Provinsi pada institusi :

  1. a.    Kantor Instansi Vertikal Provinsi; Kantor Wilayah Keungan, Kantor Wilayah Pajak, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan Ham, Kantor Beacukai, Kantor Kejaksaan Tinggi, Kantor Pengadilan Tinggi, Kantor Pengadilan Tinggi Agama, Kantor Kepolisian Daerah Provinsi, Kantor Kejaksaan Tinggi, Kantor Pangdam Bukit Barisan, Kantor Perusahaan berskala Provinsi.
  2. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga daerah Provinsi; Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi, Kantor Dinas Pedapatan Daerah Provinsi, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Dinas Pemberdayaan Pr & Perlindungan anak, Badan Pengelola Keungan dan Aset, Badan Pengemangan SDM, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Litbang, Badan Kpegawaian Daerah (BKD), Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa, Badan Kesbang dan Politik, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Satpol PP, Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap, Badan Penangulangan Bencana Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Bina Marga dan Konstruksi, Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya & Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Komimpo, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit Jiwa Provsu, Inspektorat, Sekretariat DPRD Provsu.
  3. c.    Badan Usaha Milik Daerah Provinsi; Kantor PDAM Tirtanadi, Kantor Perusahaan Daerah Perkebunan, Kantor Bank Sumut, Kantor PD Aneka Industri, Kantor Percetakan Daerah
  4. Perusahan Swasta skala Provinsi; Kantor PT. Inalum, PT. Angkasa Pura, PTPN II, PTPN III, PTPN IV, Pelindo I, PT. Kawasan Industri Medan, PT. Kawasan Industri Sungai Mangke, PT. Pusri, PT. Lonsum, Sucopindo, PT. Payapinang, PT. ALS, PT. Batang Pane Baru, PT. Barumun, PT. Nusira, PT. Musi Mas, PHG, Good Year Plantation, PT, Astra Internasional, PT. PNM, Perum Pegadaian,
  5. e.    Perg. Tingi, Pendidikan Menengah atau nama lainya; Universitas Sumatera Utara, Unibersitas Negeri Medan, Universitas Islam Sumatera Utara, Politeknik Negeri Medan, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Dharmawanga, Universutas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, Universitas Medan Area, Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia, Institut Teknologi Medan, Universitas Pancabudi. Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia, Universitas Al-Hikmah Medan. Kemudian Tingkat Sekolah Lanjutan; SMU, SMK, Madrasah Aliyah sederajat.
  6. Masjid Raya.

Masjid yang dimaksudkan ialah Masjid Raya Al-Ma’shun Medan, Jalan SM. Raja Medan.

BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk UPZ Kabupaten/Kota pada institusi :

  1. Kantor Instansi Vertikal;

Kantor Istansi Vertikal di Kabupaten/Kota ialah Kementerian Agama, Pelayanan Pajak, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Beacukai, Imigrasi, Lapas, dan Perbendaharaan Negara.

  • Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga daerah Kabupaten/Kota; Dinas Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Binamarga, Dinas Keuangan dan Aset, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengairan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Kalautan, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (PAPEDA), Dinas Perizinan, dan Dinas Perkebunan.
    • Badan Usaha milik daerah Kabupaten/Kota; Pershaan Daerah Air Minum, PT. Perkebunan, PT. Pertambangan, PT. Aneka dan Jasa, dan Perusahaan Daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten/Kota.
    • Perusahaan Swasta skala Kabupaten/Kota; PT. Perkebunan, PT. Pertambangan, PT. Perikanan, PT. Air Minum, Semua Perusahaan Swasta yang bergerak di daerah Kapupaten/Kota
    • Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, Paud, SD, dan SMP sederajat atau nama lainya baik sekolah negeri maupun swasta.
    • Masjid dan Musholla di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Lingkungan/Dusun, Masjid/Musholla di Pusat Perbelanjaan dan Kantor-Kantor Swasta.
  • Tugas :

Dalam 1 (satu) institusi yang menaungi UPZ hanya dapat dibentuk 1 (satu) UPZ. Tugas UPZ adalah: Membantu BAZNAS sesuai tingkatannya melakukan pengumpulan zakat pada institusi ybs. Dalam hal bilamana diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas terkait dengan pembantuan pendistribusian maupun pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan BAZNAS sesuai tingkatannya.

UPZ Masjid/Musholla menyerahkan 30 % hasil pengumpulannya kepada Baznas Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sumber pengumpulan Baznas Kabupaten/Kota.

UPZ  Masjid dalam hal pendistribusian dapat menyalurkan dana zakat sampai 100 % dengan ketentuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasannya dilakukan oleh Baznas Kabupaten/Kota.

  • Fungsi :
    • Sosialisasi, edukasi zakat di institusinya. Sosialisasi, edukasi dilakukan secara terencana dan terjadwal sepanjang tahun sehingga terukur hasinya. Kegiatan ini sangat menentukan dalam perjalanan UPZ dan tidak boleh berhenti. Berhentinya sosialilasi dan edukasi akan memandekkan perjalanan UPZ karena sturktur masyarakat akan terus berubah, pertambahan penduduk akan berpengaruh pula terhadap pertambahan muzakki, meningkatnya penghasilan warga akan berpengaruh kepada pengumpulan zakat seiring dengan pertambahan muzaki.

b. Mengumpul zakat di institusinya.

Pengumpulan zakat perupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam perjalann UPZ. Kalau tidak ada zakat yang terkumpul, maka tidak ada zakat yang akan didistribusikan, jika tidak ada muzakki maka tidak ada mustahik, lalu perzakatan pun jadi lumpuh. Maka pengurus UPZ harus bekerja keras untuk menghimpun zakat dari para muazki untuk didistribusikan kepada mustahik.

c. Pendataan dan layanan muzaki.

     Setiap UPZ harus mendata siapa-saja muzaki yang ada dalam lingkup kerjanya, misalnya muzakki yang ada disekitar masjid atau diluar lingkungan masjid akan tetapi beraktivitas di dalam masjid baik sebagai jamaa’h atau donatur masjid.

d. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ penyaluran dan pendayagunaan

e. Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari BAZNAS

f. Penyusunan Laporan Kegiatan Pengumpulan, Penyaluran dan Pendayagunaan dan menyampaikannya kepada pengurus BAZNAS di atasnya. Bentuk laporan dimaksud menjadi lamporan yang tidak terpisahkan dari tata kleola UPZ ini.

VI. Wewenang  UPZ Masjid.

  1. Menetapkan RKAT UPZ

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) disusun oleh UPZ bersama  Baznas yang di atasnya untuk merencanakan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dan pendayagunaan pada setiap bulan Oktober setiap tahun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan UPZ tahun berikutnya.

  1. Menyusun rencana pengumpulan zakat

Menyusun rencana dan strategi pengumpulan berdasarkan skala prioritas jangka pendek dan jangka panjang serta jadwal pelaksanaannya minimal untuk satu tahun

  • Melaksanakan pengumpulan zakat

Melaksanakan pengumpulan zakat dari para muzakki dengan membuat target pengumpulan jangka pendek danb jangka panjang

  • Melaksanakan pengelolaan data muzaki

Setiap UPZ membuat data base muzakki lembaga maupun perorangan yang menyalurkan zakatnya kepada UPZ untuk melihat apakah muzakki bertambah atau berkuang setiap tahunnya.

  • Melaksanakan pengelolaan data  mustahik

Setiap UPZ mempunyai data base mustahik berdasarkan ashnaf dan atau program dan terus menerus dilakukan evaluasi kelayakannya sebagai mustahik. Pada dasarnya tidak ada mustahik yang permanen karena yang menentukan adalah criteria dan persyaratan yang berlaku untuk mentukan apakan seseorang mustahik atau tidak mustahik.

  • Melaksanakan sosialisasi dan evaluasi zakat

UPZ melakukan usaha-usaha sosialisasi dan edukasi kepada jama’ah masjid untuk menjadi muzaki dan melaksanakan evaluasi perkembangan data muazaki.

  • Memberikan layanan dan konsultasi zakat

UPZ membantu masyarakt yang membutuhkan pelayanan muzakki untuk menghitung jumlah harta yang akan dizakati dengan menggunakan kalkulator zakat

  • Melakukan evaluasi pelaksanaan Tusi UPZ

Setiap akhir tahun UPZ melakukan evaluasi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang terkumpul dan menyampaikannya kepada muzaki dan pihak-pihak lain yang berhak mendapatkan informasi zakat dari UPZ

  1. i.       Menyerahkan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat UPZ ke BAZNAS   Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.  
  2. Melaksanakan pendistribsian dan pendayagunaan zakat dan infak berdasarkan kebutuhan dan kewenangannya.

VII. Hak Pengurus UPZ

  1. Pengurus UPZ berhak mendapatkan pelatihan sertifikasi Amil dari BAZNAS yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pengelolaan Zakat dan Sertifikasi Amil
  2. Mendapatkan hak amil untuk kepentingan biaya operasional maksimal sebesar 12.5 % dari dana zakat dan  20 % dari dana infak.

VIII. Integrasi Kegiatan UPZ dan BKM Masjid.

Kenyataan selama ini institusi yang mengurus masjid adalah Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dan dalam strukturnya ada 3 (tiga) bidang yang menangani beberapa kegiatan yaitu :. 1. Idarah; yang mengurusi masalah administrasi masjid. 1. Ri’ayah; yaitu yang mengurusi masalah-masalah pemeliharaan asset masjid, dan, 3. ‘Imarah; yaitu yang mengurusi masalah-masalah kegiatan dan kemakmuran masjid.

Kehadiran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam masjid tentu saja memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatannya dari dua institusi yang ada yang akan membawa persoalan baru di masjid. Untuk itu perlu dibuat pembidangan kerja masing-masing yang sifatnya saling melengkapi dan terintegrasi dengan baik. Untuk itu perlu dibuat penajaman tugas dan fungsi masing-masing sehingga sinkron dalam pelaksanaannya di masjid. Untuk itu perlu diatur hal-hal sebagai berikut :

  1. Penyusunan Kepengurusan UPZ Masjid adalah perpaduan antara personil kepengurusan BKM dengan tokoh yang dari luar BKM namun memiliki keperdulian kepada masjid dari unsur masyarakat, tokoh agama dan propesional.
  2. Manajemen UPZ Masjid diatur tersendiri yang kegiatannya terpokus pada pengumpulan zakat saja, baik zakat mal maupun zakat fitrah dan pendistribusiannya berdasarkan ashnaf zakat maupun program kerja yang dibuat dengan seksama dan seluruh kegiatan tersebut terkonsentrasi di masjid.
  3. Sumbangan yang termasuk dalam katagori wakaf baik itu wakaf benda maupun wakaf cash ditangani oleh BKM yang membidanginya.
  4. Dalam hal pembiayaan operasional masjid seperti biaya rekening listrik dan air, tenaga dan alat kebersihan, transport khatib, lampu, ATK BKM, biaya PHBI, dan Qurban ditangani oleh BKM. Jika dana BKM sangat terbatas, maka dapat diambil dari dana hak amil yang ada di UPZ secara proporsional.
  5. Dana hak amil yang sudah diambil oleh UPZ maka tidak boleh diambil lagi oleh Baznas Kabupaten/Kota.
  6. Pada prinsifnya BKM, UPZ dan Kenaziran Masjid adalah institusi yang terintegrasi di dalam masjid dalam rangka mensejahterakan jama’ah masjid maupun masyarakat sekitar masjid untuk mencapai tujuan dibangunnya masjid sebagai wadah menjalankan ibadah dan pembinaan umat.

Demikianlah aturan tata Kelola UPZ Masjid ini dibuat sedemikian rupa agar dapat dipedomani oleh UPZ maupun BKM Masjid di Sumatera Utara agar kehadiran UPZ di masjid-masjid membawa kemaslahatan kepada masjid dan umat.

                                                                           Wakil Ketua II Baznas Sumut

                                                                           Drs. H. Musaddad Lubis, MA