Pengertian Anak Dalam Hukum Indonesia

0
14.129 views

Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspekkeperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang belum sempurna. Aspek-aspek hukum tersebut adalah:

  • Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Pada pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian ini sama dengan yang disebutkan oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.[1] Pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh undang-undang perdata.

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peran yang amat penting, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak. Misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan sekalipun dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 2 KUH Perdata.

Di samping itu, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu masih di dalam kandungan ibunya maupun setelah lahir, sehingga bilamana kepentingan anak menghendaki maka anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Sedangkan anak yang meninggal sewaktu dilahirkan dianggap tak pernah telah ada.[2]

Disebabkan setiap orang tanpa melihat usia merupakan subyek hukum maka setiap orang mempunyai “kewenangan berhak” karena ia merupakan subyek hukum. Meskipun demikian, tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pada umumnya, orang-orang yang disebut dewasa (meerderjarig) dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika undang-undang tidak menentukan demikian. Pasal 2 ayat (1) KUHPerdata mengatur  bahwa “anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menuntutnya”. Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata tersebut di atas mengandung maksud bahwa kepribadian seseorang dimulai sejak dilahirkan. Sebaliknya seorang anak yang belum dilahirkan, belum mempunyai kepribadian. Oleh karena itu, setiap anak yang lahir dalam keadaan hidup, mempunyai kepribadian sehingga ia mempunyai kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid). Sesingkat apapun hidupnya, ia telah menikmati hak-hak keperdataannya dan setelah ia meninggal dunia hak tersebut berpindah kepada orang lain. Hak yang diperoleh pada waktu ia dilahirkan, dengan syarat syarat tertentu dapat berlaku surut bagi anak yang belum dilahirkan untuk kepentingan anak itu. Syarat-syarat pelaksanaan pasal tersebut di atas antara lain adalah; pertama,  bahwa anak itu telah lahir; kedua, bahwa ia lahir hidup; ketiga, bahwa kepentingannya itu membawa serta tuntutan akan haknya.[3]

Semua orang yang belum dewasa/anak ada di bawah kekuasaan orang tuanya atau di bawah perwalian (Pasal 353 KUHPerdata). Pasal 299 KUHPerdata menentukan bahwa selama perkawinan orang tua berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tuanya sampai anak itu menjadi dewasa (meerderjarig), sepanjang kekuasaan orang tua itu tidak dicabut (ontzet) atau dibebaskan (ontheven).

Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak. Akan tetapi dalam pasal 6 ayat (2) telah memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pada pasal 7 ayat (1) undang-undang ini juga memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Kemudian dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) juga menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

Kompilasi Hukum Islam menentukan kedewasaan berdasarkan sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi pria maupun wanita. Jadi, yang dipakai untuk menentukan batas umur kedewasaan bagi anak yaitu dengan dilihat permasalahannya terlebih dahulu. Batas umur kedewasaan dalam hal umum adalah 18 tahun, dengan dasar asas hukum lex specialis derogat legi generali (undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum). Pengecualiannya dalam hal perkawinan yaitu batas umur minimum menikah untuk pria ialah 19 tahun dan untuk wanita ialah 16 tahun. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, orang tualah yang mewakili anak dalam hal perbuatan hukum di dalam maupun di luar gedung pengadilan.

Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak dalam hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi. Karena secara kodrat anak memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada pasal 45, 46, dan pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut KUHPidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun.

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.[4]

Pada hakekatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:

  1. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana
    • Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dan hukum kebiasaan dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
    • Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
    • Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
    • Hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

Pengertian Anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Dalam UU No. 3 Tahun 1997 menyebutkan Anak adalah ”orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Dalam pengertian ini lebih memberikan klasifikasi khusus sesuai dengan ciri yang dianut oleh undang-undang itu sendiri yaitu tentang anak nakal. Yang disebut sebagai anak berdasarkan kategori usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian ini juga memberikan penafsiran bahwa setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang sudah pernah kawin tidak lagi dikategorikan sebagai anak melainkan sudah dewasa.

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa Anak Nakal adalah :anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian Anak Menurut Hukum Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2002.

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Defenisi anak dalam undang-undang ini tidak menyebutkan tentang kedewasaan anak dicapai lebih awal seperti halnya yang disebutkan dalam konvensi hak anak (KHA) atau yang disebutkan dalam undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan walaupun dalam usia anak tetapi sudah kawin, dikatakan telah dewasa.

Perlindungan anak yang disebutkan dalam undang-undang ini adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan perpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkulaitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Secara khusus dijelaskan bahwa perlindungan khusus (special protection), diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (children conflic with low), kondisi lain yang disebutkan dalam kategori darurat bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pengertian Anak Menurut Beberapa Konvensi dan Ratifikasi

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas mengakui eksistensi anak. Dalam Undang-undang ini anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam pasal 52 ayat 1 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan pasal 58 ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan Convention on the Rights of the Childs (CRC), di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa; Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.[5]

Bangsa Indonesia telah meratifikasi instrumen internsional Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun 1990. Menurut pasal 1 Konvensi Hak Anak mendefenisikan anak adalah ”Setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia anak dicapai lebih awal ”.

Secara umum KHA mendefenisikan anak sebagai ”manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun”. Namun pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam menentukan batas usia kedewasaan didalam peraturan perundang-undangan nasional dari tiap negara peserta.

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) secara garis besar telah merincikan hak-hak anak sebagai bentuk proteksi yang universal. Pengakuan terhadap hak-hak dan kepentingan terbaik untuk anak yang di muat dalam Konvensi Hak Anak dapat di kelompokkan menjadi 4 (empat) bagian. Pertama, hak untuk bertahan hidup (survival rights), kedua, hak untuk tumbuh dah berkembang (development rights), ketiga, hak atas perlindungan (protection rights), keempat, Hak untuk berpartisipasi (participation rights).

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2000 menentukan bahwa anak berarti: “semua orang yang berusia di bawah 18 tahun” (sesuai dengan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182).


[1] Eugenia Liliawati Muljono, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Harvarindo, 1998), h. 3.

[2] J. Satrio, J, Hukum Pribadi – Bagian I – Persoon Alamiah (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 17-23

[3] R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), h. 3.

[4] Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2003), h. 3;

[5] Pasal 1 Convention on the Rights of the Childs.