ISTILAH DAN PEMBAGIAN HUKUM PERDATA

0
22.603 views

ISTILAH HUKUM PERDATA

Memahami Hukum Perdata haruslah terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan hukum. Meskipun hingga sekarang tidak ada pengertian yang seragam tentang hukum,[1] paling tidak jika berbicara hukum ada 4 unsur yang harus ada, yaitu; unsur peraturan, unsur dibuat oleh pihak yang berwenang, unsur diberlakukan ditengah masyarakat, unsur adanya sanksi dan sifatnya yang memaksa.[2]

Pada umumnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata).[3] Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, mengatur hubungan antara negara dengan alat–alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warganegara) yang termasuk hukum publik ini antara lain adalah; hukum pidana[4], hukum tata negara[5], dan hukum internasional.[6]

Sedangkan hukum perdata/ hukum privat mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam pergaulan masyarakat dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan. Yang termasuk hukum perdata  ini antara lain, hukum perkawinan, hukum dagang, hukum perburuhan, hukum waris, hukum perikatan, dan sebagainya.

Pembagian ini banyak mengundang pro dan kontra. Ada pendapat yang setuju  dan ada juga yang tidak setuju. Namun pada hakikatnya kita tidak dapat memisahkan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus, oleh karena ternyata ada terdapat lembaga-lembaga hukum yang mempunyai sifat hukum publik bercampur hukum perdata.  Oleh sebab itu tidak mungkin menarik batas secara nyata, bahkan batas antara kedua hal tersebut juga selalu bergeser. Banyak yang dulu tidak termasuk hukum publik telah memasuki ranahnya hukum publik.

Jadi dapat dikatakan bahwa antara hukum privat dan hukum publik dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan dan terdapat hubungan satu sama lain, dimana kepentingan individu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan umum/publik. 

Pengertian Hukum Perdata diartikan berbeda-beda oleh pakar sarjana hukum, antara lain:

  1. Prof. Subekti, SH ; Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan.[7]
  2. Prof. Dr. Soediman Kartohadiprodjo, SH; Hukum perdata materil ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata.[8]
  3. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH; Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat.[9]
  4. Van Dunne; Suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. [10]
  5. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, Hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban.[11]
  6. H.F.A. Vollmar, Hukum perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyara­kat tertentu (i.e. negeri Belanda) terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu-lintas. Hukum perdata disebut juga hukum sipil atau hukum privat.[12]
  7. Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H. Hukum perdata adalah keseluruhan aturan hukum yang meng­atur tingkah-laku orang yang seorang terhadap orang yang lain­nya di dalam negara itu, tingkah-laku antara warga masyara­kat dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat.[13]
  8. Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn: Hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak, diserahkan kepada yang berkepentingan.[14]
  9. Prof. Dr Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan an­tara warganegara perseorangan yang satu dengan wargane­gara perseorangan yang lain.[15]

Dari definisi di atas dapatlah disimpulkan, bahwa substansi yang dimak­ud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengen­ai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan huk­um yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada ke­pentingan perseorangan/individu.

Dari definisi diatas dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam definsi hukum perdata, yaitu:

  1. adanya kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis (Role of Law) dalam hukum perdata 
  2. adanya unsur orang (Persoon)
  3. adanya hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain (Legal Relation)

Hubungan antar manusia dapat diklasifikasikan menjadi hubungan biasa dan hubungan hukum. Hubungan Biasa adalah hubungan yang bersifat hubungan sosial antar individu masyarakat yang tidak ada pengaturannya secara hukum, sehingga tidak memiliki akibat hukum dan   perbuatannya tidak dapat dituntut secara  hukum, misalnya hubungan pertemanan.

Adapun hubungan hukum adalah  sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan yang telah diatur oleh hukum sehingga menimbulkan adanya akibat hukum yang berupa hak dan  kewajiban  dan dapat dituntut secara hukum, misalnya perjanjian jual beli.

2. PEMBAGIAN HUKUM PERDATA

a. Hukum Perdata dalam Arti Luas dan Hukum Perdata dalam Arti Sempit

Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. “Perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “Pidana”. Namun, ada juga yang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum privat materiil, tetapi karena pcrkataan “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari “militer”, maka lebih baik dipakai istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materiil Sedangkan, perkataan “Hukum Perdata” dalam arti yang sempit dipakai sebagai lawan “Hukum Dagang”[16]

Menurut Prof. Soedewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut Hukum Perdata, merupakan Hukum perdata dalam arti sempit. Sedangkan hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya Hukum Dagang.[17] Dengan demikian, maka dapat disimpulkan, bahwa:

  1. Hukum perdata dalam arti sempit meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHPer (BW),  yaitu: Hukum Pribadi, Hukum Benda (Hukum Harta Kekayaan), Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Perikatan serta Hukum Pembuktian dan Daluwarsa.
  2. Hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh peraturan-­peraturan yang terdapat dalam KUHPer, KUHD beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya (seperti: Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Perdata Islam, Hukum Perburuhan, dan sebagainya).

b.  Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil

Menurut Prof. Dr. L.J. van Apeldoorn, hukum perdata dibagi da­lam hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil mengatur kepentingan-kepentingan perdata, sedangkan hukum perdata formil mengatur pertikaian hukum mengenai kepentingan-kepentingan perdata atau dengan perka­taan. lain, cara mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata materiil dengan pertolongan hakim. Lebih lanjut menurut beliau, hukum perdata materiil disebut juga hukum sipil.[18]

Sedangkan menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, yang dimaksudkan dengan hukum perdata materiil ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Lawannya ialah hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana caranya melaksanakan hak-hak dan kewajiban­-kewajiban perdata tersebut.[19]

Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud­kan dengan: Hukum perdata materiil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Misalnya: Hukum Dagang, Hukum Per­kawinan, Hukum Waris, Hukum Perjanjian, Hukum Adat, dan sebagainya.  Hukum perdata formil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata (hukum perdata materil) misalnya Hukum Acara Perdata

c. Hukum Perdata Tertulis dan Tidak Tertulis

Hukum Perdata ini dapat berbentuk tertulis, seperti yang dimuat dan diatur dalam KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) dan KUHD (Wetboek van Koophandel), serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan dapat juga berbentuk tidak tertulis, seperti Hukum Adat.


[1]Untuk mengetahui banyak definisi hukum lihat C.S.T., Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 3, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal 35-36

[2] Akmaluddin Syahpura, Hukum Acara Perdata, Wal Asrhi Publishing, Medan, 2007, hal. 1

[3] Pembagian ini sejak jaman Romawi kuno, Oleh ahli hukum Romawi bernama Ulpianus disebutkan, bahwa hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahtearan Negara Romawi, sedang hukum privat adalah hukum yang berhubungan dengan kepentingan orang-orang.

[4] Yaitu hukum yang mengatur sikap  tingkah laku manusia berisi perintah-perintah dan larangan-larangan dengan sangsi hukum sebagai suatu penderitaan khas yang dipaksakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan pidana.

[5] Yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk dan susunan Negara dan/atau pemerintahaan suatu Negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, serta hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hukum Tata Negara ini terbagi lagi dalam beberapa cabang ilmu, yaitu: Hukum Administrasi Negara, Ilmu Negara, Hukum Acara Tata Usaha Negara, dan sebagainya.

[6] Yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara Negara yang satu dengan Negara yang lain dalam hubungan internasional

[7] Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1987, hal. 9

[8] Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal. 72

[9] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1986, hal. 108

[10] Dunne, Van, Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, Ganti Kerugian, diterj. Oleh Lely Niwan. Dewan Kerja Sama Ilmu Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1987, hal. 1

[11] R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perdata, Jakarta: Sumur Bandung, 1992, hal. 10-11

[12] HFA. Vallmar, Pengantar Studi Hukum Perdata (terj. I.S. Adiwimarta), Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hal. 2

[13] Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1990, hal. 72-73

[14] L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (terj. Mr. Oetarid Sadino), Jakarta: Pradya Paramita, 1980, hal. 186

[15] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, 1981, hal. 1

[16] Subekti, , Op.Cit, hal. 9

[17] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit, hal. 1

[18] L.J. van Apeldoorn, Op.Cit, hal. 232

[19] Soediman Kartohadiprodjo, Op.Cit, hal. 72