Mahasiswa UIN SU pelatihan di Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara (23 April 2019)

0
487 views

Selasa, 23 april 2019

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab Menjalankan Pelatihan Kerja lapangan di Kantor Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dalam hal sidang Fatwa MUI.

Salah satu kompetensi Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) yg disepakati oleh Asosiasi Prodi PMH se-Indonesia adalah menjadi kader mufti. Maka, para mahasiswa PMH harus aktif dalam kegiatan apapun yang dapat membuka wawasan dan keterampilan dalam berfatwa.

Salah seorang mahasiswa menyampaikan harapannya kedepan “Kami mengharapkan MUI khususnya komisi fatwa dapat membimbing, mengarahkan mahasiswa Perbandingan Mazhab dalam metode dan proses pembuatan fatwa,” harap Baizit

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Fatwa, Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum menjelaskan, kalau bahwa komisi fatwa tidak hanya membicarakan dan menjawab permasalahan hukum Islam ansich tetapi juga memberikan solusi terhadapa permasalahan sosial. Hal ini sesuai dengan khittah MUI sebagai tenda besar umat islam. Hal ini disampaikannya terkait dengan permasalahan masjid al Ihsan yang menanyakan fatwa tentang apakah sedekah dan infak yang diebrikan masyarkat kemudian dibelikan aset masjid bisa menjadi wakaf? dan apakah diperbolehkan istibdal.

Menurut komisi fatwa bahwa Aset umat Islam yang diperoleh melalui berbagai akad seperti (hibah, bantuan, infak, sumbangan, sedekah dan sejenisnya) dengan tujuan untuk kepentingan umat Islam adalah wakaf Demi kemaslahatan dan ketertiban harta wakaf, harus diupayakan untuk disertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan UU No. 41 tahun 2004, PP No. 42 tahun 2006 dan aturan lain. Lebih lanjut Komisi Fatwa menyatakan istibdal diperbolehkan dengan beberapa syarat pengurus BKM al Ihsan telah mengupayakan sekuat tenaga untuk mencari dana dalam rangka perluasan masjid. Jika memang sudah tidak ada jalan lain maka istibdal diperbolehkan dengan izin mentri agama.

Dalam fungsinya sebagai tenda besar umat Islam, komisi fatwa tidak hanya menrbitkan fatwa tentang istibdal tetapi juga mengeluarkan rekomedasi untuk menggelar pencarian dana untuk membeli tanah yang memang sangat dibutuhkan. “Saat ini BKM hanya memiliki uang 50 juta dari kewajiban mereka membayar panjar 250 juta”, tutur BKM al Ihsan.

Mahasiswa berfoto bersama

Mahasiswa yang berjumlah kurang lebih 20 ini mengikuti sidang komisi fatwa yang rutin dilaksanakan setiap hari selasa. Setelah mereka mendengarkan dan meperhatikan jalannya sidang fatwa pada permasalahan istibdal, dilanjutkan dengan permasalahan tulisan (buku) hadis hadis politik. Pada kesempatan tersebut Ibu Fadilallah, IS, LC, menyatakan bahwa “buku hadis hadis politik yang diterbitkan oleh penerbit Perdana Publishing tahun 2018 adalah bukan tulisan saya dan saya tidak bertanggungjawab atas isi yang terkandung di dalamnya.”