MASALAH ‘AUL (Hukum Waris Islam)

0
4.027 views

            Dalam pembagian pusaka kemungkinan terjadi adanya kelebihan jumlah saham-saham para ahli waris dari besarnya sal masalah sehingga apabila harta pusaka itu dipecah-pecah sejumlah angka asal masalah maka tidak mencukupi untuk memenuhi bagian-bagian yang seharusnya diterima oleh “dzawil furudh” yang demikian ini disebut masalah ‘Aul.

           Pengertian ‘Aul : ‘aul menurut bahasa mengandung banyak pengertian, diantaranya termakna dhalim dan menyeleweng, sebagaimana difirman Allah di dalam Al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 3 yang artinya : yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya pengertiannya mereka berbuat dzalim dan menyeleweng.

            Selain itu ada juga dengan makna “Irtifa” (meninggalkan) seperti dikatakan “Alatul Qadhiatau ilal hakim” perkara itu naik banding terhadap hakim yang lebih tinggi. Dan dengan makna “az-Ziadah” (tambahan) seperti dikatakan “alal mizan” apabila salah satu daun neraca bertambah berat.

            Sedangkan pengertian ‘Aul menurut istilah ialah : bertambahnya jumlah saham dari yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli warits.[1]

            Dapat kiranya kita rumuskan bahwa yang disebut ‘Aul adalah : keadaan berlebihnya saham-saham para ahli warits terhadap angka asal masalah, sehingga apabila harta pusaka itu dipilih-pilih atau dipecah-pecah sejumlah angka asal masalah pasti tidak cukup untuk memenuhi saham-saham dzawil furudh. Oleh karena itu terpaksa asal masalahnya ditambah, sehingga seluruh golongan ash-habul furudh, mendapat kebagian warisan. Dengan demikian kekurangannya dipikul oleh semua ahli waris tanpa menghalangi seorangpun dari warisan. Maka seorang suami yang berhak mendapat seperdua, kadang-kadang dalam kondisi tertentu hanya mendapatkan bagian sepertiga (1/3) seperti apabila asal masalahnya ‘aul dari enam (6) menjadi sembilan (9), yakni sebagai ganti dari pengambilan bagian 3/6 (seperdua) menjadi 3/9 (sepertiga). Begitu juga para ahli waris lainnya ikut memikul kekurangan bagian mereka waktu terjadi ‘aul.

            Dengan demikian jelas bagi kita tentang alasan yang dijadikan dalil oleh para ahli Fara’idl, mengenai ‘Aul tersebut.

            Pada masa Rasul SAW dan Abu Bakar RA tidak pernah terjadi kasus ‘aul. Dan di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah tidak terdapat nash yang mengatur dan menjelaskan tentang ‘aul oleh karenanyalah masalah aul tersebut adalah masalah ijtihadiyah.[2]

            Awal mulanya masalahnya ‘aul adalaha pada masa Khalifah Umar Bin Khatab ra, sebagaimana yang telah diungkapkan Ibnu Abbas r.a.

            Pertama sekali orang yang melakukan ‘aul adalah Umar Bin Khatab pada saat itu banyak kasus yang diajukan orang kepada beliau ketika itu para ahli warits saling mempertahankan kedudukannya masing-masing, maka Umar berkata : saya tidak tahu siapa yang diantara kalian yang didahulukan dan yang diakhirkan oleh Allah SWT.”

            Khalifah Umar termasuk orang yang wara, dalam masalah ini ia berkata : “tidak ada sesuatu yang pernah kutemui, yang lebih luas wawasannya menurut saya, selain membagi  harta pusaka kepada kalian secara proporsional, memberikan kepada tiap-tiap orang yang berhak, hak-hak mereka tanpa meng’aulkan bagian ash-habul furudh. Maka Umarlah orang yang pertama sekali meng’aulkan asalh masalah.

            Ijma’ telah menyetujui pendapat ini, sehingga tak seorangpun dari kalangan sahabat yang mengingkarinya. Tetapi setelah masa Khalifah Umar berlalu, muncullah Ibnu Abbas r.a. yang pendapatnya berbeda dengan pendapat Umar di atas, namun demikian pendapat itu tidak menjadi pegangan karena pendapat tersebut menyalahi Ijma’ para ahli faraidh.[3]

            Kasus ‘aul yang pertama sekali terjadi adalah dimana Khalifah Umar RA, hal disebutkan didalam satu riwayat, bahwa seorang perempuan meninggal dunia meninggalkan suami, dua orang saudara perempuan sekandung. Suami mendapatkan bagian seperdua, sedangkan dua orang saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian duapertiga, yang ternyata bagiannya lebih banyak dari harta pusaka yang tersisa. Maka datanglah mereka kepada Khalifah Umar r.a. dengan meminta bagian mereka masing-masing penuh sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam al-qur’an, Umar r.a. menyatakan kepada mereka “saya tidak tahu yang mana diantara kalian yang didahulukan dan yang diakhirkan”. Apabila engkau memberikan bagian suami terdahulu, yakni seperdua, maka akan berkuranglah bagian dua orang saudara sekandung.

            Dan andai kata bagian saudara perempuan sekandung didahulukan yakni dua pertiga, Khalifah Umar menunda masalah keputusan tersebut. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya, maka Zaid Bin Tsabit mengusulkan aul, Umar pun berkata marilah kita meng’aulkan Faridh dan kata-kata Umar tersebut didukung oleh para sahabat dengan demikian terjadilah Ijma’ sahabat terhadapn masalah ‘aul.

            Dan dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa penetapan masalah aul itu adalah usul dari Abbas Ibnu Abdul Muthollib ra. Ia memberikan masalah pendapatnya supaya masalah yang dimusyawarahkan tersebut di aulkan saja, hal ini dikemukakan dengan kata-katanya : ……………………… : artinya ‘aulkanlah bagian mereka itu.[4]

            Adapun cara menyelesaikan masalah aul, yakni dalam hal jumlah saham-saham ash-habul furudh melebihi asal masalah, maka untuk memenuhi saham-saham mereka itu secara sempurna tidak mencukupi, untuk itu asal masalah harus dengan saham-saham para ahli warits, dan sebagai akibatnya nilai masing-masing saham berkurang besarnya.

            Ada beberapa cara yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah ‘aul diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Setelah diketahui bagian masing-masing ash habul furudh hendaklah dicari asal masalahnya, kemudian dicari saham-saham dari masing-masing ash habul furudh itu dari angka asal masalah, lalu saham-saham keseluruhannya itu dijumlah, maka asal masalah yang semula ditasbihkan dengan menambahkan angka tertentu sehingga besarnya sama dengan jumlah saham-saham para ahli waris, dengan kata lain, asal masalah baru dipakai ialah jumlah saham-saham yang seharusnya diterima oleh para ahli waris. Cara inilah yang lazim ditempuh oleh para ahli faraidh pada umumnya.
  2. Jumlah sisa kurang dari harta yang terbagi ditanggung oleh ash habul furudh secara seimbang dengan jalan mengurangi penerimaan masing-masing sesuai dengan perbandingan besar kecilnya saham.
  3. Mengadakan perbandingan saham-saham ash habul furudh yang satu dengan yang lain, kemudian saham-saham mereka dijumlah. Jumlah ini dipergunakan untuk membagi harta pusaka, kemudian bertitik tolak pada pembagian ini dapat diketahui nilai tiap-tiap bagian, dengan demikian dapat ditetapkan bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing ahli warits.[5]

            Asal masalah itu kalau dijumlahkan ada tujuh, tiga diantaranya dapat diaulkan, sedangkan yang empat lagi tidak dapat di ‘aulkan. Tiga asal masalah yang tidak dapat di ‘aulkan adalah : enam, dua belas dan dua puluh empat.

            Adapun asal masalah yang tidak dapat di ‘aulkan adalah : dua, tiga, empat dan delapan. Apabila asal masalah terdiri atas angka-angka ini, maka asal masalahnya tidak mungkin di ‘aulkan sebagai contoh : seorang perempuan meninggal dunia meninggalkan seorang suami dan seorang saudara perempuan sekandung atau seayah. Maka asal masalahnya diambil dari dua, suami mendapat satu dari dua dan saudara perempuan sekandung atau seayah mendapat satu satu dari dua, maka dalam masalah tersebut tidak ada ‘aul. Dan juga dalam contoh lain; seorang perempuan meninggal dunia meninggalkan kedua orang tuanya (ayah dan ibu). Maka ibu mendapat sepertiga dan sisanya untuk ayah Asal masalahnya diambil dari tiga maka dalam hal ini tidak akan pernah ada ‘aul. Dan apabila seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan seorang saudara laki-laki sekandung serta seorang saudara perempuan sekandung, maka asal masalahnya adalah empat. Istri mendapat seperempat, yaitu satu dari empat, dan sisanya tiga perempat (3/4) dibagikan kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Dengan demikian sesungguhnya asal masalahnya empat tidak mungkin di ‘aulkan.

            Demikian juga dalam contoh ini : apabila seorang laki-laki mati meninggalkan istri, seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah, maka asal masalahnya diambil dari delapan (8), istri mendapat seperdelapan, yaitu satu dari delapan, seorang anak perempuan mendapat seperdua, yakni empat dari delapan, dan seorang saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah mendapat sisanya yaitu tiga dari delapan. Dalam contoh seperti ini tidak akan pernah terjadi ‘aul.

            Untuk memperjelas persoalan mengenai ‘aul ini perlu dikemukakan beberapa contoh pertama contoh ‘aul masalah enam:

  1. Seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan warits seorang ayah, ibu, seorang anak perempuan, dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, maka asal masalahnya diambil dari enam, dan jumlah sahamnya adalah enam, maka dalam masalah ini tidak terjadi ‘aul, karena sahamnya sesuai dengan asal masalahnya.
  2. Seorang warits meninggal dunia meninggalkan suami, seorang saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara perempuan seibu, asal masalahnya adalah enam di ‘aulkan menjadi tujuh. Maka bagian suami adalah 1/2 , saudara perempuan seibu, asal masalahnya adalah enam di ‘aulkan menjadi tujuh. Maka bagian suami adalah ½ saudara perempuan seibu mendapat 1/6 dan jumlah keseluruhan saham adalah 7/6 yakni lebih satu saham dari asal masalahnya. Sebagai gantinta asal masalah yang tadinya enam berobah menjadi tujuh.
  3. Seorang wanita meninggal meninggalkan warits seorang suami, ibu, seorang saudara sekandung dan saudara seibu perempuan. Asal masalahnya adalah enam di ‘aulkan menjadi delapan. Jadi suami mendapat seperdua (3/6), ibu mendapat seperenam (1/6), seorang saudara perempuan sekandung mendapat setengah (3/6) dan saudara perempuan seibu mendapat 1/6, jumlah semua saham adalah (8/6), maka asal masalahnya ‘aul masalah enam menjadi delapan.
  4. Seorang wanita meninggal dunia meninggalkan warits, suami, dua orang saudara laki-laki seibu dan dua orang saudara perempuan sekandung. Asal masalahnya adalah enam di aulkan menjadi sembilan. Maka suami mendapat seperdua (3/6), dan dua orang saudara laki-laki seibu mendapat sepertiga (2/6), dan dua orang saudara perempuan sekandung mendapat dua pertiga (2/3) = (4/6).
  5. Seorang wanita meninggal dunia dengan meninggalkan warits seorang suami, dua orang saudara perempuan seayah, dua orang saudara perempuan seibu. Dan ibu maka suami mendapat seperdua (3/6), dua orang saudara perempuan seayah mendapat dua pertiga (4/6) dua orang saudara perempuan seibu mendapat sepertiga (2/6), ibu mendapat seper enam. Jumlah semua saham adalah (10/6) asal masalah enam di ‘aulkan menjadi sepuluh maka angka sepuluh ditetapkan jadi asal masalah.

            Adapun   contoh ‘aul masalah dua belas adalah sebagai berikut di bawah ini:

  1. Seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan ahli warits istri, dua orang saudara perempuan sekandung dan seorang ibu maka bagian masing-masing ahli warits adalah sebagai berikut:
Ahli Warits Bagian Asal Masalah
    12 ‘Aul 15
Istri ¼ 3
2 Saudara perempuan kandung 2/3 8
Ibu 1/6 2

            Asal masalahnya ‘Aul dari (2) menjadi (13) yang dua belas dibuang di tetapkan tiga belas sebagai asal masalahnya.

  • Seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan ahli warits seorang istri, ibu, seorang saudara perempuan sekandung, seorang saudara perempuan seayah, dan seorang saudara perempuan seibu.

Maka pembagian sebagaimana berikut dibawa ini :

Ahli Warits Bagian Asal Masalah
    12 ‘Aul 15
Istri ¼ 3
Ibu 1/6 2
Saudara perempuan kandung ½ 6
Saudara perempuan seayah 1/6 2
Saudara perempuan seibu 1/6 2

            Asal masalahnya dari dua belas (12) ‘Aul menjadi (15). Yang dua belas tidak dipakai lagi. Jadi asal masalahnya dan menetapkan asal masalahnya menjadi lima belas.


[1] Ibid., 139

[2] Ahmad Aisyawi, Ahkam al-Mawarits fi Syari’at al Islamiyah, Mustafa al-Babiy al-Halabiy, Kairo, 1969, hal. 116-117

[3] Ibid., hal. 117

[4] Fatchur Rahman. Ilmu Waris, Al-Ma’arif, Bandung, 1986, hal. 409

[5] Ibid., hal. 410