Wednesday, 21 April, 2021

Wakaf: Hukum dan Implementasinya (Menyikapi Isu-Isu Aktual Wakaf di Indonesia)


Oleh: Dr. Syafruddin Syam, M.Ag.
(Sekretaris Komisi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan MUI Sumatera Utara)


A. Pendahuluan

Wakaf dalam sejarah Islam diawali dengan semangat memberikan kebajikan yang sejati (al-birr: QS.2:92) kepada Allah sebagai bukti manifestasi rasa keikhlasan dalam beramal, pada tahap selanjutnya menjadi sebuah kekuatan yang melahirkan etos terhadap adanya kepedulian terhadap sosial.

Para fuqaha’, umumnya menempatkan pembahasan wakaf sebagai bahagian mu’amalat, yaitu bahagian yang menyangkut kehidupan dan hubungan antar manusia. Penempatan ini memperkuat kenyataan bahwa wakaf tidak hanya untuk kepentingan ibadah murni, tetapi tidak kurang pentingnya untuk kepentingan umum umat.

Beberapa dekade terakhir timbul kecenderungan yang luas untuk mempelajari kembali khazanah institusi Islam yang pernah menonjol dalam sejarah, dalam rangka mendukung perkembangan kehidupan umat, termasuk dalam hal ini adalah institusi wakaf dalam menunjang kemaslahatan dalam berbagai aspek. Perhatian kepada lembaga wakaf ini, sebelum abad ke 20, dapat disimpulkan terdapat kemunduran yang serius dalam pengelolaan wakaf. Bahkan tradisi wakaf seperti yang tampak dalam sejarah Islam seakan beralih menjadi tradisi donasi (endowment) di lingkungan masyarakat Barat.

Di Indonesia sendiri sudah mulai tumbuh kesadaran hukum tentang pentingnya wakaf. Hal ini ditandai dengan lahirnya undang-udanng no:41 tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat Islam memahami bahwa undang-undang wakaf tersebut sebagai suatu penormaan prinsip syari’ah dalam hukum Indonesia. Hingga kesadaran hukum yang terbangun harus ada ikatan moral dan legal yang dimiliki masyarakat untuk menjalankan undang-undang tersebut secara optimal.

B. Wakaf Dalam Dalam Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Posistif

  1. Pengertian Wakaf.
    Secara etimologi, wakaf (waqf) di dalam bahasa Arab: وقف, يقف, وقفا (waqafa, yaqifu, waqf-an) sama artinya dengan: حبس, يحبس, حبسا (ḥabasa, yaḥbisu, ḥabs-an) yang artinya menahan, mencegah, berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri atau penahanan. Dalam kitab-kitab fikih Mazhab Maliki lebih banyak digunakan kata “ḥabs”, yang artinya sama dengan wakaf (waqf). Kata ḥabs, jamaknya ḥubus atau aḥbas, disanalah asal muasal kosa kata Habous dalam Bahasa Perancis.
    Dalam rangka menangkap ontologi wakaf, maka penulis akan menguraikan beragam pandangan baik dari kepustakaan ulama mazhab, pemikir kontemporer maupun batasan yang dipahami oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.
    Imam al-Ramli dan Al-Khatib al-Syarbaini mendefiniskan wakaf dengan:
    حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبته على مصرف مباح موجود.
    Artinya: Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Di kalangan jumhur (mayoritas) ulama, yang ditegaskan oleh Imam al- Nawawi, wakaf adalah :


الوقف تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره فى رقبته يصرف فى جهة خير تقربا الى الله تعالى

Artinya: Menghentikan hak milik atas sesuatu hartayang bermanfaat dan tahan lama, dengan demikian terputuslah hakpenggunaan atas harta itu dari si pemberi wakaf dan lainnya dalam pengawasannya untuk dipergunakan bagi suatu kebajikan, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala

Definisi di atas menegaskan pandangan Jumhur Ulama termasuk mazhab Syafi’i yang menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan maka terputuslah kepemilikannya dari si pemberi wakaf (wakif) selamanya.
Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti memperlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya, Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauqȗf ‘alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauqȗf ‘alaih. Karena itu mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.

Sedangkan menurut golongan Hanbali, wakaf artinya: “Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan harta yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah “.

Sementara itu di kalangan mazhab Hanafi, Abu Hanifah sebagai tokoh pendiri mazhab ini, berpandangan bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik pemberi wakaf dan ia berhak untuk menarik kembali wakafnya, Beliau berpendapat bahwa wakaf adalah menahan (pokok) harta, tetap dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan. hasilnya untuk tujuan kebajikan. Berdasarkan definisi ini maka harta wakaf tidak boleh dihilangkan kepemilikannya dari wakif, boleh dikembaiikan menjadi hartanya, dan juga harta ini boleh dijual. Bahkan menurutnya, wakaf merupakan pinjaman yang dapat ditarik kembali oleh orang yang meminjamkannya kapan saja, dan ketika ia wafat maka wakaf itu batal atau gugur dengan sendirinya, sehingga harta itu dapat diwariskan. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum wakaf adalah jaiz (boleh) seperti pinjaman, maka ia tidak menjadi wajib hukumnya maksudnya hilang kepemilikan harta wakaf dari wakif kecuali karena tiga hal:

  1. Putusan hakim terhadap hak pengelolaan harta wakaf; misalnya ketika terjadi perselisihan antara wakif dan nazir, di mana wakif/menginginkan harta wakaf menjadi miliknya kembali, dan hakim memutuskan bahwa harta tersebut tetap menjadi harta wakaf, maka putusan hakim inilah yang diperpegangi, karena putusan hakim menghilangkan perselisihan;
  2. Wakif mensyaratkan kematiannya ketika berikrar wakaf, misalnya ia berkata: “jika aku mati, maka aku telah mewakafkan rumahku. Maka rumahnya wajib menjadi harta wakaf setelah ia mati tidak sebelumnya, sebagaimana hukum wasiat yaitu sepertiga dari harta warisan; dan
  3. Seseorang berwakaf untuk membangun mesjid; di mana ia memisahkannya dari kepemilikannya dan mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya. Menurut Abu Hanifah, jika satu orang saja melaksanakan shalat di dalamnya, maka hilanglah kepemilikan harta itu dari wakif.

2, Rukun Wakaf
Para ulama sepakat bahwa wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya Rukun wakaf itu ada 4 (empat) yakni:
a. Wakif (orang yang mewakafkan).
b. Mauquf (harta wakaf).
c. Mauquf ‘alaih (tujuan wakaf/orang yang diserahi tugas mengurus harta wakaf).
d. Șighat (pernyataan wakif sebagai kehendak mewakafkan hartanya). Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.
Dalam UU No: 41 Tahun 20024 tentang Wakaf , pada Pasal 6, dinyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 1. wakif, 2. nazir, 3. harta benda wakaf, 4. ikrar wakaf, 5. peruntukan harta benda wakaf, dan 6. jangka waktu wakaf.
Terkait harta benda wakaf, undang-undang menyebutkan ada 2 jenis yaitu: benda tidak bergerak dan benda bergerak. Adapun benda bergerak: Benda tidak bergerak meliputi:
a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaflar;
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada hurufa;
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku;
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan Benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
a. uang;
b. logam mulia;
c. surat berharga;
d. kendaraan;
e. hak atas kekayaan intelektual;
f. hak sewa; dan
g.benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.
Pasal 28, 29, dan 30 menentukan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh Wakif dengan pemyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf .Lembaga keuangan syariah atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

C. Beberapa Persoalan Aktual tentang Wakaf

Wakaf tidak hanya sebagai pranata yang hidup atas nama borma agama. Namun ia telah menjadi bagian yang intergral dalam kehidupan berbangsa. Wakaf sebagai fikih harus dapat dilihat dalam institusi yuridis, dalam ranah qaul, fatwa, qadha, qanun dan siyasah. Karenanya pelaksanaan wakaf harus juga mempertimbangka regulasi dan ketentuan aturan hokum positif.

  1. Potensi konflik
    Meskipun wakaf adalah bagian dari sikap dan komitmen religiusitas, namun tidak menutup kemungkinan lahirnya konflik dalam masyarakat. Secara umum tipologi konflik itu ada 3 bentuk. a, Konflik karena adanya factor kepentingan, b. benturan nilai yang diperpegangi, c. norma (legalitas). Dalam pasal 62 UU wakaf, diatur tentang cara penyelesaian sengketa wakaf, yaitu melalui: amusyawarah; arbitrase; mediasi; dan peradilan.
  2. Problem Umum Wakaf.
    a. Literasi wakaf.
    b. Kapasita pengelolaan wakaf.
    c. Penganeka ragama wakaf
    d. Birokrasi/koordinasi (ego sektoral).
    e. Motivasi (lemahnya kinerja)
    f. Atensi (pembiayan/pengawasan)
  3. Tantangan Saat ini
    a. Validasi adat asset wakaf, termasuk wakaf uang atau wakaf tunai
    b. Peningkatan pengumpulan wakaf uang.
    c. Sertifikat tanah wakaf
    d. Sengketa tanah wakaf yang memerlukan mediasi dan advokasi, serta ruislag (tukar guling) tanah wakaf yang bermasalah.
    e. Pemanfaaat asset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif yang memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan umat.
    f. Kapasitas dan rasa tanggungh jawab para nazir
  4. Gerakan Nasional Wakaf Uang
    Pada 25 januari 2021 diadakan pencanangan oleh Presiden RI adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Pada dasarnya upaya ini merupakan respon positif negara terhadap pelembagaan wakaf. Namun pencanangan ini sejatinya tidaklah dipahami secara positifistik. Wakaf sebagai pranata keagamaan yang difasilitasi oleh negara dalam penyelenggaraannya pada hakikatnya bermuara yang sama dengan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum. Namun beberapa pilar utama terkait penyelenggaraan wakaf tersebut harus diperhatikan secara benar. Relasi negara dan agama baik secara pranata hokum, maupun social dan budaya, tidak boleh diabaika.Problem trust (kepercayaan), transparansi, profesionalitas, literasi, fundamental keislaman, hingga kontribusi timbal balik antar negara dan umat juga mewarnai efektifitas pencanangan tersebut.

Penutup
Semoga lembaga wakaf dapat diberdayakan secara amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Perkembangan kajian dan operasioanl wakaf terus bergerak seiring dengan kebutuhan zaman baik, objek, tata kelola sampai tujuan perwakafan.

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?