Pengertian Hukum Acara Perdata

0
1.944 views

Memahami Hukum Acara Perdata haruslah terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan hukum, dan apakah hukum perdata itu. Meskipun hingga sekarang tidak ada pengertian yang seragam tentang hukum,[1] paling tidak jika berbicara hukum ada 4 unsur yang harus ada, yaitu; unsur peraturan, unsur dibuat oleh pihak yang berwenang, unsur diberlakukan ditengah masyarakat, unsur adanya sanksi dan sifatnya yang memaksa. Sedangkan hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum ‘privat materil” yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.[2]

Hukum Acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan, dilaksanakannya gugatan, sampai dengan pelaksanaan putusan hakim[3]

Wirjono Prodjodikoro merumuskan Hukum Acara Perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.[4]

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendifinisikan Hukum Acara Perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdata materil dengan perantaraan hakim[5]

Singkatnya dalam peraturan Hukum Acara Perdata ini diatur bagaimana cara orang mengajukan perkaranya kepada Hakim (pengadilan), bagaimana caranya pihak yang terserang (tergugat) mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara, bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat diselesaikan secara adil, bagaimana cara melaksanakan keputusan hakim dan sebagainya, sehingga hak dan kewajiban orang seperti telah diatur dalam hukum perdata itu berjalan sebagaimana mestinya.[6]

Dengan adanya peraturan Hukum Acara Perdata ini orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu melalui suatu mekanisme resmi (pengadilan) dan menghindarkan tindakan main hakim sendiri. Untuk tercapainya tujuan ini, maka pada umumnya peraturan-peraturan hukum acara perdata ini bersifat memaksa (dwingend recht), karena dianggap menyelenggarakan kepentingan umum, meskipun ada juga bagian dari peraturan Hukum Acara Perdata yang bersifat pelengkap (aanvullend recht)[7]

Sejarah Singkat Hukum Acara Perdata

1. Sejarah Singkat Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Untuk mengatahui Sejarah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, maka sebelumnya perlu diketahui bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku hingga saekarang belumlah terhimpun dalam sebuah kodifikasi. Herziene Ilandsch Reglement (HIR) merupakan salah satu sumberHukum Acara Perdatapeninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) sebenarnya berasal dari Inlandsch Reglement (IR) atau Reglement Bumiputera, yang termuat dalam Stb. 1848 Nomor 16 dengan judul (selengkapnya) Reglement op de uit oefening van de politie de Burgerlijke Rechtspleging en de strafvordering onder de Wanders en de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura” (Reglement tentang pelaksanaan tugas kepolisian, peradilan perkara perdata dan penuntutan perkara pidana terhadap golongan Bumiputera dan Timur Asing di Jawa dan Madura).[8]

Inlandsch Reglement selanjutnya disingkat IR pertama kali diundangkan tanggal 5 April 1848 (Stb. 1848 Nomor 16) merupakan hasil rancangan JHR. Mr. HL. Wichers, President Hoogge­rechtshof (Ketua Pengadilan Tertinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda) di Batavia. Beliau adalah seorang jurist bangsawan kenamaan pada waktu itu. Dasar wewenang Mr. Wichersmembuat rancangan IR tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur JenderalJ.J. Rochussen tanggal 5 Desember 1846 Nomor 3 yang memberikan tugas kepadanya untuk merancang sebuah reglement (peraturan) tentang administrasi, polisi, dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan Bumi­putera.[9]

Pada waktu itu peraturan Hukum Acara Perdata yang dipakai oleh peng­adilan yang berwenang mengadili golongan Bumiputera dalam perkara perdata adalah peraturan Hukum Acara Perdata yang termuat dalam Stb. 1819 Nomor 20 yang hanya memuat 7 (tujuh) pasal tentang acara perdata. Dalam menyusun rancangan IR, Wichers mempelajari lebih dahulu terhadap reglement tahun 1819 tersebut dan rencana tahun 1841 yang pernah dibuatnya atas dasar reglement 1819, di mana pada akhir-7 nya ia berpendapat bahwa keduanya (reglement tahun 1819 dan rancang­an tahun 1841 tersebut) tidak dapat dijadikan dasar untuk menyusun reglement yang akan dikerjakannya.[10]

Dalam waktu yang relatif singkat, belum sampai 1 (satu) tahun tepatnya tanggal 6 Agustus 1847 Mr. Wicherstelah berhasil membuat sebuah rencana per­aturan Hukum Acara Perdata dan Pidana, yang terdiri dari 432 (empat ratus tiga puluh dua) pasal lengkap dengan penjelasan-penjelasannya. Rencana Wichersini disambut berlainan oleh pihak-pihak yang diminta­kan pertimbangannya. Ada yang tidak setuju seperti Mr. Hultmanyang berpendapat bahwa rencana itu sangat berliku-liku dan terlalu mengikat sehingga perlu disederhanakan. Akan tetapi, keberatan Hultman tidak dapat diterima oleh Hooggerechtshof. Pengadilan Tertinggi ini menilai rencana Wichersitu sebagai suatu kemajuan dibandingkan dengan peraturan tahun 1819. Kemudian, 2 (dua) orang dari Hooggerechtshof menghendaki supaya rencana itu dilengkapi dengan peraturan tentang vrijwaring, voeging, tussenkomst, reconventie, request civiel, dan sebagai­nya seperti halnya dengan Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa yang termuat dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering yang sering disingkat dengan Rv atau BRv. Namun, Wichers tidak bersedia untuk mengubah rencananya dengan usul-usul tambahan tersebut, dengan alasan, kalau orang sudah mulai menambah berbagai ketentuan terhadap rencana tersebut, akhirnya akan tidak terang lagi sampai di mana batasnya yang dianggap perlu atau patut ditambahkan itu. Jika demikian, kata Wichers, lebih baik memberlakukan saja hukum acara untuk golongan Eropa terhadap golongan Bumiputera.[11]

Kendatipun demikian, Mr. Wicherssedikit banyak rupanya mendekati juga keinginan pengusul-pengusul tersebut. Akan tetapi, dengan pem­batasan. Sesuai dengan itu ia memuat suatu ketentuan penutup yang ber­sifat umum. Ketentuan mana setelah diubah dan ditambah kini menjadi pasal yang penting sekali dari HIR, yaitu Pasal 393 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal mengadili di muka pengadilan bagi golongan Bumi­putera tidak boleh dipakai bentuk-bentuk acara yang melebihi atau lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam reglement ini.

(2) Namun demikian, Gubernur Jenderal berhak, apabila ber­dasarkan pengalaman ternyata bahwa dalam hal yang demi­kian itu sangat diperlukan, setelah meminta pertimbangan Hooggerechtshof, untuk pengadilan-pengadilan di Jakarta, Semarang, dan Surabaya dan lain-lain pengadilan seperti itu yang juga memerlukannya, menetapkan lagi ketentuan lain­nya yang lebih mirip dengan ketentuan-ketentuan hukum acara bagi pengadilan-pengadilan Eropa.

Akhirnya rancangan Wichersditerima oleh Gubernur Jenderal dan di­umumkan pada tanggal 5 April 1848 (Stb. 1848 Nomor 16) dengan sebut­an Reglement op de luit oefening van de politie, de Burgerlijke rechts­pleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Ooster­tingen of Java en Madura, yang sering disingkat dengan lnlandsch Regle­ment (IR),yang dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal I Mei 1848. IR ini kemudian disahkan dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 Nomor 93 yang diumumkan dalam Stb. 1849 Nomor 63; dan oleh karena dengan pengesahan ini sifat IR menjadi Koninklijk Besluit.[12]

Sejak diumumkan pertama kali tanggal 5 April 1848, IR telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1926 (Stb. 1929 Nomor 559 jo. Pasal 496). Perubahan terakhir dilakukan pada tahun 1941 (Stb. 1941 Nomor 44) yang dikatakan sebagai perubahan yang memperbaharui (Herziene) terhadap Inlandsch Reglement, sehingga sejak itulah IR berubah menjadi HIR singkatan dari Herziene Inlandsch Reglement yang berarti Reglement Indonesia yang diperbaharui (yang sering pula disingkat RIB).

Sekadar untuk diketahui, bahwa pembaharuan yang dilakukan terhadap IR menjadi HIR pada tahun 1941 itu sebetulnya hanya dilakukan terhadap acara pidana saja, yaitu mengenai pembentukan aparatur Kejaksaan atau Penuntut Umum (Openbaar Ministerie) yang berdiri sendiri, di mana anggota-anggotanya para jaksa yang dulu ditempatkan di bawah pamong praja diubah menjadi di bawah Jaksa Tinggi atau Jaksa Agung. Perubahan IR pada tahun 1941 tersebut sama sekali tidak mengenai acara perdata.

2.     Sejarah Singkat Rechtsreglement voor de Buiten­gewesten (RBg)

RBg adalah singkatan dari Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberarang) yang merupakan singkatan pula dari “Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Qewesten buiten Java en Madura”, suatu ordonansi yang dibuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 11 Mei 1927 (Stb. 1927 Nomor 227) yang seluruh­nya terdiri dari 8 (delapan) pasal. Gubernur Jenderal Hindia Belanda sendiri mempunyai wewenang untuk membuat peraturan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura ini berdasarkan Koninklijk Besluit tanggal 4 Januari 1927 Nomor 53.

RBg yang dinyatakan Pasal VIII ordonansi tanggal 11 Mei 1927 Nomor 227 mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927, merupakan pengganti peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata yang lama yang tersebar dan berlaku bagi daerah-daerah tertentu saja. Yaitu ordonansi-ordonansi bagi daerah-daerah Bengkulu, Lampung, Palembang, Jambi, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Manado, Sulawesi, Ambon, Ternate, Timor, Bali, dan Lombok (Pasal I ordonansi).[13]

Meskipun pada saat ordonansi tanggal 11 Mei 1927 Nomor 227 itu di­undangkan, masih ada beberapa peraturan lama yang dinyatakan tetap berlaku bagi daerah tertentu seperti bagi daerah Gorontalo (Pasal IV ordonansi). Kecuali itu masih ada beberapa daerah yang dikecualikan dari berlakunya RBg, seperti daerah Irian Barat bagian selatan (Pasal III ordonansi),[14]

RBg yang merupakan lampiran Pasal II ordonansi Tahun 1927 Nomor 227 dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan mencontoh pada HIR dan pasal-pasal Stb. 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat di bawah tangan dari orang-orang Indonesia (Bumiputera) ditambah dengan sebagian dari BW Buku IV tentang pembuktian.[15] Dengan demikian, apabila pasal-pasal RBg dibandingkan dengan pasal-pasal HIR dan BW, akan terlihat banyak persamaan. Hanya beberapa pasal saja yang berbeda yang disesuaikan dengan keadaan khusus daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura.

Pada zaman pendudukan Jepan di Indonesia, Pemerintah Balatentara Dai Nippon pada tanggal 7 Maret 1942 telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang berlaku untuk Pulau Jawa dan Madura. Pasal 3 undang-undang ini menyatakan:

“Semua badan-badan Pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang dulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Militer. “

Dengan adanya undang-undang ini maka HIR pada zaman Jepang masih tetap berlaku di Indonesia. Untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura, ada badan-badan kekuasaan lain selain Balatentara Dai Nippon, yang tindakan-tindakannya tentang hal ini boleh dikatakan sama. Dengan demikian, pada zaman Jepang, RBg juga masih tetap berlaku di Indonesia.[16] Kemudian, HIR dan RBg masih tetap berlaku sampai Indonesia merdeka (1945) dan terus berlaku hingga sekarang berdasarkan aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, dan Undang­Undang Dasar Sementara 1950. Sejarah HIR dan RBg di atas menunjukkan, kedua hukum acara pening­galan kolonial Hindia Belanda itu usianya sudah sangat tua, Iebih dari satu setengah abad.

HIR yang berasal dari IR yang mulai berlaku sejak 1 Mei 1848, yang kemudian ditiru dalam menyusun RBg yang berlaku sejak 1 Juli 1927, tentu saja disusun sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia masa itu, yang sebagian besar tidak bisa membaca dan menulis, sehingga bentuk-­bentuk acaranya sangat sederhana dan tidak formalistis.

Pengertian Perkara dan beracara

Perkara dapat terjadi dari dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang dipertengkarkan/ disengketakan, contohnya ialah sengketa tentang warisan, tentang jual beli, dan sebagainya. Dalam hal ini tugas hakim diberikan kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu keputusan keadilan dalam suatu sengketa (Juridictio Contentiosa). Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diperselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak meminta peradilan atau keputusan hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari sesuatu hal sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus diakui dan dihormati oleh semua orang, contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak, dan lain-lain. Dalam hal ini hakim bertugas sebagai petugas administrasi Negara untuk mengatur sesuatu hal (jurisdictio Voluntaria)

Istilah beracara dalam hukum Acara Perdata dapat dipakai dalam arti luas dan dalam arti sempit, Dalam arti luas beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan baik diluar maupun didalam sidang pengadilan. Sedangkan dalam arti sempit beracara itu meliputi tindakan beracara sesungguhnya dipengadilan yaitu sejak sidang pertama sampai sidang terakhir hakim menjatuhkan keputusannya. 

Pengertian Penggugat dan tergugat

Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan yang terdiri orang atau badan hukum, (subjek hukum sempurna). Penggugat haruslah memiliki kepentingan langsung/ melekat, sehingga tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.  Dan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung/ melekat, harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang/badan hukum yang berkepentingan langsung untuk dapat mengajukan gugatan.

Meski pada dasarnya semua orang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, akan tetapi hanya penggugat yang memiliki kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan. Kepentingan yang cukup, berarti bahwa karena peristiwa hukum itu telah timbul kerugian bagi penggugat, dan mempunyai dasar hukum berarti, bahwa gugatan itu tidak hanya diada adakan saja, tetapi memang betul-betul adanya dan jelas dasar hukumnya. [17]

Dalam hal penggugat meninggal dunia ketika perkara sedang atau masih berlangsung di Pengadilan, maka untuk diteruskan atau tidaknya perkara (gugatan) tersebut diserahkan kepada para ahli warisnya atau salah seorang dari ahli warisnya. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 2 April 1958b Reg. No. 5K/ Sip/ 1957 menentukan bahwa untuk mengajukan gugatan cukup diajukan oleh salah seorang ahli waris saja. Dalam hal ini ahli waris harus terlebih dahulu mengurus penetapan ahli waris atau Surat Keterangan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri[18], kemudian secara tertulis menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri  tentang kehendaknya melanjutkan perkara tersebut.

Tergugat  orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum. Oleh karenanya, harus hati-hati dalam menyusun gugatan terhadap Tergugat. Untuk itu, perhatikanlah tabel di bawah ini.[19]

NO TERGUGAT Gugatan Ditujukan Kepada DASAR HUKUM
1 Orang Perorangan Orang Perorangan itu  
2. Badan Hukum Publik (Negara/ Pemerintah) Badan Hukum Publik itu diwakili pimpinannya Pasal 6 N0.3 RV
3. Badan Hukum Keperdataan (PT, IMA Yayasan, Koperasi Badan Hukum itu diwakili Pengurusnya, bila telah dibubarkan kepada salah seorang peengurusnya  
4 Firma Seluruh pesero/salah seorang pesero Pasal 6 No. 5 RV
5 CV CV itu diwakili Pesero Pengurus Pasal 6 No. 5 RV
6. BUMN Persero Perum Perjan Pemerintah RI, cq, Departemen yang membawahi BUMN cq. BUMN itu, diwakili Pimpinannya  
7. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah RI, cq. Departemen yang Membawahinya, cq. Pemda yang membawahinya, cq. BUMD itu sendiri diwakili oleh Pimpinannya  

Dalam keadaan Tergugat atau salah seorang dari tergugat meninggal dunia ketika perkara masih berlangsung di Pengadilan, maka atas permintaan Penggugat kedudukannya digantikan oleh para ahli warisnya. Untuk itu penggugat harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut) tentang penggantian kedudukan Tergugat tersebut oleh ahli warisnya, dengan menyebutkan alasan dan identitas (nama, umur, pekerjaan, alamat) dari masing-masing ahli waris. Dalam keadaan demikian tidak boleh ada ahli waris yang tidak ikut digugat.[20]

Perbedaan Antara Perkara Perdata dan Perkara Pidana

Perbedaannya bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu:

No. Aspek Perbedaan Perkara Perdata Perkara Pidana
1. Dasar Timbulnya Perkara Terjadi pelanggaran hak seseorang. Pelanggaran hak itu menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan Terjadi pelanggaran perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana yang sifatnya merugikan Negara, mengganggu kewibawaan pemerintah, dan mengganggu ketertiban umum
2. Inisiatif Berperkara Datang dari pihak yang merasa dirugikan Dari pihak penguasa Negara/ pemerintah (polisi dan jaksa)
3. Istilah yang dipergunakan Yang mengajukan perkara disebut penggugat dan lawannya tergugat Pihak yang di sangka melakukan tindakan kejahatan disebut tersangka, setelah diproses tertuduh, dipersidangan terdakwa.
4. Tugas hakim dalam acara Mencari kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak-pihak, tidak boleh melebihi dari itu. Mencari kebenaran secara mutlak dan tuntas, tidak terbatas dari apa yang dilakukan terdakwa, melainkan lebih dari itu seperti melihat latar belakangnya.
5. Masalah Perdamaian Selalu dapat ditawarkan perdamaian untuk mengakhiri perkara selama belum diputus oleh hakim Sekali diproses  untuk dituntut, harus diselesaikan sampai ada keputusan hakim
6. Sumpah Decissoire Mengenal adanya sumpah pemutus Tidak mengenal adanya sumpah pemutus
7. Tentang Hukuman Berupa kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, bukan hukuman badan Hukuman badan, hukuman mati, penjara, denda, dan hukuman pencabutan hak-hak tertentu

Kekuasaan Mengadili

Kata kekuasaan atau sering disebut kompetensi (competentie) terkadang juga di disebut kewenangan dalam kaitannya dengan hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut” sekaligus juga dibicarakan di dalamnya tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.

Permasalahan kekuasaan Mengadili muncul disebabkan berbagai faktor,  seperti faktor instansi Peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi berhadapan dengan peradilan tingkat pertama. Disamping itu ada juga faktor perbedaan atau pembagian yuridiksi berdasarkan lingkungan peradilan yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (attributtive competentie, attributive juridiction).[21]

Permasalahan yuridiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yuridiksi absolut dan relatif. Untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih terinci:

1. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaanya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainya, misalnya Pengadilan Negeri Medan dengan Pengadilan Negeri Binjai. Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Binjai satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama tingkat pertama. Jadi tiap tiap pengadilan negeri mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yuridiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten.

Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Negeri mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Menurut teori hukum acara perdata, apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri mana saja diperbolehkan dan Pengadilan Negeri tersebut masih boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (penggugat dan tergugat) memilih untuk berperkara di muka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati. Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain. Pengadilan negeri dalam hal ini boleh menerima perkara tersebut maupun menolaknya. Biasanya Pengadilan Negeri tidak berkenan menerima gugatan/permohonan semacam ini.

Untuk menjadi pegangan agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru ada beberapa patokan yang ditentukan undang-undang yaitu:

  1. Actor Sequitur Forum Rei (Domicili)

Patokan ini digariskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan: yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat dan bukan patokannya locus delicti seperti yang diterapkan dalam perkara pidana.

Yang dimaksud dengan tempat tinggal tergugat adalah tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya [22] yang ditetapkan berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Seorang istri dianggap mempunyai tempat tinggal di tempat tinggal suaminya, anak-anak yang belum dewasa bertempat tinggal di salah satu tempat orang tua  atau walinya.

Bagi mereka yang ditugaskan pada jawatan-jawatan umum dianggap mempunyai tempat tinggal di tempat mereka menunaikan jabatan itu. Misalnya seorang Rektor Perguruan Tinggi atau petugas lainnya, bila digugat dalam jabatannya, maka gugatan itu ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumya meliputi tempat kantor Tergugat itu berada.

Pasal 17 BW menentukan, bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tidak ada tempat tinggal yang demikian, maka tempat tinggal yang sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.

Apabila tergugat memiliki dua atau lebih tempat tinggal yang jelas dan resmi, gugatan dapat dianjukan penggugat kepada salah satu Pengadilan Negeri, sesuai dengan daerah hukum tempat tinggal tersebut[23]

2. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi.

Di atur dalam pasal 118 ayat (2) HIR yang menegaskan: Jika tergugat lebih dari seseorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat[24]

Dalam hal ada beberapa tergugat, dihadapan hakim ditempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat[25]. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap mengatakan[26] bahwa bertitik tolak dari ketentuan di atas, kepada penggugat diberikan hak opsi pengajuan gugatan berdasarkan asas actor sequitur forum rei dengan acuan penerapan:

  • tergugat yang ditarik sebagai pihak, terdiri dari beberapa orang (lebih dari satu orang)
  • masing-masing tergugat, bertempat tinggal di daerah hukum PN yang berbeda Misalnya A bertempat tinggal di daerah hukum Medan, B bertempat tinggal di daerah hukum Binjai dan C bertempat tinggal di Siantar
  • Dalam hal demikian undang-undang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih salah satu Pengadilan yang dianggap paling menguntungkan.

3. Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi,

Dalam HIR Pasa 118 ayat (2) dan Rv  Pasal 99 ayat (6) menjelaskan bahwa dalam hal tergugat satu sama lain punya hubungan. Yang satu berkedudukan sebagai debitur pokok sedangkan selebihnya sebagai penjamin. Maka dalam kasus ini kompetensi relatif PN yang berwenang mengadili adalah PN yang daerah hukumyua meliputi tempat tingga debitur pokok dan kepada penggugat tidak diberi hak opsi untuk memilih PN berdasarkan daerah hukum tempat tinggal penjamin

4. PN di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat.

Pasal 118 ayat (3) memberikan hak kepada Penggugat mengajukan gugatan kepada PN tempat tinggal Penggugat dengan syarat apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui dan penerapan ini tidak boleh dimanipulasi penggugat, sehingga diperlukan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tergugat yang beritikad buruk menghilangakan jejak tempat tinggalnya. Karena dengan ketentuan ini undang-undang membuka jalan bagi penggugat membela dan mempertahankan haknya melalui pengadilan, meskipun tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.[27]

5. Forum Rei Sitae (tempat barang sengketa)

Pasal 118 ayat (3) menyatakan bahwa suatu gugatan menyangkut  barang tidak bergerak, seperti tanah, gedung, dan lain-lain harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kompetensinya mencakup tempat barang tidak bergerak itu berada. Dalam hal ini timbul beberapa penafsiran.

Penafsiran pertama; penerapan kompetensi relatif berdasarkan letak benda tetap, tergantung pada tempat tinggal tergugat tidak diketahui dan objek sengketa terdiri dari benda tetap[28]

Penafsiran kedua; memisahkan patokan yang tegas antara kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat tidak diketahui dengan objek benda tetap dengan acuan penerapan: apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, PN yang berwenang didasarkan pada letak tempat tinggal penggugat, dan apabila objek sengketa terdiri dari benda tetap, menentukan PN yang berwenang mengadili didasarkan pada tempat letak benda tetap tersebut tanpa mengaitkan dengan syarat tempat tinggal tergugat. [29]

6. Kompetensi berdasarkan pemilihan domisili

Dalam Pasal 118 ayat (4) para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul sepakat memilih PN tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Perjanjian tersebut haruslah berbentuk akta tertulis.

7. Pembatalan Perkawinan

Untuk pembatalan perkawinan gugatan dapat diajukan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi:

  • di tempat kediaman suami- istri
  • di tempat kediaman suami
  • di tempat kediaman istri
  • di daerah hukum mana perkawinan itu dilangsungkan

8. Tergugat berada di luar negeri

Seandainya tergugat berada di luar negeri atau terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.      

2 Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Negerilah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung

Secara singkat kekuasaan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut:

  1. Peradilan umum sebagaimana digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 (Tentang Peradilan Umum) hanya berwenang mengadili perkara: pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan khusus)
  2. Peradilan agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 (Tentang Peradilan Agama) hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai: perkawinan, kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam), wakaf serta shadaqah, ekonomi syari’ah.
  3. Peradilan TUN, menurut Pasal 47 UU No.5 tahun 1986 (tentang Peradilan TUN), kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa tata usaha negara
  4. Peradilan Meliter, sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU No. 31 tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.

Dalam prakteknya sering terjadi kekaburan dalam penentuan batas yang jelas tentang yuridiksi absolut terutama peradilan umum pada satu pihak dan peradilan agama atau TUN.

Disamping pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman terdapat juga sistem penyelesainan sengketa yang berdasarkan yuridiksi khusus (specific juridiction) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem dan badan yang bertindak menyelesaikan itu disebut peradilan semu atau extra judicial. Beberapa extra judicial yang memiliki yuridiksi absolut ialah:

  1. Arbitarse. (Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG). Pada dasarnya apa yang disengketakan secara materil, termasuk yuridiksi Peradilan Umum (PN). Akan tetapi secara formil, jatuh menjadi yuridiksi absolut arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. (Asas pacta sunt servanda)
  2. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan  (UU Nomor 22 Tahun 1957) sekarang disebut Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004)
  3. Pengadilan pajak  Berdasarkan UU No. 14 tahun 2002
  4. Mahkamah Pelayaran (St, 1934-215 jo. St 1938-2)

Tap MPR No III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar lembaga-lembaga Tinggi Negara, jo Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 memberi kekuasaan atau wewenang kepada Mahkamah Agung untuk:

  1. memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah beroleh kekuatan hukum tetap.
    1. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara
    1. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian atau penolakan grasi
    1. Menguji secara materil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
    1. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang

Untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Mahkamah Agung melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

  1. Wewengan Pengawasan; dengan melakukan pengawasan atas jalannya peradilan, pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan advokat sepanjang mencakup peradilan, serta pengawasan terhadap pemberian pemberian peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan
  2. Meminta Keterangan dan pertimbangan dari; pengadilan di semua lingkungan peradilan; jaksa agung, dan pejabat lain yang diserahi tugas penuntutan perkara
  3. Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan
  4. mengatur sendiri administrasinya, baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum.[30]

3. Kekuasaan Absolut berdasarkan Faktor Instansional

Faktor lain yang menjadi dasar terbentuk kewenangan absolut mengadili adalah faktor intansional[31] berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 4 tahun 2004 memperkenalkan  sistem intansional penyelesaian perkara:

  1. Pengadilan tingkat pertama
  2. Pengadilan tingkat banding
  3. Pengadilan kasasi

4. Sengketa Kewenangan Mengadili

Permasalahan sengketa kewenangan mengadili diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No 14 tahun 1985 dan telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004. Menurut Pasal 33 ayat (1) bentuk sengketa kewenangan mengadili dibagi menjadi dua yaitu:

  1. Sengketa kewenangan absolut yaitu; sengketa mengadili antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lain dan atau sengketa kewenangan mengadili pengadilan tingkat banding antara lingkungan peradilan yang berlainan
  2. Sengketa Kewenangan Relatif yaitu; sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat pertama yang terdapat dalam satu lingkungan peradilan yang sama, misalnya antara PN Medan dengan PN Binjai atau antara PA Medan dengan PA Binjai, dan atau kewenangan antara pengadilan tingkat banding yang terdapat dalam lingkungan peradilan yang sama

Dalam Pasal 33 ayat (1) juga menegaskan bahwa yang berwenang dalam memutus sengketa kewenangan mengadili yang terjadi dilingkungan peradilan adalah Mahkamah Agung. Diantara kedudukan dan fungsi Mahkamah Agung adalah:

  • sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir
  • Putusan yang dijatuhkan bersifat final dan mengikat baik kepada para pihak yang berperkara maupun kepada badan peradilan.
  • Mahkamah Agung harus memberikan penegasan tentang sengketa kewenangan mengadili dan harus menetapkan pengadilan mana yang berwenang mengadili

[1]Untuk mengetahui banyak definisi hukum lihat C.S.T., Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 3 (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1980), hal 35-36

[2] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 17, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), hal. 9

[3] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982), hal.29

[4] Wirjono Prodjodikoro, Mr., Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung:Sumur Bandung, 1962), hal 12

[5] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1979), hal. 2

[6] Dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (burgerliijke rechts orde), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Lihat R. Seopomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1972) hal. 12

[7] I. Rubini, dan Ahaidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1974), hal 12

[8] K. Wantjik Saleh, S.H., Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia, cet. III, 1977, hal. 11

[9] Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Alumni, cet. I, 1979), hal. 16

[10] Mr. R. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 10.

[11] Ib. Id

[12] Retno Wulan Sutantio, Op.Cit, hal. 17

[13] K. Wanqik Saleh, S.H., op.cit, hal. 12.

[14] Pada waktu sekarang untuk daerah Irian Barat, ada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, Acara, dan Tugas Pengadilan-pengadilan Sipil dan Kejaksaan di Provinsi Irian Barat (LNRI 1963 Nomor 42). Pasal 4- nya menyatakan, bahwa susunan, kekuasaan, acara, dan tugas Pengadilan Tinggi di Kotabaru dan Pengadilan-pengadilan Negeri di Provinsi Irian Barat dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (LN Tahun 1951 Nomor 9 dan Tambahan LN Nomor 81). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 ini dinyatakan sebagai undang-undang.

[15] Prof. Dr. R. Supomo, S.H., op.cit; hal: 70.

[16] R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hal 10

[17] Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg. No. 294 K/Sip/ 1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum

[18] Dalam prakteknya saat ini cukup  Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan Setempat dan diketahui oleh Camat.

[19] Tabel ini dikutip dari Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, cet ketiga, (Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 5

[20] Ib.Id

[21] Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal. 28

[22] Yang dimaksud tempat kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal. Ketentuan ini perlu untuk mengantisipasi  ahli waris yang tidak diketahui tempat tinggalnya.

[23] Putusan MA No. 604 K/Pdt/ 1984 

[24] R. Soesilo, RIB / HIR dengan penjelasan, (Bogor: Politea, 1985), hal. 77

[25] Ketentuan ini terdapat dalam rumusan Rv lihat Engelbrecht, Himpunanan Peraturan Perundang-undangan RI, (Jakarta: Internusa, 1992), hal, 614

[26] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal197

[27] Ketentuan mengenai kebolehan ini lebih jelas diatur dalam Pasal 99 ayat (3) Rv, menyatakan : Jika ia (tergugat) tidak mempunyai tempat tinggal yang diakui, dihadapan hakim  hakim di tempat tinggal penggugat

[28] Lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI Jakarta, April, 1994, hal. 116

[29] Penulis lebih cendrung kepada pendapat yang kedua. Bahkan Subekti dalam Bukunya Hukum Acara Perdata hal. 37 menganggap pendapat kedua ini lebih rasional. Demikian juga dengan Mr. Soepomo menyakakan ”jika gugatannya mengenai barang tak bergerak (misalnya tanah), maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak.” Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradya Paramitha), hal. 23

[30] Darwan Prinst, Op.cit, hal,. 16

[31] Subekti, Op.cit, hal. 28