Wednesday, 28 October, 2020

PEMBUKTIAN


A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam perkara perdata merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses beracara di Pengadilan. Keadaan kompleksnya semakin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekontruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata. Kesulitan ini disebabkan beberapa faktor yakni:

Pertama, sistem yang memberikan hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing dan saling membantah (adviral sistem)

Kedua, pada prinsipnya kedudukan hakim pasif, Hakim Perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat seperti akta otentik, pengakuan dan sumpah. Dalam hal ini meskipun diragukan kebenarannya, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya.[1]

Ketiga, fakta dan bukti tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli. Bahkan terkadang bukti keterangan yang disampaikan saksi mengandung unsur dengan persangkaan dan kebohongan.

B. Prinsip Penerapan Pembuktian

Beberapa prinsip umum yang berlaku bagi sistem hukum pembuktian adalah

  1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip yakni, 1) tugas dan peran hakim bersifat pasif, namun pada belakangan ini muncul aliran baru yang berpendapat bahwa hakim harus diberi peran aktif secara argumentatif, 2) Putusan berdasarkan pembuktian fakta,
  2. Pengakuan Mengakhiri Perkara, beberapa patokan yang harus diperhatikan ; 1) Pengakuan yang diberikan tanpa  syarat, 2) tidak menyangkal dengan berdiam diri, 3) menyangkal tanpa alasan yang cukup.
  3. Pembuktian Perkara Tidak Bersifat Logis, perlu dipahami bahwa; 1) hukum pembuktian dalam perkara tidak selogis pembuktian ilmu pasti, 2) kebenaran yang diwujudkan bersifat kemasyarakatan
  4. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan, beberapa patokannya adalah; 1) hukum positif, 2) fakta yang umum, 3) fakta yang tidak dibantah, 4) fakta yang ditemukan selama proses persidangan.

C. Beban Pembuktian

Penentuan beban pembuktian merupakan persoalan yang tidak mudah, karena tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam praktek, para hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu dan selanjutnya. Ada satu pasal yang mengatur beban pembuktian, yaitu pasal 163 HIR – 283 RBG; Tetapi ketentuan pasal ini tidak begitu jelas, karena itu sulit untuk diterapkan secara tegas, apakah beban pembukti­an itu ada pada penggugat atau tergugat.

Untuk menentukan beban pembuktian itu ada pada pihak mana, marilah kita teliti keten­tuan pasal tersebut menurut bunyi kalimatnya sebagai berikut:

  1. Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak, dia harus membuktikan adanya hak itu. Biasanya penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian lebih dahulu.
  2. Barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, dia harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka dialah yang harus membuktikan, beban pembuktian ada pada penggugat. Tetapi apabila yang menyebutkan peris­tiwa itu tergugat, maka dialah yang harus membuktikan adanya peristiwa itu, beban pembuktian ada pada tergugat.
  3. Barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah adanya hak orang lain, dia harus membukti­kan adanya peristiwa itu. Jika yang menyebutkan peristiwa itu penggugat, beban pembuktian ada pada penggugat dan jika yang menyebutkan peristiwa itu tergugat maka beban pembuktian ada pada tergugat.

Dari asas di atas bahwa beban pembuktian itu pertama-tama adalah kewajiban Penggugat, dalam prakteknya hakim haruslah arif, adil, dan tidak berat sebelah[2] dalam menjalankan ketentuan diatas.  Seandainya ketentuan pasal 163 HIR – 283 RBG. ini dipegang teguh, maka dalam prakteknya bisa menimbulkan beban yang sangat memberatkan bagi salah satu pihak yang disuruh membuktikan, yang bisa merugikannya. Sebab jika ia tidak dapat membuktikannya, ia akan menanggung resiko dikalahkan. Misalnya dalam soal warisan penggugat mengaju­kan gugatan terhadap tergugat, bahwa harta warisan belum dibagi dan ia menuntut bagiannya. Pihak tergugat mengata­kan, itu tidak benar, karena harta warisan sudah dibagi. Apa­bila berpegang teguh pada pasal 163 HIR – 283 RBg penggugat harus membuktikan harta warisan itu belum dibagi. Tentunya bagi penggugat sangat berat untuk membuktikan secara negatif bahwa harta warisan belum dibagi.

Untuk itu ketentuan pasal 163 HIR – 283 RBG hanya dapat dipegang sebagai pedoman saja bagi hakim dalam menentu­kan beban pembuktian. Beban pembuktian (bewijslast, proof burden) memang merupakan problema yuridis yang sulit dipecahkan, tidak hanya bagi hakim, melainkan juga bagi para pengacara, sehingga merupakan alasan bagi hakim kasasi untuk membatalkan putusan judex facti (hakim yang memeriksa fakta).[3]

Dalam hukum materiel, yaitu hukum perdata dan hukum dagang ada beberapa pasal tertentu yang mengatur tentang beban pembuktian ini. Dalam pasal pasal tersebut telah ditentukan bahwa beban pembuktian itu ada pada pihak debitur. Dalam perkara perdata biasanya debitur itu menjadi pihak tergugat. Pasal pasal tersebut misalnya: pasal 1244 KUH Perdata. tentang keadaan memaksa (overmacht, force majeure, superior power) beban pembuktian ada pada debitur; pasal 1365 KUH Perdata. tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad, illegal act) beban pembuktian ada pada sipelanggar; pasal 1394 KUH Perdata. tentang sewa dan bunga yang harus dibayar beban pembuktian ada pada debitur yang sudah membayar cicilan; pasal 1977 KUH Perdata. tentang bezit atas benda bergerak (bezit, possession) beban pembuktian ada pada pemilik sebenarnya (eigenaar, owner); pasal 468 ayat 2 KUHD tentang pengangkutan (vervoer, trans­port) beban pembuktian ada pada pengangkut barang tersebut.[4]

D. Hal Hal Yang Harus dibuktikan dan Yang tidak Perlu Dibuktikan

1. Hal yang harus dibuktikan

Pembuktian yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat bukanlah hukumnya, melainkan peristiwa atau hubungan hukumnya. Hukum Perdata mengatur hubungan hukum keperdataan tidak perlu diajukan atau dibuktikan oelh pihak-pihak yang berperkara, karena hakim dianggap telah mengetahui hukum yang akan ditetapkan. Tidak semua peristiwa-peristiwa yang dikemukakan pihak-pihak yang berperkara. Hanya peristiwa yang penting dan relevan yang harus dibuktikan.

2. Hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan

Dalam acara pembuktian dimuka sidang, ada hal-hal yang tidak perlu dibuktikan seperti:

  • Segala sesuatu yang telah diatur dalam hukum positif.
  • Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh lawan
  • Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakim di depan sidang pengadilan.
  • Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum[5]
  • Segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri

[1] Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1987), hal. 9

[2] Subekti, Ib.Id., hal 15

[3] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 148

[4] Ib.Id

[5] Dalam hukum acara pidana, hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: hal yang secara  umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?