Thursday, 29 October, 2020

GUGATAN CLASS ACTION DAN LEGAL STANDING



A. Ruang Lingkup Gugatan Class Action

1. Pengertian

Class Action[1] merupakan sinonim class suit atau representative action yang berarti gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (Class Representatif), sementara orang yang diwakilinya disebut class members. Perwakilan ini bertindak tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok. Di Indonesia Class Action baru dikenal secara formal dan resmi (formal and afficial) pada tahun 2002 yang diatur dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 26 April 2002.[2] Meskipun sebelum tahun 2002 masalah ini telah ada diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tetang Lingkungan Hidup,[3] Pasal 71 ayat (1)b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Konsumen.

Dalam pengajuan gugatan Class Action tidak perlu disebutkan secara individual satu per satu identitas anggota kelompok yang diwakili, yang penting kelompok yang diwakili dapat didefinisikan dan diidentifikasi secara spesifik. Selain itu antara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan: kesamaan kepentingan, kesamaan penderitaan, dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

Class Action ini bertujuan untuk mengembangkan penyederhanaan akses masyarakat memperoleh keadilan dan mengefektifkan efisiensi penyelesaian pelanggaran hukum yang merugikan orang banyak. Hal ini dimungkinkan karena kepentingan kelompok dibolehkan hanya diajukan dalam satu gugatan saja, asal mereka memiliki fakta atau dasar hukum yang sama, berhadapan dengan tergugat yang sama.

2. Syarat Formil Gugatan Class Action

Syarat formil yang merupakan conditio sine qua non mengajukan Class Action yang digariskan PERMA No. 1 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

  1. ada kelompok (Class), Keberadaan kelompok ini terdiri dari dua komponen yaitu; perwakilan kelompok (Class Representative) dan anggota kelompok (Class Members). Artinya, jumlah orang yang mengajukan gugatan itu banyak atau kelas yang diwakili (Class Members) besar jumlahnya, sehingga apabila gugatan diajukan satu persatu (individu) maka sangat tidak praktis dan tidak efesien. Untuk anggota ini tidak disebutkan batas minimal dan tidak ada batas maksimal
  2. Kesamaan fakta atau Dasar Hukum, artinya ada kesamaan fakta antara pihak yang mewakili (Class Representatif)  dengan pihak yang diwakili (Class Members)
  3. Kesamaan jenis tuntutan
  4. Kelayakan Perwakilan

3. Formulasi Gugatan

Mengenai formulasi gugatan ini, merujuk kepada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 PERMA dikatakan persyaratan-persyaratan formal gugatan Class Action tetap tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata (HIR dan RBg), namun juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 PERMA.

Adapun persyaratan khusus berdasarkan Pasal 3 PERMA adalah:

  1. Identitas Lengkap dan Jelas Wakil Keelompok
  2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebut nama anggota kelompok satu-persatu
  3. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan
  4. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi dikemukakan secara jelas dan rinci
  5. Penegasan tentang beberapa bagian kelompok atau sub kelompok
  6. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi

B. Pemeriksaan Gugatan Class Action

Mengenai proses pemeriksaan gugatan class action terdapat dua sistem. Pertama; tahap proses pemeriksaan awal yang tunduk kepada ketentuan Pasal 5 PERMA. Kedua; tahap proses pemeriksaan biasa yang tunduk pada hukum acara yang digariskan HIR/RBg, yang berkenan dengan replik-duplik, pembuktian, konklusi, dan pengucapan putusan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) istilah yang dipergunakan, awal proses persidangan. Namun secara teknis yustisial, lebih tepat disebut tahap proses pemeriksaan awal. Tujuan dari proses pemeriksaan awal adalah:

  • merupakan tahap pemeriksaan atau pembuktian tentang sah atau tidak persyaratan class action yang diajukan
  • sehubungan dengan itu, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kreteria class action yang bersangkutan
  • dasar landasan menguji kreteria tersebut, merujuk dan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 2 PERMA.

Maka yang wajib diperiksa dan dipertimbangkan hakim dalam tahap proses pemeriksaan awal, adalah;

  1. adanya kelompok yang terdiri dari wakil kelompok yang memiliki syarat kejujuran dan memiliki kesungguhan melindungi anggota kelompok dan adanya anggota kelompok.
  2. terdapat kesamaan fakta dan dasar hukum, kesamaan ini bersifat substansial antara wakil dengan anggota kelompok, dan kesamaan ini tidak mengandung persaingan kepentingan
  3. terdapat kesamaan jenis tuntutan, yakni kesamaan kepentingan dan kesamaan penderitaan

4. Penyelesaian Gugatan Class Action Melalui Perdamaian

Penyelesaian melalui perdamaian diatur dalam Pasal 6 PERMA yang berbunyi: Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara. Perdamaian ini dituangkan dalam putusan perdamaian, setelah para pihak menyepakati sendiri materi perdamaian, kesempatan dibuat dan dirumuskan diluar persidangan tanpa campur tangan hakim, dan persetujuan dituangkan dalam bentuk tertulis, dan ditandatangani para pihak.

Putusan perdamaian ini dianggap sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tertutup terhadapnya usaha banding dan kasasi, langsung final dan mengikat para pihak, serta memiliki kekuatan eksekutorial sehingga apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, dapat dijalankan eksekusi melalui pengadilan negeri.

5. Pihak yang bertanggung jawab atas biaya

Mengenai hal ini tidak ada diatur dalam PERMA. Pengaturan tentang siapa yang bertanggung jawab atas biaya merupakan hal penting, agar anggota kelompok terhindar dari pembebanan biaya yang tidak wajar maupun bersifat pemerasan dari wakil kelompok. Pada praktik yang berkembang dan diterapkan diberbagai negara, hanya perwakilan penggugat yang bertanggung jawab atas pembiayaan perkara, termasuk biaya perkara, biaya pengacara, dan biaya pemberitahuan (publikasi dan advertensi). Adapun anggota kelompok tidaklah dapat dipaksa untuk memberikan kontribusi biaya. Namun, hal ini tidak mengurangi kemungkinan bagi anggota  kelompok untuk ikut memberi kontribusi asalkan itu dilakukan secara sukarela.

6. Kedudukan Perwakilan Kelompok yang Ditolak Anggota Kelompok

Terkadang tindakan wakil kelompok bertentangan dengan kehendak dari sebagian besar kelompok. Apabila terjadi hal ini, kemudian anggota kelompok mengajukan penolakan serta mengutuk wakil kelompok tersebut, lantas bagaimanakah kedudukan kelompok atau kuasa hukum tersebut?

Dalam kasus seperti ini, dapat timbul kontroversi. Satu segi kedudukan wakil kelompok adalah bersifat legal mandatory yaitu yang melegalisir kedudukan dan kapasitas mereka bertindak sebagai kuasa kelompok adalah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak dapat dicabut oleh anggota kelompok. Bagi yang tidak setuju hukum memberi jalan keluar dalam bentuk opt aout ( Pernyataan tertulis yang ditandatangani dan diajukan kepada pengadilan dan/atau pihak tergugat, oleh anggota kelompok). Akan tetapi, kalau tidak dibenarkan hak menolak, wakil kelompok bersama-sama dengan kuasa hukum yang mereka tunjuk dapat bertindak sewenang-wenang. Menghadapi peristiwa ini, solusi yang dianggap jalan tengah adalah wakil kelompok yang bertindak sebagai penggugat, menarik diri atau menghentikan gugatan tanpa persetujuan pengadilan, atau mengubah (mengamandemen) gugatan kelompok menjadi gugatan individu dari wakil atau para wakil kelompok itu sendiri[4]

C. Ruang Lingkup Gugatan Legal  Standing

1. Hak Gugat NGO/LSM

Selain Gugatan Kelompok (Class Action) dalam praktek timbul pula hak gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat yang bergerak di bidang tertentu untuk meng­ajukan gugatan. Misalnya yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan atau Konsumen. Padahal, mereka tidak secara langsung men­jadi korban dari suatu keadaan, apakah perusakan hutan, pencemaran lingkungan atau sebagai konsumen. Akan tetapi, diberi hak oleh undang­-undang (hukum) untuk mengajukan gugatan. Hak itulah yang disebut dengan Legal Standing.

Berbeda dengan gugatan kelompok (Class Action), LSM bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LSM berada diluar kelompok (class) yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan tergugat. Dalam hal ini LSM bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang, misalnya hak gugatan kepada LSM yang bergerak di bidang perlindungan Konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsumen[5], LSM Lingkungan Hidup mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup.[6]

Dalam praktek peradilan dikenal 3 (tiga) macam hak gugat (standing), yaitu:

  1. Hak Gugat Pribadi (Private Prosecution)  yaitu Hak Gugat Warga Negara secara orang perseorangan disebut juga Citizen (Private) Suit. Dalam hal ini Warga Negara tidak perlu membuktikan dirinya memiliki kepenting­an hukum atau sebagai pihak yang mengalami kerugian riel
  2. Hak Gugat Warga Negara (Citizen Standing) yaitu hak gugat warga negara mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai pembayar pajak atau warga negara yang haknya dijamin dalam konstitusi untuk mempersoalkan pelanggaran konstitusi atau peraturan konstitusi atau perundang-undangan.
  3. Gugatan Perwakilan (Representative Standing) yaitu hak gugat warga negara atau sekelompok warga negara mengatasnamakan orang miskin (poorles) untuk memperjuangkan hak-hak konstitusi dan hak-hak hukum lainnya dan orang yang diatasnamakannya.

Agar LSM mempunyai hak legal standing mengajukan gugatan atas nama kepentingan kelompok tertentu LSM tersebut haruslah berbentuk badan hukum atau Yayasan yang didalam anggaran dasar Organisasi tersebut telah dengan tegas disebutkan tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu.

2.      Hak Gugat Pemerintah

Negara/Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahtera­an, memberikan perlindungan, mencerdaskan masyarakat atau warga negaranya. Oleh karena itu, sesungguhnya yang paling berperan untuk melindungi negara (rakyat, wilayah/lingkungan alam) adalah Pemerintah. Sesungguhnya Jaksa, selain Penuntut Umum dalam Perkara Pidana juga adalah pengacara publik untuk mewakili Pemerintah melakukan gugatan di Pengadilan. Misalnya, berkaitan dengan pemberantasan korupsi atau pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kejaksaan mewakili Pemerintah berhak mengajukan gugatan terhadap tersangka pelakunya.[7]


[1] Class Action pertama sekali lahir di Inggris tahun 1873, di Kanada tahun 1881, di Amerika Serikat tahun 1912

[2] Lihat M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hal 138

[3] Dalam Pasal ini menyebutkan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan di Pengadilan dan/atau melaporkan penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan penghidupan masyarakat

[4] M. Yahya Harahap, Op.,cit, hal 172

[5] Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[6] Pasal 38 UU No 23 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup

[7] Darwan Prinst, Op.cit, hal. 32

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?