Thursday, 29 October, 2020


KUALIFIKASI GUGATAN

A. ONRECHTMATIGE DAAD

1.       Pengertian

Dalam praktek, kebanyakan gugatan perdata ke Pengadilan adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum, disamping gugatan yang berdasarkan kontrak/perjanjian, dan lainnya.  Onrechtmatige Daad diatur dalam Pasal 1365 BW, yang oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai “Perbuatan melawan hukum”. Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah ”perbuatan pidana”.

Perbuatan melawan hukum di dalam prakteknya dapat bersifat aktif atau­pun pasif. Bersifat aktif berarti bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian pada orang lain.

Pasal 1365 BW merumuskan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

  1. perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, diatur dalam Pasal 1365
  2. perbuatan melawan hukum karena kelalaian  1366
  3. perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) diatur dalam pasal 1367

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur unsur sebagai berikut

  1. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari sipelaku. Perbuatan yang dimaksudkan disini ialah berbuat dan tidak berbuat. Artinya baik berbuat sesuatau dalam arti aktif maupun tidak berbuat sesuatu dalam arti pasif padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana yang timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur ”causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak[1]

  •  Perbuatan melawan hukum

Sebelum tahun 1919 pengertian melawan hukum itu hanyalah me­nyangkut perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pembuat sendiri[2]. Atau dengan kata lain, melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang saja. Pandangan ini dipengaruhi oleh ajaran legisme yang berpendapat: tidak ada hukum di luar undang-undang. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ditafsirkan dalam arti seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

  • Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
  • Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
  • Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
  • Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Melanggar hak subjektif orang lain

Hak subjektif orang lain adalah suatu hak/wewenang khusus yang diberikan/dijamin hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Adapun hak-hak subjektif adalah sebagai berikut:

  1. Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain.
    1. Hak-hak atas harta kekayaan, misalnya hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

d. Ada kesalahan (Schuld)

Perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan yang salah, yang dapat berupa kealpaan (onachtzaamheid) dan kesengajaan. Karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Ke­sengajaan sudah cukup bilamana pada waktu melakukan perbuat­an atau melalaikan kewajibannya itu sudah mengetahui atau dapat memikirkan, bahwa akibat perbuatannya itu pasti akan timbul[3]

Kesalahan yang berupa kesengajaan, misalnya adalah si pelaku berbuat lain daripada apa yang seharusnya dilakukannya. Sedang­kan kealpaan berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukannya atau melalaikan kewajibannya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  • Ada unsur kesengajaan, atau
  • Ada unsur kelalaian dan
  • Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan overmacht, membela diri, orang gila dan sebagainya

e. Ada kerugian

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat  perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan itu timbul kerugian yang diderita orang lain. Berbeda dengan wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, Dalam Onrechtmatige Daad kerugian itu dapat berupa kerugian materiel atau moril. Kerugian materiel adalah kerugian berupa materi, seperti rusaknya barang, tidak diperolehnya keuntungan, hilangnya benda/barang, dan lain-­lain. Sedangkan kerugian moril menyangkut kehormatan, harga diri, dan lain-lain dan ditaksir nilainya dengan uang sesuai status sosial Penggugat. Kerugian tersebut haruslah dapat dinilai dengan uang.

f. Adanya hubungan causal Antara Perbuatan dengan Kerugian

Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat. Hubungan itu harus jelas, dapat dibuktikan untuk dikabulkan. Untuk hubungan sebab akibat ini ada dua teori yaitu:

  • Teori hubungan faktual yang hanya merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual
  • Teori penyebab kira-kira (proximate cause) yang merupakan bagian paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga istilah legal cause atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

B. ONRECHTMATIGE OVERHEIDS DAAD

Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad,) dalam praktek khususnya mengenai perbuatan lembaga eksekutif atau alat-alat pemerintahan atau administrasi. Hai ini terjadi sebagai konsekuensi kekuasaan eksekutif yang sedemikian besar dan kerap kali berbenturan dengan hak-hak pribadi para warga negara.

Dalam negara hukum warga negara harus dilindungi dari hal-hal:

  1. Salah penerapan undang-undang,
  2. Pelampauan kewenangan
  3. Penyalahgunaan kekuasaan dan
  4. Kesewenang-wenangan oleh penguasa.[4]

Kewenangan peradilan umum untuk mengadili tuntutan kepada penguasa yang melakukan perbuatan melawan hukum pada pokoknya didasarkan pada Pasal 2 RO (Rechterlijke Organisatie). Arrest Hoge Raad 18 Agustus 1944 (NJ 1944/45, 589) yang lebih dikenal dengan Arrest Kotapraja Alkmaar melawan N. Holland, menetapkan bahwa Pengadilan umum berwenang mengadili tuntutan kepada penguasa atas dasar perbuatan melawan hukum. Baik perbuatan itu mengenai ganti rugi, perintah atau larangan perbuatan di kemudian hari. Adapun pertimbangannya, antara lain bahwa Pasal 1401 Ned – BW (Pasal 1365 KUHPerdata) memberi hak atas ganti rugi. Jadi, tuntutan piutang berdasarkan Pasal-pasal 2 RO memberi kewenangan kepada hakim untuk mengadilinya, baik piutang itu mengenai hukum publik maupun hukum privat[5]

Adapun perbuatan melawan hukum oleh penguasa itu dapat dirinci sebagai berikut:[6]

1. Melanggar Hak Subjektif Orang Lain

Tindakan/perbuatan penguasa yang dikualifikasi sebagai melang­gar hak subjektif orang lain adalah tindakan/perbuatan-perbuatan:

  1. Tidak/kurang mengindahkan hak milik orang lain. Misalnya, tindakan membongkar bangunan tanpa prosedur hukum, menumpahkan dagangan pedagang yang berjualan di tepi jalan, dan sebagainya.
  2. Melanggar norma kepantasan dalam pemerintahan. Tindakan yang dianggap melanggar norma kepantasan dalam pemerintahan, seperti membiarkan sungai di tengah kota ter­timbun sampah dan mengeluarkan bau busuk; membiarkan pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kesela­matan dan kesehatan penduduk di sekitar, dan membiarkan lubang di tengah jalan tidak tertutup sehingga mencelakakan pemakai jalan raya.
  3. Menyebabkan orang lain mati/cedera ketika menjalankan tugas secara kurang hati-hati Misalnya, karena kurang hati-hati dalam menjalankan tugas sehingga orang lain menderita cedera atau mati. Akibatnya, timbul kerugian bagi orang tersebut atau keluarganya.
  4. Memberi ganti-rugi yang lebih rendah dari harga se­pantasnya. Tindakan penguasa yang memberikan ganti rugi atas harta benda warganya lebih rendah dari harga yang pantas jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Baik itu misalnya pembebasan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau Pemerintah ataupun untuk kepentingan pihak swasta yang membutuhkannya.

2. Lalai Melaksanakan Kewajiban

Penguasa lalai melaksanakan kewajibannya apabila:

  1. Lalai mengerjakan, memelihara, menyelenggarakan apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, kewajiban menjaga dan me­melihara sarana-sarana umum, seperti jalan, listrik (PLN), air (PAM), dan lain-lain agar tetap terpelihara atau terselenggara dan terlaksana sebagaimana mestinya, agar tidak menimbul­kan kerugian bagi para warganya.
  2. Tidak melakukan pengamanan/tidak memberi tanda-tanda bahaya pada tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang atau barang, seperti adanya lubang di tengah jalan, gorong-gorong yang terbuka, dan lain-lain.
  3. Berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya

3. Bertindak sewenang-wenang, misalnya:

  1. bertindak melampau batas kekuasaannya seperti mengambil alih sesuatu milik warganya tanpa prosedur hukum, dll
  2. Melanggar hak penguasaan orang lain Misalnya, tindakan pejabat yang semena-mena memisahkan seseorang warga dari harta bendanya yang selama ini di­kuasainya, tanpa melalui prosedur hukum yang benar.
  3. Menyerahkan milik seseorang warga kepada orang lain tanpa persetujuan pemiliknya.
  1. Membuat peraturan yang bukan menjadi wewenangnya.
  2. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak cukup anasir-anasir kepentingan negara[7]. Misalnya, dalam tindakan-tindakan penggusuran atau pembebasan tanah.
  3. Melakukan pembongkaran bangunan-bangunan tanpa pro­sedur hukum.

C. WANPRESTASI

Dalam membicaran wanprestasi (ingkar janji) kita tidak bisa lepas dari suatu per­ikatan atau perjanjian antara pihak dan kelalaian. Baik perikatan itu didasarkan atas per­janjian sesuai Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdata mau­pun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Apabila salah satu pihak ingkar janji, maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk meng­ajukan gugatan. Demikian juga tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau dapat dibatalkannya suatu persetujuan/perjanjian melalui gugatan.

Pernyataan lalai dapat berbentuk surat perintah, dapat juga berdasarkan kekuatan perjanjian yang telah ditetapkan, dan jika tegoran kelalaian sudah dilakukan  barulah menyusul peringatan atau somasi atau anmaning[8]. Dalam hal terjadi wanprestasi maka untuk membuktikannya harus ada somatie atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Pasal 238 KUHPerdata menyatakan, debitur adalah lalai apa­bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan sampainya saat waktu yang ditentukan.

Menurut ketentuan ini maka wanprestasi itu baru ada bila debitur telah di-somatie, tetapi tidak melaksanakannya atau karena perikatan (perjanji­an) sendiri menentukan suatu tenggang waktu pemenuhan prestasi ter­sebut, yang ternyata tidak dapat dipenuhi oleh debitur. Dalam hal tidak pernah dilakukan somatie, tetapi kreditur terus mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka debitur baru dianggap melakukan wanprestasi sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan, bukan sejak ia lalai melaksanakan prestasi tersebut.

Pasal 1239 KUHPerdata mengatakan, bahwa apabila ada wanprestasi (lalai) berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu; maka debitur dapat digugat tentang penggantian biaya kerugian yang timbul dan diderita oleh kreditur dan membayar bunga. Wanprestasi (ingkar janji) itu dapat berupa:

  1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
    1. Memenuhi prestasi secara salah/tidak baik.
    1. Terlambat memenuhi prestasi; [9]

Dalam hal terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi kreditur maka kreditur tersebut dapat menuntut (menurut Pasal 1266 KUHPerdata) yaitu:

  1. Pemenuhan perikatan;
  2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
  3. Ganti rugi;
  4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
  5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan  atau kemestian bagi debitur membayar ganti rugi/scadevergoeding. Atau dengan adanya wanprestasi oleh satu pihak, pihak yang lain dapat menuntut “pembatalan perjanjian”[10] Sebab dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban “tidak tepat waktu” atau “tak layak”, jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Maka dapat dikatakan hampir serupa perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, dan wanprestasi adalah merupakan ”genus spesifik” dari perbuatan melawan hukum.[11]


[1] Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal.11

[2] R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hal. 76

[3] MA Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta:Pradya Paramita, 1982), hal. 66

[4] Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Perkara Perdata, (Bandung: Citra Adita Bakti, 2002), hal 105

[5] RM. Suryodiningrat, Asas-asas Hukum Perikatan, (Bandung: Tarsito,1982), hal. 52

[6] Darwan Prinst, Op.Cit., hal 106, 107

[7] Putusan Mahkamah Agung Reg. No.: 66 WSip/1952

[8] Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni,  1986) hal 62

[9] J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya, (Bandung: Alumni, 1999), hal 122

[10] Dalam Yurisprudensi Indonesia, Mahkamah Agung RI 1974 halaman 250 menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual beli.

[11] J. Satrio, Op.Cit, hal. 124

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?