Wednesday, 28 October, 2020

WARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM PERDATA


Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan Pasal 289 adalah mengenai anak diluar kawin. Dengan demikian, “yang sebenarnya KUH Perdata tidak mengatur tentang pengangkatan anak sebagaimana dikenal sekarang”

Didalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya Staatsblad tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut.

Mengenai hak anak angkat di dalam keluarga yang berpedoman pada apa yang termuat dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya.

Hal tersebut berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Ketentuan tersebut terdapat pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat.

Pembagian Warisan yang di Peroleh Anak Angkat.

Hak anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Mengenai pembagian warisan yang di peroleh anak angkat yang telah tercantum pada ahli waris golongan I ialah ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/ Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang di adopsi secara sah.

Cara mewarisi ahli waris di dalam sistem KUH Perdata terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

  1. Ahli waris menurut Undang-Undang (Ab Intestato) Ahli waris yang berdasarkan undang- undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian yakni, ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (Uit Eigen Hoofde) dan ahli waris berdasarkan penggantian (Bij Plaatvervuling).
  2. Ahli waris berdasarkan wasiat (Testament) Yang menjadi ahli waris di sini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya. Wasiat dalam KUH Perdata adalah pernyataan seseorang tentang apa yang di kehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada asasnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh pewasiat baik secara tegas atau secara diam-diam
//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?