LEGITIME PORTIE (Bagian Mutlak) -Hukum Waris Perdata

0
3.077 views

Pengertian Legitime portie (Bagian Mutlak)

Legitime Portie ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 KUHPerdata. : “Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagiam dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

Legitime Portie (atau wettelijk erfdeel), yang secara harafiah diterjemahkan “sebagai warisan menurut Undang-Undang”, dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian mutlak” (legitime Portie). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (legaat) dan erfstelling).

Tujuan Adanya Legitime Portie.

Pada asasnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warinya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa.

Akan tetapi untuk ahli waris ab intestato (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris ab intestato itu.

Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan “Legitimaris” sedang bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan “legfitime portie”. Jadi harta peninggalan dalam mana ada legitimaris terbagi dua, yaitu “legitime portie” (bagian mutlak) dan “beschikbaar” (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. Hampir dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga legitime portie.

Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-siapa sajalah yang berhak atasnya dan legitimaris berhak atas apa.36Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimaris bersama-sama, bilamana seorang legitimaris menolak (vierwerp) atau tidak patut mewaris (onwaardig) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (werd niet beschikbaar), maka bagian itu akan diterima oleh legitimaris lainnya. Jadi bila masih terdapat legitimaris lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para legitimaris menuntutnya, ini berarti bahwa apabila legitimaris itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai “beschikking-srecht” atas seluruh hartanya.

Ketentuan – Ketentuan Pembatasan Legitime Portie.

Di dalam KUHPerdata asas legitime dilakukan secara hampir konsekwen, di berbagai tempat dapat diketemukan ungkapan, ungkapan seperti mengingat (behoudens) peraturan-peraturan yang ditulis untuk legitime. Pewaris hanya dapat merampas hak ahli waris dengan mengadakan perbuatan-perbuatan pemilikan harta kekayaan sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan apa-apa.

Bila orang sewaktu hidupnya menggunakan harta kekayaannya sebagai uang pembeli lijfrente (bunga cagak hidup) dapat mengakibatkan bahwa orang yang tidak meninggalkan apa-apa, terutama apabila perkawinannya dilangsungkan tanpa perjanjian kawin. Di dalam pendapat bahwa legitime adalah tabu dan tidak dapat disinggung sama sekali maka juga perbuatan hukum yang menguntungkan legitimaris adalah tidak sah, misalnya si pewaris meninggalkan pada anak perempuannya yang kawin dalam kebersamaan harta kawin seluruh harta kekayaan dengan ketentuan bahwa harta warisannya itu tidak boleh jatuh dalam harta kebersamaan harta kawin anaknya.

Meskipun ketentuan mengenai legitime bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepentingan umum. Ketentuan itu ada demi kepentingan legitimaris dan bukan kepentingan umum. Karena itu legitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar, hal mana sangat erat berhubungan dengan pendapat bahwa pelanggaran legitime tidak mengakibatkan “nietigheid” (kebatalan demi hukum) malainkan hanya “eenvoudigevernietigbaareid” (dapat diminta pembatalannya secara sedehana).

Sifat Hukum Dari Legitime Portie.

Biasanya orang menyimpulkan sifat hukum legitime portie (bagian mutlak) dari sejarah. Pada permulaan abad kesembilan belas masih terdapat dua sistem, yaitu sistem Romawi dan sistem Prancis-Jerman. Pembuat undang-undang tahun 1938 menurut pendapat Hamaker, Ter Braak telah memilih sistem Romawi, tetapi menurut pendapat Land Meijers yang telah dipilih adalah sistem Prancis- Jerman. Ciri dari sistem Prancis-Jerman Bahwa menurut sistem ini legitimaris adalah ahli waris bagian mutlak dan karena itu untuk bagian yang seimbang itu ia adalah berhak atas aktivanya dan menanggung hutang-hutangnya, ciri dari legitime Romawi ialah bahwa legitimaris tidak dianggap sebagai ahli waris dari bagiannya melainkan hanya mempunyai hak tagih atas barang-barang seharga bagian mutlaknya.

Sebenarnya mengenai sifat hukum dari legitime itu tidak dapat dicari di dalam sejarah melainkan dari Undang-Undang itu sendiri dan jurisprudensi. Seluruh sifat dari legitime terkandung didalam dua peraturan yaitu : Legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan legitime portie (bagian mutlak).

Si pewaris bagaimanapun tidak boleh beschikken (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu. Apa akibanya bila ketentuan di dalam testament melanggar peraturan mengenai legitime portie itu : Ada tiga kemungkinan untuk menjawab pertanyaan diatas yaitu : 1)Ketetapan itu adalah batal; 2)Ketetapan itu adalah “eenvoudige Vernietigbaarheid” (dapat dibatalkan secara sederhana) 3)Ketetapan itu adalah sah akan tetapi si legitimaris mempunyai hak tuntut pribadi untuk mendapatkan ganti rugi. Pembuat undang-undang tidak memilih penyelesaian yang pertama, ternyata dari Pasal 920 KUHPerdata, yaitu segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, kelak boleh dilakukan pengurangan apabila warisan itu terbuka, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para legitimaris dan ahli waris pengganti mereka mereka.

Bahwa juga undang-undang tidak memilih penyelesaian yang ketiga, sebagaimana ternyata dari Pasal 925 KUHPerdata (menurut mana benda-benda tidak bergerak harus dikembalikan in natura); Pasal 928 KUHPerdata (benda-benda tak bergerak harus kembali kedalam budel bebas dari hutang) selanjutnya dari Pasal 929 dan 926 KUHPerdata (yang mengharuskan agar testament dan hibah yang merugikan bagian mutlak itu harus dikurangi; dan dari Pasal 924 KUHPerdata (hak legitimaris untuk mengambil kepuasan bari barang-barang yang telah diberikan dengan kehendak terakhir. Jadi ternyata Undang-Undang memilih penyelesaian yang kedua, yaitu “eenvoudige vernietigbaarheid” (dapat dibatalkan secara sederhana). Maka mengenai barang-barang yang disebut dalam testament itu tidak pernah ada ketetapan apa-apa, ternyata dari Pasal 955 KUHPerdata (mereka yang oleh undang-undang diberi hak mewaris suatu bagian dalam harta peninggalan dengan sendirinya menurut hukum menggantikan tempat si pewaris sebagai pemilik barang itu.

Legitimaris yang Menolak Legitime Portie Bagaimanakah akibatnya jika seorang yang berhak atas legitime portie (bagian mutlak) menolak warisan, apakah orang lain karena itu menjadi legitimaris, apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan kakak dan kakek maka warisannya jatuh pada kakeknya ?, Kakek memang keluarga dalam garis lurus akan tetapi bukan ahli waris (golongan ketiga) sedangkan kakak (golongan kedua), Kakek sebagai ahli waris golongan ketiga tidak akan mewaris jika golongan kedua masih ada, karena itu kakek ini tidak berhak atas legitime. Apabila kakaknya menolak warisan (Pasal 1058 KUHPerdata) maka baru kakek menjadi ahli waris.

Apakah bagian mutlak dari salah seorang ahli waris dapat menjadi besar karena ada orang lain yang menolak warisan, bagian mutlak selalu merupakan suatu bagian seimbang dari apa yang akan diterima ahli waris ab intestato, hal ini diatur dalam Pasal 914 KUHPerdata. Kesulitan yang sama dapat timbul pada “onterving” (pemecatan sebagai ahli waris) dan “onwaadig” (ketidak pantasan/tidak patut mewaris). Undang-undang hanya menyaratkan, bahwa agar seseorang berhak untuk menuntut atas bagian mutlak (legitime portie), ia harus merupakan ahli waris ab intestato dalam garis lurus ketas, dengan tidak memperhatikan apakah ahli waris tersebut secara langsung atau merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakannya terhadap harta peninggalan.

Ahli Waris Yang Berhak Atas Legitime Portie Syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (legitime portie) adalah : 1) Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus, dalam hal ini kedudukan garwa (suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdata menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus kebawah, mereka termasuk garis kesamping. Oleh karna itu isteri/suami tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris