PERKAWINAN dalam KUHPERDATA

0
25.470 views

.

1. Asas Monogami dalam Perkawinan

Hukum Perkawinan yang diatur dalam KUHPer berasaskan mo­nogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diper­bolehkan mempunyai seorang isteri saja, begitu pula sebaliknya. Hat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 KUHPer. KUHPer memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan

(Pasa126 KUHPer). Hal ini berarti, bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum/syarat hukum dari KUHPer.

KUHPer tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasa181 KUHPer, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan dihadapan Pegawai Catatan Sipil. DI dalam KUHPer, perolehan keturunan bukan merupakan tujuan per­kawinan.

2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Dalam Hukum Perdata (KUHPer), syarat sahnya per­kawinan dibagi menjadi dua macam yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat itu meliputi:

  1. Berlaku asas monogami (Pasa127 KUHPer).
    • Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita (Pasal 28 KUHPer).
    • Seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUHPer).
    • Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (Pasal 34 KUHPer).
    • Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUHPer). Mengenai izin kawin ini diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:
  2. Jika wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di ba­ wah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (Pasal 36 KUHPer).
  3. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan izin ialah kakek-nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan (Pasal 37 KUHPer).
  4. Anak luar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin, harus mendapat izin dari bapak dan/atau ibu yang meng­akuinya. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali

Adapun syarat formil adalah syarat yang berkaikan dengan formalitas dalam melaksanakan perkawinan. Yaitu pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin (Pasal 50 sampat Pasal 51 KUH Per). Pembagian maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangusngkannya perkawinan dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari tempat dimana register-register catatatan sipil diselenggarakan dalam jangka waktu 10 hari. Pengumuman ini berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan masyarakat, sehingga dapat memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut.

3. Larangan Perkawinan

Perkawinan dilarang antara:

  1. Mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah atau dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan (Pasal 30 KUHPer).
    • Ipar laki-laki dan ipar perempuan; paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan sau­dara; atau antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara (Pasal 31 KUHPer).
    • Kawan berzinahnya setelah dinyatakan salah karena berzinah oleh putusan hakim (Pasal 32 KUHPer).
    • Mereka yang memperbaharui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun (Pasal 33 KUHPer).

4. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuan calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Pengertian Perjanjian perkawinan berbeda dengan janji-janji kawin yang teradap dalam Pasal 58 ayat 1 [1]KUHPerdata. Janji-janji kawin tidaklah menimbulkan akibat hukum, kecuali janji tersebut sudah diikuti dengan pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil dan sudah diumumkan.

Pada umumnya, seorang anak yang masih di bawah umur (belum mencapai umur 21 tahun), tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya, oleh undang-undang diadakan.pengecualiannya. Menurut Pasal 151 KUHPer, seorang anak yang belum dewasa yang memenuhi syarat untuk kawin, diperbolehkan bertindak sendiri dalam menyetujui perjanjian kawin, asalkan ia “dibantu” oleh orang tua atau orang-­orang yang diharuskan memberi izin kepadanya untuk kawin.

Setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akte notaris sebe­lum perkawinan berlangsung, dan perjanjian mulai berlaku semen­jak saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 147 KUHPer). Perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dimana pernikahan itu telah dilangsungkan (Pasal 152 KUHPer). Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah (Pasal 149 KUHPer).

Di dalam ketentuan Pasal 139-143 KUHPer, diatur mengenai hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian kawin, yaitu:

  1. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
  2. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala di dalam perkawinan.          –
  3. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
  4. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan Undang-Undang kepada suami atau isteri yang hidup terlama.
  5. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami-isteri.
  6. Tidak boleh melepaskan haknya atas legitieme portie (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya.
  7. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagian keuntungan­nya.
  8. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, adat kebiasaan, atau peraturan daerah.

5. Pemberitahuan, Pencatatan dan Pengumuman Perka­winan

Semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehen­dak itu kepada Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak (Pasal 50 KUHPer). Pemberitahuan ini harus dilakukan, baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami­isteri, dan tentang pemberitahuan itu oleH Pegawai Catatan Sipil harus dibuat sebuah akta (Pasal 51 KUHPer).

Sebelum perkawinan dilang­sungkan, Pegawai Catatan Sipil harus menyelenggarakan pengumumannya dengan jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama daripada gedung dalam mana register-register catatan sipil diselenggarakannya. Surat itu harus tetap tertempel selama 10 hari. Pengumuman tak boleh dilang­sungkan pada hari Minggu atau hari Tahun Baru, hari Paskah, hari Natal, dan hari Mikraj Nabi. Surat itu berisi:

  1. Nama, umur, pekerjaan dan tempat tinggal calon suami-isteri dan jika salah seorang atau keduanya pemah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
  2. Hari, tempat dan jam pengumuman berlangsung. Kemudian, surat itu ditandatangani oleh Pegawai Catatan Sipil.

Jika kedua calon suami-isteri tak mempunyai tempat tinggal dalam daerah Pegawai Catatan Sipil yang sama, maka peng­umuman harus dilakukan oleh Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal masing-masing pihak (Pasal 53 KUHPer). Pengumuman hanya berlaku selama I bulan; dan apabila dalam waktu itu tidak dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tidak boleh di­langsungkan lagi, dan untuk itu pengumuman harus diulang se­kali lagi (Pasal 57 KUHPer). Pada asasnya, suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan (Pasal 100 KUHPer).

6. Pelaksanaan Perkawinan

Menurut Pasal 71 KUHPer, sebelum melangsungkan perkawin­an, Pegawai Catatan Sipil harus meminta supaya diperlihatkan kepadanya:

  1. Akta kelahiran calon suami-isteri masing-masing.
  2. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil tentang adanya izin kawin dari mereka yang harus memberi izin, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri.
  3. Akta yang memperlihatkan adanya perantaraan Pengadilan Negeri.
  4. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus diperlihatkan akta perceraian, akta kematian suami atau di dalam hal ke­tidakhadiran suami atau isteri yang dahulu, turunan izin Hakimk untuk kawin.
  5. Akta kematian segala mereka yang sedianya harus memberikan izin kawin.
  6. Bukti, bahwa pengumuman kawin tanpa pencegahan telah berlangsung di tempat, di mana pengumuman itu diperlukan, ataupun bukti bahwa pencegahan yang dilakukan telah digu­gurkan.
  7. Dispensasi kawin yang telah diberikan.
  8. Izin bagi para perwira dan militer rendahan yang diperlukan untuk kawin.

Pegawai Catatan Sipil berhak menolak untuk melangsungkan perkawinan berdasar atas kurang lengkapnya surat-surat-yang diperlukan. Dalam hal demikian, pihak-pihak yang berkepenting­an dapat memajukan permohonan kepada hakim untuk menyata­kan bahwa surat-surat itu sudah mencukupi (Pasal 74 KUHPer). Perkawinan tak boleh dilangsungkan sebelum hari kesepuluh setelah hari pengumumannya (Pasa175 KUHPer).

Perkawinan harus dilangsungkan dimuka umum, di hadapan Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur 21 tahun dan berdiam di Indonesia (Pasal 76 KUHPer). Untuk melangsungkan perkawinan, kedua calon suami-isteri harus menghadap sendiri di muka Pegawai Catatan Sipil (Pasal 78 KUHPer).

7. Pencegahan Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 61-65 KUHPer, para pihak yang ber­hak mencegah berlangsungnya suatu perkawinan adalah:

  1. Bapak atau ibu mereka.
  2. Kakek atau nenek.
  3. Paman dan bibi mereka.
  4. Wali atau wali pengawas.
  5. Pengampu atau Pengampu Pengawas.
  6. Saudara lak-laki atau saudara perempuan.
  7. Suami yang sudah cerai mencegah perkawinan bekas isterinya sebelum 300 hari lewat, setelah pembubaran perkawinan.
  8. Jawatan Kejaksaan.

Sedangkan alasan-alasan pencegahan perkawinan ini menurut Pasal 61 KUHPer adalah:

  1. Tidak mengindahkan izin kawin dari orang tuanya.
  2. Belum mencapai usia 30 tahun.
  3. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, karena ke­tidaksempurnaan akal budinya.
  4. Salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk kawin
  5. Jika pengumuman kawin tidak telah berlangsung.
  6. Jika salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, karena tabiatnya yang boros dan perkawinan mereka nampaknya akan membawa ketidakbahagiaan.

Pencegahan perkawinan diadili oleh Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya Pegawai Catatan Sipil yang harus melangsungkan perkawinan itu mempunyai tempat kedudukan­nya (Pasal 66 KUHPer).

8. Pembatalan Perkawinan

Menurut Pasal 85 KUHPer, kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim. Menurut Pasal 86 KUHPer, keba­talan suatu perkawinan dapat dituntut oleh:

  1. Orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami-isteri.
    1. Suami atau isteri itu sendiri.
    1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas.
    1. Jawatan Kejaksaan.
    1. Setiap orang yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu.

Menurut Pasal 92 KUHPer, pembatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan tidak di depan Pegawai Catatan Sipil yang ber­wenang, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh sejumlah saksi sebagaimana mestinya, maka boleh dimintakan pembatalannya oleh:

  1. Suami-isteri itu sendiri.
  2. Para keluarga sedarah lainnya dalam garis ke atas.
  3. Wali atau wali pengawas.
  4. Setiap orang yang berkepentingan.
  5. Jawatan Kejaksaan.

Pasal 93 KUHPer mengatur mengenai larangan terhadap pihak-­pihak tertentu untuk melakukan pembatalan perkawinan, yaitu:

  1. Anggota keluarga sedarah dalam garis ke samping.
  2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan lain.
  3. Orang lain yang bukan keluarga selama suami-isteri masih hidup.

Setelah suatu perkawinan dibubarkan, Jawatan Kejaksaan tidak diperbolehkan menuntut pembatalan perkawinan (Pasal 94 KUHPer). Suatu perkawinan walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibat perdata, baik terhadap suami-isteri mau­pun terhadap anak-anak mereka, asal saja perkawinan itu oleh suami-isteri kedua-duanya telah dilakukan dengan itikad baik (Pasal 95 KUHPer).

9. Akibat Perkawinan

 Di dalam peraturan perudang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, disebutkan tiga akibat perkawinan, yaitu:

a. adanya hubungan suami istri

b. hubungan orang tua dengan anak

c. Masalah harta kekayaan

10.Hak dan Kewajiban Suami-isteri

Menurut KUHPer, hak dan kewajiban suami-isteri antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Suami dan isteri harus setia dan tolong-menolong (Pasal 103 KUHPer).
  2. Suami-isteri wajib memelihara dan mendidik anaknya (Pasal 104 KUHPer).
  3. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami-isteri (Pasal 105 ayat I KUHPer).
  4. Suami wajib memberi bantuan kepada isterinya (Pasal 105 ayat 2 KUHPer).
  5. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi isterinya (Pasal 105 ayat 3 KUHPer).
  6. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersarna (Pasal 105 ayat 4 KUHPer).
  7. Suami tidak diperbolehkan memindah-tangankan atau mem­bebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan si isteri (Pasal 105 ayat 5 KUHPer).
  8. Setiap isteri harus tunduk dan patuh kepada suaminya (Pasal 106 ayat I KUHPer).
  9. Setiap isteri wajib tinggal bersama suaminya (Pasal 106 ayat 2 KUHPer).
  10. Setiap suami wajib membantu isterinya di muka hakim (Pasal 110 KUHPer).
  11. Setiap isteri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suami­nya (Pasal 118 KUHPer).

Bantuan si suami kepada isteri­nya tidak diperlukan apabila:  isteri dituntut di muka Hakim karena sesuatu perkara pida­na, dan atau si isteri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk men­dapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan.( Pasal 111 KUHPer)

11. Harta Benda dalam Perkawinan

a. Persatuan Harta Kekayaan

1) Pengurusan harta kekayaan persatuan

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva dan pasiva, baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan.Menurut Pasal 119 KUHPer, prinsip harta benda perkawinan adalah harta persatuan bulat antara suami dan isteri. Sedangkan yang berwenang bertindak atas harta benda perkawinan adalah suami, baik untuk harta pribadi isteri (Pasal 105 KUHPer yaitu suami sebagai kepala perkawinan) atau harta persatuan (Pasal 124 ayat 1 KUHPer yaitu suami sebagai kepala harta persatuan).

Selanjutnya menurut Pasal 124 ayat (2) KUHPer, suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membe­bani harta kekayaan persatuan, tanpa campur tangan si isteri, kecuali dalam hal-hal berikut ini:

  1. Tidak diperbolehkan menghibahkan barang-barang tak bergerak dan semua barang bergerak dari persatuan, kecuali untuk memberi kedudukan kepada anak-anak­nya (Pasal 124 ayat 3 KUHPer).
  2. Tidak diperbolehkan juga menghibahkan suatu barang bergerak tertentu, meskipun diperjanjikan bahwa ia tetap menikmati pakai hasil atas barang itu (Pasal 124 ayat 4 KUHPer).
  3. Meskipun ada persatuan, di dalam suatu perjanjian kawin dapat ditentukan, bahwa barang tak bergerak dan piutang atas nama isteri yang jatuh dalam persatuan tanpa persetujuan si isteri, tidak dapat dipindah-tangan­kan atau dibebani (Pasal 140 ayat 3 KUHPer).
  4. Di samping itu, jika si suami tidak hadir atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, dan tindakan dengan segera sangat dibutuhkannya, maka si isteri dapat meminta izin Pengadilan untuk memindahtangan­kan atau membebani harta persatuan itu (Pasal 125 KUHPer).

2) Bubarnya harta persatuan

Menurut Pasal 126 KUHPer, harta kekayaan persatuan demi hukum menjadi bubar karena:

  1. Kematian salah satu pihak.
    1. Berlangsungnya perkawinan baru si isteri atas izin hakim, setelah adanya keadaan tak hadir si suami.
    1. Perceraian.
    1. Perpisahan meja dan tempat tidur.
    1. Perpisahan harta kekayaan.

Setelah bubarnya harta persatuan, maka harta persatu­an dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, tanpa mempersoalkan dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya (Pasal 128 ayat I KUHPer).

b. Pemisahan harta kekayaan

Menurut Pasal 186 ayat (1) KUHPer, sepanjang per­kawinan, setiap isteri berhak memajukan tuntutan kepada Hakim akan pemisahan harta kekayaan, yaitu hanya dalam hal-hal sebagai berikut:

  1. Jika si suami karena kelakuannya yang nyata-nyata tak baik, telah memboroskan harta kekayaan persatuan, dan membahayakan keselamatan keluarga.
    1. Jika si suami karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaannya sendiri, sehingga jaminan akan terpeliharanya harta si isteri menjadi kurang.
    1. Jika si suami tidak baik caranya dalam mengurus harta kekayaan si isteri, sehingga kekayaan ini terancam bahaya.

Selanjutnya menurut Pasal 186 ayat (2) KUHPer, pe­misahan harta kekayaan atas permufakatan sendiri adalah terlarang. Menurut Pasal 187 KUHPer, tuntutan akan pe­misahan harta kekayaan harus diumumkan dengan terang­terangan.

Pasal 189 KUHPer menjelaskan bahwa kekuatan putusan Penga­dilan perihal pemisahan harta kekayaan berlaku surut sam­pai hari tuntutan diajukan. Sebagai akibat dari pemisahan harta kekayaan itu, timbul hal-hal sebagai berikut:

  1. Isteri wajib memberikan sumbangan guna membiayai rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya (Pasal 193 KUHPer).
  2. Isteri memperoleh kebebasan untuk mengurusi sendiri harta kekayaannya dan bolehlah ia mempergunakan barang bergeraknya sesukanya atas izin umum dari Pengadilan Negeri (Pasal 194 KUHPer).

Persatuan setelah dibubarkan karena pemisahan harta kekayaan boleh dipulihkan kembali dengan persetujuan suami-isteri. Persetujuan yang demikian itu diadakan dengan cara memuatkannya dalam sebuah akta otentik (Pasal 196 KUHPer). Suami-isteri wajib mengumumkan pemulihan kembali akan persatuan harta kekayaan dengan terang­terangan (Pasal 198 KUHPer).

12. Putusnya Perkawinan

Menurut Pasal 199 KUHPer, perkawinan putus (perkawinan bubar) karena:

  1. Kematian salah satu pihak
  2. Kepergian suami atau isteri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain.    –
  3. Putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun.
  4. Perceraian.

Dalam masyarakat Indonesia perceraian memiliki dua konotasi, pertama cerai mati, dan kedua cerai hidup. Akan tetapi kedua istilah ini tidak dipakai dalam bahasa hukum. Dalam hukum perdata dikenal putusnya perkawinan karena kematian atau berakhirnya perkawinan karena salah satu dari suami istri meninggal dunia, dan perceraian yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, baik pihak istir yang menggugat, maupun pihak suami

a. Perpisahan meja dan tempat tidur

Perpisahan meja dan tempat tidur adalah perpisahan antara suami dan isteri yang tidak mengakhiri pernikahan. Akibat yang terpenting adalah meniadakan kewajiban bagi suami­ isteri untuk tinggal bersama, walaupun akibatnya di bidang hukum harta benda adalah sama dengan perceraian. Dengan demikian, perkawinan belum menjadi bubar dengan adanya perpisahan meja dan tempat tidur.

Alasan-alasan suami-isteri mengajukan permohonan per­pisahan meja dan tempat tidur adalah:

  1. Semua alasan untuk perceraian, seperti: zinah, ditinggal­kan dengan sengaja, penghukuman, penganiayaan berat, cacad badan/penyakit pada salah satu pihak, suarni-isteri terus-menerus terjadi perselisihan (Pasal 233 ayat 1 KUHPer).
    1. Berdasarkan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, yang dila­kukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain (Pasal 233 ayat 2 KUHPer).

Cara pengajuan permohonan, pemeriksaan dan pemu­tusan hakim terhadap perpisahan meja dan tempat tidur adalah dengan cara yang sama dengan seperti dalam hal perceraian (Pasa1234 KUHPer). Di samping itu, perpisahan meja dan tempat tidur ini dapat diajukan tanpa alasan, dengan syarat:

  1. Perkawinan harus telah berjalan 2 tahun atau lebih (Pasal 236 ayat 2 KUHPer).
    1. Suami dan isteri harus membuat perjanjian dengan akta otentik mengenai perpisahan diri mereka, mengenai penunaian kekuasaan orang tua, dan mengenai usaha pemeliharaan serta pendidikan anak-anak mereka (Pa­sal 237 ayat 1 KUHPer).

Keputusan mengenai perpisahan meja dan tempat tidur harus diumumkan dalam Berita Negara. Selama peng­umuman itu belum berlangsung, keputusan tidak berlaku bagi pihak ketiga (Pasal 245 KUHPer). Setelah men­dengar dari keluarga suami-isteri dan keputusan perpisahan meja dan tempat tidur diucapkan oleh Hakim, maka dite­tapkanlah siapa dari kedua orang tua itu yang akan menja­lankan kekuasaan orang tua. Penetapan ini berlaku setelah keputusan perpisahan meja dan tempat tidur mempunyai kekuatan hukum (Pasal 246 KUHPer).

Akibat dari perpisahan meja dan tempat tidur ini adalah:

  1. Suami-isteri dapat meminta pengakhiran pernikahan di muka pengadilan, apabila perpisahan meja dan tempat tidur di antara mereka telah berjalan 5 tahun dengan tanpa adanya perdamaian (Pasal 200 KUHPer).
    1. Pembebasan dari kewajiban bertempat-tinggal bersama (Pasal 242 KUHPer).
    1. Berakhirnya persatuan harta kekayaan (Pasal 243 KUHPer).
    1. Berakhirnya kewenangan suami untuk mengurus harta kekayaan isteri (Pasal 244 KUHPer).

Perpisahan meja dan tempat tidur batal demi hukum apabila suami-isteri rujuk kembali dan semua akibat dari perkawinan antara suami-isteri hidup kembali, namun semua perbuatan perdata dengan pihak ketiga selama perpisahan tetap berlaku (Pasa1248 KUHPer)

b. Perceraian

Perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Menurut Pasal 208 KUHPer, perceraian atas persetujuan suami-isteri tidak diperkenankan.

Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah: (Pasal 209 KUHPer)

  1. Zinah.
  2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat selama 5 tahun.
  3. Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.
  4. Penganiayaan berat, yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya.

Adapun  Tata cara perceraian; Tuntutan untuk perceraian per­kawinan harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal suami sebenarnya. Apabila si suami tidak mem­punyai tempat tinggal atau tempat kediaman sebenarnya di Indonesia, maka tuntutan itu harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman si isteri sebenar­nya. Jika suami pada saat tersebut tidak mempunyai tem­pat tinggal atau tempat kediaman sebenarnya di Indo­nesia, maka tuntutan itu harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman isteri sebenarnya (Pasal 207 KUHPer).

Hak untuk menuntut perceraian gugur apabila Antara suami dan isteri telah terjadi suatu perdamai­an (Pasal 216 KUHPer) dan Suami atau isteri meninggal dunia sebelum ada ke­putusan (Pasa1220 KUHPer).

Pemeriksaan di pengadilan: Si isteri, baik dalam perkara perceraian ia menjadi penggugat maupun menjadi tergugat, selama perkara berjalan, boleh meninggalkan rumah si suami dengan izin hakim (Pasal 212 ayat I KUHPer). Selama perkara berjalan, hak-hak si suami mengenai pengurusan harta kekayaan isterinya tidak terhenti, hal mana tak mengurangi keleluasaan si isteri untuk mengamankan haknya (Pasal 215 ayat 1 KUHPer). Selama perkara berjalan, Pengadilan Negeri adalah leluasa menghentikan pemangkuan kekuasaan orang tua seluruhnya atau sebagian, dan memberikan kepada orang tua yang lain, atau kepada seorang ketiga yang ditunjuk oleh Pengadilan, ataupun kepada Dewan Perwalian. Terhadap tindakan-tindakan tersebut tak boleh dimohonkan banding (Pasal 214 KUHPer). Perkawinan bubar karena kepu­tusan perceraian dan pembukuan perceraian itu dalam register Pegawai Catatan Sipil (Pasal 221 ayat I KUHPer).

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut adalah:

  1. Kewajiban suami atau isteri memberikan tunjangan naf­kah kepada suami atau isteri yang menang dalam tuntut­an perceraian (Pasal 222 KUHPer). Kewajiban mem­berikan tunjangan nafkah ini berakhir dengan mening­galnya si suami atau si isteri (Pasa1227 KUHPer).
  2. Pengadilan menetapkan siapa dari kedua orang tua itu yang akan melakukan perwalian terhadap anak-anak mereka (Pasal 229 KUHPer).
  3. Apabila suami dan isteri yang telah bercerai hendak melakukan kawin ulang, maka demi hakum segala akibat perkawinan pertama hidup kembali, seolah-olah tak pernah ada perceraian (Pasal 232 KUHPer).

13. Perkawinan di Luar Indonesia

Menurut Pasa183 KUHPer, perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warganegara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dan warganegara lain adalah sah, jika perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, di mana perkawinan itu dilangsungkan, dan suami-isteri warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHPer. Selanjutnya menurut Pasa184 KUHPer, dalam waktu 1 tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia maka perkawinan tadi harus dibuktikan  dalam daftar pencatatan perkawinan di  tempat tinggal mereka


[1] Dalam Pasal 58 ayat 1 KUHPerdata dinyatakan bahwa; Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di mu­ka Hakim akan berlangsungnya perkawinan dan menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecideraan yang di­lakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti-rugi dalam hal ini adalah batal