HARI JADI PROVINSI SUMATERA UTARA 73, MUI SUMUT APRESIASI KEPEMIMPINAN GUBERNUR

0
286 views

muisumut.com, Medan. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengikuti Rapat Paripurna Dewan Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Ke-73 Provinsi Sumatera Utara melalui  Zoom Pukul : 09.30 s/d 11.00 Wib. Kamis 15 April 2021 di aula kantor MUI Sumatera Utara Jalan Mejelis Ulama/ Sutomo Ujung.

Rapat paripurna ini digelar dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Sumut ke-73. Dalam rapat paripurna ini, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada awal pidatonya menceritakan sejarah berdirinya Provinsi Sumut. Dia kemudian menyebutkan nama-nama Gubernur Sumut mulai dari yang pertama hingga saat ini, yang pada sesi akhir memberikan bingkisan kepada mantan Gubernur Sumatera Utara yang hadir pada acara tersebut

Edy kemudian memaparkan keberhasilan Gubernur Sumut sebelum dirinya. Salah satunya adalah di bidang olahraga dengan dibuatnya pertandingan sepakbola  Marah Halim Cup. “Marah Halim, yang dijadikan nama turnamen, juga menjabat Gubernur Sumatera Utara pada 1967-1978,” ucap Edy.

Di samping itu ulama di Sumatera Utara juga begitu diperhitungkan, hal ini terbukti MUI Sumatera Utara mendapat peringkat terbaik seluruh Indonesia ujar Edy Rahmayadi yang selalu menyempatkan hadir di setiap acara MUI Sumut dan mendatangi ulama.

Edy juga memaparkan penanganan pandemi virus Corona atau COVID-19 yang dilakukan oleh Pemprov Sumut. Meskipun pandemi hingga saat ini tak kunjung pergi, sehingga memaksa Kembali Gubernur harus mengeluarkan surat edaran Nomor: 1009/SPT.COVID-19/IV/2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Selama Bulan Suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/ 2021

Selain itu, Edy memaparkan keberhasilannya selama menjabat Gubernur Sumut. Salah satu yang disampaikan Edy adalah keberhasilan merebut predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak enam kali berturut-turut.

“Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), enam kali berturut-turut,” ucapnya.

Edi mengajak pada hari jadi Provinsi Sumatera Utara yang ke 73 ini sebagai momentum dan motivasi untuk terus memberikan dukungan dan pemikiran guna mewujudkan Sumatera Utara yang aman maju dan bermartabat.

Dalam kesempatan itu, Maratua Simanjuntak yang merupakan Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara didampingi  Ketua Hub. Luar Negeri K.H. Akhyar Nasution serta Ketua Hukum Dr. Hamid Ritonga, MA setelah menyaksikan acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak hanya kepada segelintir kelompok saja tetapi kepada seluruh rakyat Sumatera Utara. “Banyak sekali hal-hal  yang strategis yang telah Gubernur lakukan untuk umat” ujarnya

Misalnya Gubernur mendukung penuh MUI Sumatera Utara dalam fatwa yang dikeluarkan komisi fatwa MUI Sumatera Utara terutama yang berkaitan dengan tanah wakaf dan masjid juga  pandangan keagamaan terkait ibadah dalam situasi pandemi covid-19,  dan sebagainya.

Beliau juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembinaan umat yang salah satunya melalui  pembangunan masjid Agung yang saat ini sedang tahap penyelesaian. Sebagaimana diketahui, pembangunan Masjid Agung telah mulai sejak tahun 2017. Dengan pembangunan yang dilakukan, Masjid Agung dapat menampung sekitar 10.000 jamaah, sedangkan saat ini hanya bisa menampung 1.200 jamaah. Selain itu masjid ini nantinya juga akan dilengkapi dengan menara setinggi 199 meter, menjadikan Masjid Agung sebagai salah satu masjid dengan menara tertinggi di Asia sehingga dapat menjadi ikon umat Islam di Sumatera Utara

Bahkan komitemen beliau untuk membangun Islamic Center yang berlokasi di Desa Sena, Batang Kuis, Deli Serdang. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) membayar uang ganti rugi Rp 31 miliar kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II atas lahan eks HGU seluas 50 hektar.

MUI Sumut disamping menyaksikan Rapat Paripurna melalui zoom meting juga menyiarkan secara langsung rapat peripurna tersebut melalui TV Streming MUI Sumut, agar masyarakat Sumatera Utara memahami kondisi terkini Sumatera Utara dan berdampak terhadap sinegitas antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat termasuk ulama.

infokommuisumut