Beranda blog Halaman 47

Foto sebelum Pernikahan (Pra wedding photo)

0

Hukum Tritis

0

Tritis belum dapat digolongkan kepada tahi/kotoran. Karena belum sampai keberadaannya dalam perut pada tahap ampas yang akan dibuang melalui anus.

Tritis dapat digolongkan pada kategori muntah sesuai dengan tahapan proses pencernaannya baru diabomasum belum sampai ke usus halus.

Tritis termasuk najis (khobâ’its), oleh karenanya haram dikonsumsi umat Muslim

Sumber Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Keindonesiaan dan Pemikiran Fiqh Mu’amalah

0

Oleh: Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA

(Ketua Umum MUI Sumatera Utara)

I. Pendahuluan

الدين المعاملة

Agama itu ialah muamalah

Muamalah adalah hubungan seseorang dengan orang lain Mumalah ada 2 (Muamalah Ma’al Khaliq dan Muamalah Ma’al Makhluq)

  1. Muamalah dengan pencipta (Allah SWT) dilakukan dalam bentuk ibadah dengan berbagai cabangnya.
  2. Muamalah dengan ciptaan Allah (makhluq) dalam bentuk hubungan antara sesama, baik dalam bentuk perkawinan, perniagaan dan lainnya.

Hubungan dengan Allah SWT, selalau disebut hubungan vertikal. Hubungan dengan sesama selalu disebut hubungan horizontal.

Dalam masalah ekonomi adalah hubungan antara sesama manusia yang saling membutuhkan antara satu dengan lain. Karena manusia itu adalalh “zoon politicon” / manusia yang suka bergaul

Muamalah: Hukum-hukum yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia sesamanya dalam masalah-masalah maliyah, dalam masalah-masalah huquq.

Ekonomi termasuk dalam muamalah, dalam pelaksanaan operasionalnya perekonomian membutuhkan perbankan. Perbankan ada dua macam ada yang memakai sistem riba yaitu bank konvensional dan ada yang dengan sistem bagi hasil inilah yang disebut dengan bank syari’ah atau bank  muamalah. Kedua sistem perbankan ini masih tetap berlaku di Indonesia. Namun sekarang kecendrungan kepada Bank Syari’ah sudah lebih besar, karena ummat kita menganggap dengan bank syari’ah lebih tenang, lebih yakin kehalalannya dan keberkahannya.

II. Sumber Hukum Ekonomi Syari’ah

A. Dari Al Qur’an

وأحل الله البيع وحرم الربى (البقرة 285)

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

وأشهدوا اذا تبايعتم (البقرة 273)

Persaksikanlah jika kamu berjual beli

ياآيهاالذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم باالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم (النساء 29)

Hai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain dengan cara yang bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli) yang dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kamu.

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم (البقرة 189)

Tidak ada dosa bagi kamu jika kamu mencari karunia dari Tuhan kamu

B. Dari Hadis

سئل النبى صلعم أي كسب أطيب؟ فقال عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور (رواه البزار)

Rasulullah ditanya “Apakah jenis mata pencaharian yang paling baik, Rasul menjawab: hasil usaha sendiri dan setiap jual beli yang bersih (dari tipu daya dan khianat)

إنما البيع عن تراض, الحديث, (رواه البيهقى)

Jual beli dilakukan atas dasar saling rela antara penjual dan pembeli.

التاجر الصدوق الآمين مع النبي والصديقي والشهدا (الحديث)

Pedagang yang jujur dan amanah akan di tempatkan bersama-sama para Nabi, orang-orang shaleh, dan para syuhada

تسعة أعشار الرزق فى التجارة (الحديث)

Sembilan persepuluh peluang rezeki adalah dalam bentuk perdagangan

C. Dari Ijtihad dan Maslahat

Selain dalil al Qur’an dan Hadis, ada lagi dalil yang digunakan yaitu ijtihad, (baik ijtihad pardy maupun ijtihad jama’i dan qiyas) dan maslahat seperti dimaklumi prinsip ibadah adalah tertutup dan prinsip maumalah adalah terbuka. Dengan arti ibadah selain yang diperintahkan tidak dibolehkan sedangkan muamalah selain yang dilarang diperbolehkan.

Hukum asal ibadah : segala sesuatunya dilarang dikerjakan kecuali ada petunjuknya dari alQur’an dan Sunnah

Hukum asal Mumalah : Segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada larangan dalam al Qur’an dan Hadis.

MUI Sumut Dirikan Halalmart Pertama di Indonesia dari Wakaf

0

Mari Berbelanja di Halalmart MUI Sumut

0
https://youtu.be/fLu1tnzUI10

Manfaat Puasa Bagi Kesehatan

0

Pangdam I/BB Silaturrahmi ke MUI Sumut

0

Konsep Wakaf dalam Islam

0

Oleh:

Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA

(Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara)

1. Pendahuluan

Wakaf merupakan suatu permasalahan klasik yang sampai sekarang masih sangat aktual. Wakaf sudah mengarah kepada pemikiran yang lebih luas khsususnya sebagai alternatif pemecahan ekonomi umat dan sekaligus sebagai harapan kesejahteraan ditengah keterpurukan ekonomi. Sebagai suatu lembaga keagamaan wakaf dapat berfungsi ganda, baik berfungsi ubudiyah, sosial, dan bahkan memiliki fungsi ekonomis yang dapat dikembangkan. Wakaf merupukan ekspresi keimanan (حبل من الله ) dan rasa solidaritas sesama manusia ((حبل من الناس. 

Perwakafan tanah di Indonesia telah dikenal dan berjalan cukup lama, serta dilaksanakan umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Disamping memang wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga. Sebagai sebuah lembaga Islam, wakaf menjadi salah satu penunjang perkembangan agama Islam, khususnya untuk kepentingan rumah ibadah, pondok Pesantren, madrasah dan kuburan.[1] Di Indonesia khususnya (termasuk Sumatera Utara[2]) wakaf telah berperan cukup signifikan dalam menunjang perkembangan masyarakat Islam. Hampir semua tempat ibadah, perguruan Islam, perkuburan muslim, dan isntitusi lainnya dibangun di atas tanah wakaf. [3]

2. Pengertian Wakaf

Kata wakaf[4] berasal dari bahasa Arab “waqafa” yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat. Kata “waqafa-yaqifu waqfan’ sama artinya dengan “habasa-yahbisu-tahbisan[5] yang artinya menahan.[6]  Dalam Ilmu Fiqh wakaf adalah menahan terhadap benda milik wakif (pewakaf, orang yang berwakaf) atau harta yang telah menjadi milik Allah sebagai sadaqah yang diambil manfaatnya dalam hal kebaikan dari awal sampai tanpa batas waktu[7]  

حبس مال يمكن الإ نتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح

موجود ( الرملى والشربينى )

Yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,[8]

Atau “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam” ( Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4); sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (waqf al-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah;

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 defenisi wakaf dirumuskan sebagai berikut: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebgaian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Buka Rakerda III MUI Sumut, Gubernur Edy Sebut Umaro Harus Takut kepada Ulama

0



Edy: “Buatlah kami ini sebagai umaro takut kepada ulama.”

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja Daerah (Raperda) III Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara dan Silaturahmi Ulama se-Asia Tenggara Tahun 2018 di Hotel Grand Inna Dharma Deli, Medan, Jum’at (19/10/2018). Acara yang bertema “Mewujudkan Program Kerja Professional dengan Merajut Ukhuwah menuju Sumut Bermartabat” ini berlangsung dari tanggal 19-20 Oktober 2018.

Medan – Gubenur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyerukan agar para pemimpin atau umaro punya rasa takut atau menghormati keberadaan ulama sebagai tempat bertanya dan mendapatkan ilmu. Karena peran para ulama, telah membawa manfaat bagi bangsa, khususnya dalam sejarah pendirian bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebelum membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III Majelis Ulama Indoensia (MUI) Sumut 2018, di Hotel Inna Dharma Deli Medan, Jumat (19/10) sore. Hadir diantaranya Ketua MUI Sumut Abdullah Syah, Ketua Majelis Ulama Thailand (Pattani) Ahmad Kamil Yusof, Ketua MUI Pusat Bidang Hukum dan Perundang-Undangan H Basri Barmanda, MUI kabupaten/kota se-Sumut, MUI Sumsel serta MUI Kepri.

“Ulama adalah kiblat untuk ilmu, kalau kita sudah tidak dapat lagi, saya tidak tahu bagaimana nasib Indonesia. Karena peran para ulama telah menjadikan negara ini tetap terjaga,” ujar Gubernur Edy.

Perlunya peranan ulama, lanjut Edy, terlihat dari keberadaan negara Indonesia serta berbagai organisasi Islam, khususnya yang muncul bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan. Namun seiring perkembangannya, telah terjadi penurunan (degradasi) nilai. Sehingga dibutuhkan satu evaluasi dan perbaikan agar kemuliaan yang ada pada penuka Agama Islam tetap terjaga.

“Inilah mungkin gunanya dilaksanakan Rakerda. Jadi nanti, mungkin perlu juga dilibatkan Umaro (kepala daerah). Bagaimanapun perlu peran ulama, karena orang yang mau besar adalah yang menghargai ilmu. Dan ilmu itu ada di kepalanya ulama,” sebutnya.

Karena itu, pula Gubernur selalu mengadu dan bertanya ke ulama. Kedekatan tersebut diyakininya mampu membangkitkan Sumut menjadi lebih baik dan bermartabat, sebagaimana tema dalam Rakerda III MUI Sumut, ‘Mewujudkan Program Kerja Profesional dengan Menjalin Ukuwah menuju Sumut Bermartabat’.

“Saya mohon semua (hukum) ditegakkan. Begitu juga kami minta, buatlah kami ini sebagai umaro takut kepada ulama,” sebutnya.

Sementara, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah menyampaikan bahwa umat Islam merupakan umat terbaik bagi Allah, yang juga diharapkan di dunia dan akhirat. Sedangkan kegiatan tersebut lanjutnya, merupakan upaya untuk mempererat hubungan antara ummat Islam.

“Mudah-mudahan Majelis Ulama dapat menjalankan tugasnya memayungi umat Islam. Membina umat, membina persatuan dan ukhuwah Islamiyyah serta meningkatkan martabat umat Islam,” sebutnya. Selain itu, tugas sebagai ummat terbaik cukup berat. Karena katanya, jika umat Islam baik, maka kondisi negara akan aman. Untuk itu, dirinya mengimbau kepada seluruh MUI kabupaten/kota untuk menjaga fungsi, manfaat serta martabat ummat Islam.

Sumber



Ketentuan Hukum Bagian Amil Zakat

0
Ketentuan Hukum Pembagian Amil Zakat

Amil zakat pada masing-masing tingkatan berhak mendapat / menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas dan layak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukannya. (ujrah al-mitsl).

Jika bagian amil zakat ternyata lebih besar dari jumlah upahnya (ujrah al- mitsl) maka sisanya dialihkan kepada mustahik lainnya.

Jika jumlah bagian amil zakat itu kurang dari jumlah upahnya, masyarakat (pemerintah) harus memenuhi upah mereka.

Berita

Komsosben MUI SU Beri Penyuluhan dan Bantuan ke Daerah Rawan Bencana...

0
Girsang Sipangonbolon, (muisumut.com) - Komisi Sosial Bencana (Komsosben) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara (MUI SU) memberikan Penyuluhan dan Sosialisasi Tanggap Bencana Perspektif Islam,...

Fatwa

Transplantasi Organ dan atau Jaringan Tubuh dari Pendonor Hidup untuk Orang...

0
Dalam rangka melindungi dan menjaga jiwa, akal dan keturunan yang merupakan bagian dari tujuan diturunkannya syariat (maqashid as-syari’ah), maka dianjurkan untuk menjaga dan memelihara...

Mudzakarah