HLNKI MUI SU Kunjungi Ulama dan Dewan Syari’at di Aceh

0
112 views

Banda Aceh (muisumut.com) – Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara (MUI-SU) melakukan kunjungan silaturahim ke Naggroe Aceh Darusalaman. Rombongan yang beranggotakan 5 orang dipimpin oleh K.H. Akhyar Nasution  selaku Ketua Bidang HLNKI MUI-SU didampingi oleh sekretaris bidang Ahmad Azlisyah, SHI., SPd.I, Dr. H. Abdi Syahrial Harahap, Lc., MA., H.M. Irsan Nasution, SE.Ak., CA, M.Ak, Cert.IPSAS, dan Dr. H Endi Marsal Dalimunthe Lc., MA. selaku Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Komisi HLNKI MUI-SU.

Rombongan berangkat dari Medan menggunakan jalur darat pada Rabu pagi (20/10/2021). Kunjungan silaturahim tersebut dimaksudkan sebagai perkenalan HLNKI MUI SU dengan Majelis Permusyawaratan Ulama sekaligus menjajaki peluang kerjasama yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya dengan provinsi tentangga.

Kunjungi MPU Kota Banda Aceh

Pada hari Kamis pagi (21/10/2021) rombongan melakukan kunjungan ke Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, dan diterima langsung oleh Ketua MPU Kota Banda Aceh Abu Dr. Damanhuri Basyir, MA beserta pengurus lainnya di kantornya Jl. T. Nyak Arief No. 162 Banda Aceh.

Abu Ketua MPU Damanhuri Basyir menjelaskan bahwa fungsi dan tugas MPU diantaranya adalah mengawal fatwa MPU Aceh dan memberi masukan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah baik diminta maupun tidak.

“MPU Kabupaten/ Kota tidak mempunyai hak mengeluarkan fatwa, hanya sosialisasi dan implementasi fatwa” jelas Abu Ketua. Ia melanjutkan, banyak hal yang ingin dilakukan oleh MPU, tidak hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi saja, untuk itu kegiatan-kegiatan serta strategi dapat kita satukan dan saling bersinergi.

Persoalan rentenir, judi online, kemelut gereja di daerah perbatasan dan permasalahan muaallaf asal Sumatera Utara menjadi topik pembahasan.

Tgk. Syibral Malasyi selaku Wakil ketua II MPU juga menambahkan bahwa Pihak Pemerintah Kota Banda Aceh juga menyerahkan tanggung jawab kepada MPU untuk menjaga syariat di wilayah Kota Banda Aceh.

Sementara itu, Ketua rombongan HKNKI MUI K.H. Akhyar Nasution mengatakan “Permasalahan yang kami hadapi juga sama seperti MPU Aceh seperti judi online, pinjaman online dan sebagainya,” kata Akhyar

Mengenai program pendidikan di LN, ketua rombongan HKNKI MUI K.H. Akhyar Nasution mengatakan, “Kami juga membuka seleksi untuk santri yang ingin belajar keluar negeri, seperti negeri Syam. Kami ingin agar MPU kota Banda Aceh bisa menjadi panitia untuk seleksi santri yang akan melanjutkan belajar di Timur Tengah,” lanjutnya.

Sekretaris Komisi HLNKI MUI SU M. Irsan Nasution menambahkan bahwa MUI berusaha meningkatkan informasi pendidikan yang bisa diterima oleh anak-anak kita yang akan belajar ke Luar Negeri sehingga peluang pendidikan di LN semakin terbuka.

“MUI SU telah melakukan pendekatan dengan beberapa Konsulat, seperti India, Malaysia, Turki, hubungan dengan staf KBRI di Damascus dan Switzerland dalam bentuk webinar Kiat Sukses Belajar di LN. “Kami memahami bahwa anak-anak kita sulit mengakses informasi melalui internet untuk melanjutkan pendidikannya ke Luar Negeri dan kami melakukan kunjungan ke sekolah, pesantren dan pusat pendidikan lainnya”, imbuhnya.

Tgk. Muhibban salah seorang anggota MPU mengungkapkan Peluang yang besar untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri kami sambut dengan sangat baik, apalagi dengan bantuan biaya pendidikan beasiswa dan inovasi dakwah dari MUI Sumut.

Kunjungi DSI Provinsi Aceh

Kunjungan berikutnya pada Kamis siang (21/10/2021) adalah ke Dewan Syariat Islam  (DSI) Provinsi Aceh. Dalam kunjungan ini rombongan didampingi oleh Ustadz Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA. selaku pengurus JATTI (Jaringan Alumni Timur Tengah) Aceh dan juga sebagai dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Rombongan diterima oleh Kepala Bidang Penyuluhan Agama Islam Dewan Syariat Islam (PAI DSI) Aceh, Dr. Fikri Sulaiman yang mewakili Kepala DSI Aceh di kantornya di Jl. T. Nyak Arief No.221, Jeulingke, Banda Aceh.

Dalam salam perkenalan, Dr. Fikri Sulaiman menyampaikan salam Kepala Dewan Syariat Islam Aceh, bapak Dr EMK Alidar S Ag M Hum yang dengan berat hati tidak dapat menerima rombongan karena sedang menghadiri Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadits Tingkat Nasional di Maluku Utara. Selanjutnya Dr. Fikri Sulaiman menjelaskan proses terbentuknya penegasan syariat Islam di Aceh mulai dari kebebasan mengatur diri sendiri, penerapan qanun Aceh yang diterapkan secara bertahap. Dalam pelaksanaan syariat Islam pihaknya mempunyai tugas untuk memastikan formalisasi nilai-nilai Islam secara komprehensif dalam hukum positif terus berlanjut, sesuai kewenangan Aceh sebagai daerah istimewa.

“Ini bertujuan untuk menciptakan implementasi nilai Islam yang kaffah di bumi Aceh sebagaimana yang dicita-citakan warga Aceh dari sejak zaman dahulu,” jelasnya.

Fikri Sulaiman merasa optimis bahwa hal serupa dapat juga dilakukan oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Provinsi Aceh dan Sumut, sambungnya, dalam hal ini dapat bekerja sama untuk saling membentengi dan juga saling mendukung agar cahaya Islam di kedua wilayah tersebut tetap bersinar dan panji Islam tetap tegak, meskipun tantangan yang dihadapi muslim Sumatera Utara lebih besar karena kemajemukan masyarakatnya.

“Tetapi Islam selalu dapat membuktikan bahwa ketinggian ajaran-ajarannya, yang dalam hal ini dapat ditunjukkan melalui regulasi-regulasi daerah yang Islami dan mapan, akan dapat mengalahkan berbagai tantangan tersebut dan bahkan akan terus menjadi sumber ketertarikan umat agama lain terhadap Islam,” pungkasnya.

Kunjungi MPU Provinsi Aceh

Kunjungan puncak ke Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi  Aceh yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Lampeuneurut, Tingkeum, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dilakukan pada hari Jumat pagi (22/10/2021). Dalam kunjungan ini rombongan diterima oleh Abu Ketua MPU Provinsi Aceh, Tgk. H. Faisal Ali dan pengurus MPU Provinsi Aceh lainnya.

Abu Ketua MPU Aceh menjelaskan tentang keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan dengan pembentukan Majelis Pendidikan Aceh (MPA); dalam bidang adat istiadat dengan pembentukan Majelis Aceh Aceh (MAA); dan dalam bidang peran ulama dengan pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

MPU Aceh mempunyai Majelis Syuyukh beranggotakan 6 orang terdiri dari orang-orang yang sangat alim dalam ilmunya. Mereka akan didatangi oleh MPU Aceh (bukan diundang datang) untuk mendiskusikan dan menerima masukan. Untuk MPU Aceh terdiri dari 47 anggota tidak ada keterwakilan Ormas. Keterwakilan di MPU Aceh adalah masing-masing 2 orang dari tiap 23 Kabupaten/ Kota ditambah 1 orang, terdiri dari ulama dan cendekiawan muslim.

“Untuk menjadi pengurus MPU Provinsi Aceh, syaratnya berusia minimal 40 tahun, dan harus mampu membaca kitab Arab gundul”, jelas Abu Tgk. H. Faisal Ali.

MPU Provinsi Aceh terdiri dari 3 komisi yaitu Komisi A (Fatwa), Komisi B (Pendidikan), dan Komisi C (Dakwah). Kemudian ada 3 badan otonom terdiri dari Badan Kajian Hukum, Muslimat, dan LP POM. Untuk fatwa, dalam satu tahun ada 7 fatwa hukum yang dihasilkan. Seminggu sebelum sidang, risalah sidang wajib dikirimkan kepada para anggota MPU (sebagian besar berdomisili di Kabupaten/ Kota masing-masing). Untuk produk LP POM, dalam setahun LP POM yang mempunyai laboratorium sendiri di area kantor MPU Provinsi Aceh menghasilkan ± 300 sertifikasi halal.

Dalam pengelolaan kegiatan MPU Provinsi, bapak H. Murni, SE., MM, merupakan pejabat pemerintah provinsi Aceh yang ditugaskan sebagai Kepala Sekretariat MPU Provinsi Aceh, dibantu sekitar 50 pegawai lainnya.

Di sela-sela pertemuan diatas, dilakukan juga pertemuan silaturahim pada Jumat siang (22/10/2021) dengan tokoh muda intelektual Islam, anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI utusan Aceh yaitu ustadz Tgk H. Muhammad Fadhil Rahmi, Lc., MA. yang juga sebagai Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Pertemuan berlangsung dalam suasana informal dan penuh keakraban, bahkan beliau menemani ziarah HLNKI MUI SU ke makam ulama besar Syiah Kuala di Gampong Deah Raya, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Dari tiga pertemuan dengan MPU Kota Banda Aceh, MPU Provinsi Aceh dan DSI Aceh Provinsi Aceh ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian dan ditindak lanjuti yaitu pentingnya integrasi antara dua provinsi dalam hal  pengawasan hal-hal yang berpotensi mengganggu umat dari luar Islam khususnya di daerah perbatasan dua provinsi yaitu Singkil, Kuala Simpang, dan Subulussalam; dan penegakan Syariat Islam berupa penyuluhan dan peningkatan syiar Islam. Perlu juga dilakukan kerjasama bidang penyuluhan dan tenaga ahli profesional yang siap mengkaunter setiap pergerakan menyimpang.

Kontributor: H.M. Irsan Nasution, SE.Ak., CA, M.Ak, Cert.IPSAS