SISTEMATIKA KUHPerdata 

0
19.734 views

Salah satu ciri utama dari sistem hukum sipil adalah kodifikasi[1] hukum yang tersusun secara sistematis dalam bidang hukum tertentu misalkan, hukum perdata,  unsur-unsur yang perlu dipenuhi adalah :

  • meliputi bidang hukum tertentu
  • tersusun secara sistematis
  •  memuat materi yang lengkap
  • penerapannya memberikan penyelesaian tuntas

Materi bidang hukum yang dikodifikasikan tersusun secara sistematis artinya disusun secara berurutan, tidak tumpang tindih dari bentuk dan pengertian umum kepada bentuk dan pengertian khusus. Tidak ada pertentangan materi antara pasal sebelumnya dan pasal berikutnya. Memuat materi yang lengkap, artinya bidang hukum termuat semuanya.[2] Memberikan penyelesaian tuntas, artinya tidak lagi memerlukan peratuaran pelaksana semua ketentuan langsung dapat diterapakan dan diikuti.

Terdapat perbedaan antara sistematika KUHPerdata Berdasarkan pembentuk Undang-Undang dan sistematika KUHPerdata Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Perbedaan terjadi, karena latar belakang penyusunannya. Penyusunan KUHPerdata didasarkan pada sistem individualisme sebagai pengaruh revolusi Perancis. Hak milik adalah hak sentral, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak dan kebebasan setiap individu harus dijamin. Sedangkan sistematika berdasarkan ilmu pengetahuan hukum didasarkan pada perkembangan siklus kehidupan manusia yang selalu melalui proses lahir-dewasa-kawin–cari harta/nafkah hidup–mati (terjadi pewarisan ).

Sistematika isi menurut pembentukan B.W miliputi 4 kelompok materi sebagai berikut :

I.        kelompok materi mengenai orang

II.     kelompok materi mengenai benda

III.   kelompok nateri mengenai perikatan

IV.  kelompok materi mengenai pembuktian

Sedangkan sistematika menurut ilmu pengetahuan hukum  ada 4 yaitu :

I.        kelompok materi mengenai orang

II.     kelompok materi mengenai keluarga

III.   kelompok materi mengenai harta kekayaan

IV.  kelompok materi mengenai pewarisan

Dengan demikian perbedaan sistematika tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

  1. I.   Buku  I  KUHPerdata memuat  ketentuan  mengenai   manusia  pribadi   dan keluarga (perkawinan) sedangkan ilmu pengetahuan hukum memuat ketetuan mengenai subjek hukum pribadi dan badan hukum, keduanya sebagai pendukung hak dan kewajiban.
  1. II. Buku II KUHPerdata memuat ketentuan mengenai benda dan waris. Sedangkan ilmu pengetahuan hukum mengenai hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan (perkawinan dan segala akibatnya, perwalian, pengampuan).
  1. III. Buku III KUHPerdata memuat ketentuan mengenai perikatan. Sedangkan ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai harta kekayaan yang meliputi benda dan perikatan, atau dengan istilah lain adalah hak mutlak[3] dan hak relatif[4]
  1. IV. Buku IV KUHPerdata memuat ketentuan mengenai bukti dan daluwarsa. Sedangkan ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan mengenai pewarisan, sedangkan bukti dan daluarsa termasuk materi hukum perdata formal (hukum acara perdata).

Berdasarkan KUHPerdata, sistematika hukum perdata terdiri dari empat buku yaitu:
Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu:

  • Bab I – Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan (Pasal 1-3)
  • Bab II – Tentang akta-akta catatan sipil (Pasal 4-16)
  • Bab III – Tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17-25)
  • Bab IV – Tentang perkawinan (Pasal 26-102)
  • Bab V – Tentang hak dan kewajiban suami-istri (Pasal 103-118)
  • Bab VI – Tentang harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya (Pasal 119- 138)
  • Bab VII – Tentang perjanjian kawin (Pasal 139-179)
  • Bab VIII – Tentang gabungan harta-bersama atau perjanjian kawin pada perkawinan kedua atau selanjutnya (Pasal 180-186)
  • Bab IX – Tentang pemisahan harta-benda (Pasal 187-198)
  • Bab X – Tentang pembubaran perkawinan (Pasal 199-232a)
  • Bab XI – Tentang pisah meja dan ranjang (Pasal 233-249)
  • Bab XII – Tentang keayahan dan asal keturunan anak-anak (Pasal 250-289)
  • Bab XIII – Tentang kekeluargaan sedarah dan semenda (Pasal 290-297)
  • Bab XIV – Tentang kekuasaan orang tua (Pasal 298-329)
  • Bab XIVA – Tentang penentuan, perubahan dan pencabutan tunjangan nafkah (Pasal 329a-329b)
  • Bab XV – Tentang kebelumdewasaan dan perwalian (Pasal 330-418a)
  • Bab XVI – Tentang pendewasaan (Pasal 419-432)
  • Bab XVII – Tentang pengampuan (Pasal 433-462)
  • Bab XVIII – Tentang ketidakhadiran (Pasal 463-465)

Buku Kedua – Benda/Barang

  • Bab I – Tentang barang dan pembagiannya (Pasal 499-528))
  • Bab II – Tentang bezit dan hak-hak yang timbul karenanya (Pasal 529-568)
  • Bab III – Tentang hak milik (Pasal 570-624)
  • Bab IV – Tentang hak dan kewajiban antara para pemilik  pekarangan yang bertetangga (Pasal 625-672)
  • Bab V – Tentang kerja rodi (Pasal 673)
  • Bab VI – Tentang pengabdian pekarangan (Pasal 674-710)
  • Bab VII – Tentang hak numpang karang (Pasal 711-719)
  • Bab VIII – Tentang hak guna usaha (erfpacht) (Pasal 720-736)
  • Bab IX – Tentang bunga tanah dan sepersepuluhan (Pasal 737-755)
  • Bab X – Tentang hak pakai hasil (Pasal 756-817)
  • Bab XI – Tentang hak pakai dan hak mendiami (Pasal 818-829)
  • Bab XII – Tentang pewarisan karena kematian (Pasal 830-873)
  • Bab XIII – Tentang surat wasiat (Pasal 874-1004)
  • Bab XIV – Tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan (Pasal 1005-1022)
  • Bab XV – Tentang hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan (Pasal 1023-1043)
  • Bab XVI – Tentang hal menerima dan menolak warisan (Pasal 1044-1065)
  • Bab XVII – Tentang pemisahan harta peninggalan (Pasal 1066-1125)
  • Bab XVIII – Tentang harta peninggalan yang tak terurus (Pasal 1126-1130)
  • Bab XIX – Tentang piutang dengan hak didahulukan (Pasal 1131-1149)
  • Bab XX – Tentang gadai (Pasal 1150-1160)
  • Bab XXI – Tentang hipotek (Pasal 1162-1232)

Buku Ketiga – Perikatan

  • Bab I – Tentang perikatan pada umumnya  (Pasal 1233- 1312)
  • Bab II – Tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan (Pasal 1313-1351)
  • Bab III – Tentang perikatan yang lahir karena undang-undang (Pasal 1352-1380)
  • Bab IV – Tentang hapusnya perikatan
  • Bab V – Tentang jual-beli
  • Bab VI – Tentang tukar-menukar
  • Bab VII – Tentang sewa-menyewa
  • Bab VIIA – Tentang perjanjian kerja
  • Bab VIII – Tentang perseroan perdata (persekutuan perdata)
  • Bab IX – Tentang badan hukum
  • Bab X – Tentang penghibahan
  • Bab XI – Tentang penitipan barang
  • Bab XII – Tentang pinjam-pakai
  • Bab XIII – Tentang pinjam pakai habis (verbruiklening)
  • Bab XIV – Tentang bunga tetap atau bunga abadi
  • Bab XV – Tentang persetujuan untung-untungan
  • Bab XVI – Tentang pemberian kuasa
  • Bab XVII – Tentang penanggung
  • Bab XVIII – Tentang perdamaian

Buku Keempat – Pembuktian dan Kedaluwarsa

  • Bab I – Tentang pembuktian pada umumnya
  • Bab II – Tentang pembuktian dengan tulisan
  • Bab III – Tentang pembuktian dengan saksi-saksi
  • Bab IV – Tentang persangkaan
  • Bab V – Tentang pengakuan
  • Bab VI – Tentang sumpah di hadapan hakim
  • Bab VII – Tentang kedaluwarsa pada umumnya

Beberapa Pasal Dalam KUHPerdata yang dihapuskan

Berdasarkan gagasan Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo, S.H. ini MA-RI tahun 1963 mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan  Negeri di seluruh Indonesia. Isi Surat Edaran tersebut, yaitu MA-RI menganggap tidak berlaku lagi ketentuan di dalam KUHPer antara lain pasal berikut:

  1. Pasal 108 & 110 BW tetang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum & untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan antara semua WNI.
  2. Pasal 284 [3] KUHPerdata mengenai pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan oleh perempuan Indonesia asli. Dengan demikian pengakuan anak tidak lagi berakibat terputusnya hubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga tentang hal ini juga tidak ada lagi perbedaan antara semua WNI.
  3. Pasal 1682 KUHPerdata yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta notaris.
  4. Pasal 1579 KUHPerdata yang menentukan bahwa dalam hal sewa menyewa barang, pemilik barang tidak dapat menghentikan penyewaan dengan mengatakan bahwa ia akan memakai sendiri barangnya, kecuali apabila pada waktu membentuk persetujuan sewa menyewa ini dijanjikan diperbolehkan
  5. Pasal 1238 KUHPerdata yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu  perjanjian hanya dapat diminta dimuka Hakim, apabila gugatan ini didahului oleh suatu penagihan tertulis. Mahkamah Agung pernah memutuskan antara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan oleh karena tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.
  6. Pasal 1460 KUHPerdata tentang resiko seorang pembeli barang, yang menentukan bahwa suatu barang tertentu yang sudah dijanjikan dijual. Sejak saat itu adalah atas tanggungan pembeli, meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan. Dengan tidak lagi berlakunya pasal ini, maka harus ditinjau dari setiap keadaan, apakah tidak sepantasnya pertangungjawaban atau resiko atas musnahnya barang yang sudah dijanjikan dijual tetapi belum diserahkan harus dibagi  antara kedua belah pihak.
  7. Pasal  1603  ayat 1 dan 2 KUHPerdata yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa disatu pihak dan orang bukan Eropa dilain pihak mengenai perjanjian perburuhan
  8. Hipotik atas tanah diatur dalam Buku II KUH Perdata dan ketentuan Credietverband diatur dalam S.1908-542 sebagai telah diubah dalam S.1937-190, sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah menghapus ketentuan jaminan atas tanah pada jaman Kolonial dan Undang- undang ini merupakan satu-satunya ketentuan jaminan atas tanah di Indonesia berarti bersifat Unifikasi dan bersifat Nasional.

Kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pasal-Pasal di KUHPerdata yang menyangkut kedua hal di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.


[1] Kodifikasi  berasal dari kata COPE [Perancis] artinya kitab Undang-Undang. Kodifikasi artinya penghimpunan ketentuan bidang hukum tertentu dalam kitab Undang-Undang  yang tersusun secara sistematis, lengkap dan tuntas. Contoh kodifikasi ialah Burgelijk Wetboek, Wetboek van Koophandel,Failissement Verordening, Wetboek van Strafecht.

[2] Perlu dipahami bahwa objek yang sama dapat disistematikan dengan berbeda, tergantung dari sudut pandang yang dipergunakan dalam mensistematisasi

[3] Yaitu hak yang berlaku terhadap setiap orang, baik hak-hak atas benda yang berlaku terhadap setiap orang, baik hak-hak atas benda maupun hak-hak atas barang tidak berwujud, seperti hak milik, hak usaha, hak cipta, hak paten, dan sebagainya

[4] Yaitu hak yang timbul karena suatu peristiwa hukum dimana yang satu terikat dengan pihak lain, seperti jual beli.