Wednesday, 21 April, 2021

HAK KEBENDAAN SEBAGAI JAMINAN


Dari cara terjadinya secara garis besar, pranata jaminan yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi jaminan yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena diperjanjikan.

Jaminan yang lahir karena undang-undang merupakan jaminan yang keberadaanya ditunjuk undang-undang tanpa adanya perjanjian para pihak. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Oleh sebab itu seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur, kebendaan milik dibitur tersebut dibagi antara para kreditur, seimbang dengan besar piutang masing-masing (Pasal 1132 KUHPerdata)

Disamping jaminan yang lahir karena undang-undang jaminan juga dimungkinkan lahir dari asas konsensulitas dalam hukum perjanjian. Perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian assesoir yang melekat  pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan hutang-piutang di antara debitur dan kreditur

Dewasa ini dekenal adanya tiga macam jaminan kebendaan yang berlaku, yaitu, gadai, hak tanggungan, dan fidusia.

Hak Gadai

Gadai yang diatur dalam buku XX Buku III KUHPerdata untuk kebendaan bergerak dengan cara melepaskan kebendaan yang dijaminkan tersebut dari penguasaan pihak yang memberikan jaminan kebendaan berupa gadai terebut.

Dalam KUHPerdata disebutkan  Gadai adalah suatu hak kebendaan yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menye­lamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPer).

Hak gadai ini bersifat accessoir, yaitu merupakan tambahan saja dari perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjaman uang. Ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai si ber­utang itu lalai membayar kembali utangnya. Menurut Pasal 1160 KUHPer, hak gadai ini tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, se­bagian hak gadai itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian dari utang. Gadai tetap meletak atas seluruh benda­nya.

Hak gadai lahir dengan penyerahan kekuasaan atas barang yang dijadikan tanggungan pada pemegang gadai. Hak atas barang gadai ini dapat pula ditaruh di bawah kekuasaan seorang pihak ketiga atas persetujuan kedua belah pihak yang ber­kepentingan (Pasal 1152 ayat I KUHPer). Selanjutnya menurut Pasal 1152 ayat (2) KUHPer, gadai tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai (si berutang).

Yang dapat dijadikan obyek dari hak gadai ialah semua benda yang bergerak, yaitu:

  1. Benda bergerak yang berwujud.
  2. Benda bergerak yang tak berwujud, yaitu berupa pelbagai hak untuk mendapatkan pembayaran utang, yaitu yang berwujud: Surat-surat piutang atas pembawa, Surat-surat piutang atas tunjuk, dan Surat-surat piutang atas nama.

Adapun hak si pemegang gadai adalah sebagai berikut

  • Si pemegang hak gadai berhak untuk menggadaikan lagi barang gadai itu, apabila hak itu sudah menjadi kebiasaan, seperti halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi (Pasal 1 155 KUHPer).
    • Apabila si pemberi gadai (si berutang) melakukan wanpres­tasi, maka si pemegang gadai (si berpiutang) berhak untuk menjual barang yang digadaikan itu; dan kemudian meng­ambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang itu. Penjualan barang itu dapat dilakukan sendiri atau dapat juga meminta perantaraan hakim (Pasal 1 156 ayat I KUHPer).
    • Si pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti biaya-­biaya yang telah ia keluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan itu (Pasal 1157 ayat 2 KUHPer).
    • Si pemegang gadai berhak untuk menahan barang yang digadaikan sampai pada waktu utang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga (Pasal 1159 ayat I KUHPer).

Seorang pemegang gadai mempunyai kewajiban-kewajiban  sebagai berikut:

  • Si pemegang gadai wajib memberitahukan pada orang yang berutang apabi la ia hendak menjual barang gadainya (Pasal 1156 ayat 2 KUHPer).
  • Si pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang digadaikan, jika itu semua terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat I KUHPer).
  • Si pemegang gadai harus memberikan perhitungan ten­tang pendapatan penjualan itu dan setelah ia mengambil pelunasan utangnya, maka ia harus menyerahkan kele­bihannya pada si berutang (Pasal 1158 KUHPer).
  • Si pemegang gadai harus mengembalikan barang gadai, apabila utang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamat­kan barang gadai telah dibayar lunas (Pasal 1159 KUHPer). Apabila si pemberi gadai (si beutang) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal

Hapusnya hak gadai apabila seluruh hutang sudah dibayar lunas, barang gadai musnah, barang gadai diluar dari kekeuasaan si penerima gadai, dan barang gadai dilepaskan secara sukarela

Hak Tanggungan

Pembebanan hak atas tanah yang diatur dalam Buku II KUHPerdata tentang Hipotik, creditverband dalam Staatblads 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 dan Pasal 57 UUPA Ketiga ketentuan ini telah dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang “hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah” dan disingkat dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Yang di­maksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan atas ta­nah yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain (Pasal 1 angka 1 UUHT).

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut bendabenda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian hak tanggungan yaitu:

  1. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah
  2. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu
  3. Untuk pelunasan utang tertentu
  4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya

Kehadiran Undang-Undang Hak Tanggungan ini adalah bertujuan untuk :

  1. Memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memajukan ekonomi pembangunan nasional terutama yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat yang sejahtera
  2. Menuntaskan unifikasi tanah nasional, dengan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan Hipotik dan Credietverband (Pasal 29 UUHT).
  3. Menyatakan berlakunya UUHT dan Hak Tanggungan dinyatakan sebagai satu-satunya hak jaminan atas tanah. Oleh karena itu, tidak berlaku lagi Fidusia sebagai, hak jaminan atas tanah.

Sistematika UU Hak Tanggungan

Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 terdiri dari 11 bab dan 32 pasal 

Bab I   : Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai Pasal 3)

Bab II  : Objek Hak Tanggungan (Pasal 4 sampai Pasal 7)

Bab III : Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan (Pasal 8 sampai Pasal 9

Bab IV : Tata cara pemberian, pendaftaran, Peralihan, dan Hapusnya Hak Tanggungan (Pasal 10 sampai Pasal 19)

Bab V  : Eksekusi Hak Tanggungan (Pasal 20 sampai Pasal 21)

Bab VI : Pencoretan Hak Tanggungan (Pasal 22)

Bab VII           : Sanksi administratif (Pasal 23)

Bab VIII: Ketentuan Peralihan (Pasal 24 sampai 26)

Bab IX : Ketentuan Penutup (Pasal 27 samapi Pasal 31)

Sifat-Sifat Hak Tanggunan

Pada dasarnya, hak tanggungan ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

  1. Kreditur pemegang hak tanggungan diutamakan (droit de preference) daripada kreditur-kreditur lainnya dalam rangka pelunasan atas piutangnya (Pasal I angka I UUHT).
  2. Tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika diperjanjikan oleh kreditur dan debitur dilaksanakan roya partial (Pasal 2 UUHT).
  3. Obyek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan (Pasal 5 UUHT).
  4. Hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya ditangan siapa pun obyek tersebut berada (Pasal 7 UUHT).
  5. Hak tanggungan hanya dapat diberikan oleh yang berwe­nang atau yang berhak atas obyek hak tanggungan yang bersangkutan (Pasal 8 ayat 2 UUHT).
  6. Hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu (Pasal 8, Pasal 11 ayat 1 UUHT)
  7. Sifat perjanjiannya adalah tambahan (accessoir) (Pasal 10 ayat 1, Pasal 18 ayat 1 UUHT)
  8. Dapat dibebankan dengan disertai janji-janji tertentu (Pasal 11 ayat 2 UUHT)
  9. Wajib didaftarkan (Pasal 13 UUHT)
  10. Pelaksanaan eksekusi mudah dan pasti
  11. Hak tanggungan dapat beralih kepada kreditur lain apabila perjanjian kreditnya dipindahkan kepada kreditur yang bersangkutan karena cessie atau subrograsi (Pasal 16UUHT).
  12. Pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut UUHT, apabila pemberi hak Tanggungan dinyatakan pailit (Pasal 24 UUHT).

Obyek Hak Tanggungan

Menurut Pasal 4 UUHT, obyek dari hak tanggungan adalah sebagai berikut:

  1. Hak Milik (Pasal 25 UUPA), Hak Guna Usaha (Pasal 33 UUPA), dan Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA).
  2. Hak Pakai atas tanah Negara, yang memenuhi syarat Bersertifikat dan dapat diperjual-belikan
  3. Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan
  4. Bangunan Rumah Susun dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara (UU No. 16/1985 tentang Rumah Susun).

Pemberi hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan (Pasal 8 ayat 1 UUHT).

Sedangkan pemegang hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang (kreditur). Sebagai pemegang hak tanggungan, dapat berstatus Warganegara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Wargane­gara Asing atau Badan Hukum Asing, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri, sepanjang kredit yangersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara Republik Indonesia (Pasa19 UUHT).

Hak tanggungan lahirsejak tanggal hari ketujuh (hari kerja ketujuh), setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran hak tanggungan dinyatakan leng­kap oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. (Pasal 10 UUHT)

Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan (Pasal 11 UUHT) :

  1. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan;
  2.  domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih;
  3. penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin
  4. nilai tanggungan;
  5. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain:

  1. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
  2. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
  3. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan apabila debitor sungguh-sungguh cidera janji;
  4. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang;
  5. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji;
  6. janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan;
  7. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
  8. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum;
  9. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yan diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan;
  10. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;
  11. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

Pendaftaran Hak Tanggungan

  1. Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
  2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan, PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.
  3. Pendaftaran Hak Tanggungan  dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.
  4. Tanggal buku-tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku-tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
  5. Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah Hak Tanggungan dibuatkan.
  6. Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku. Sertipikat Hak Tanggungan  memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  7. Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana  mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.  Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana  dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
  8. Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan
  • Peralihan Hak Tanggungan

Pada dasarnya hak tanggungan dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Peralihan hak tanggungan dilakukan dengan cara

  1. cessie, yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditor pemegang hak tanggungan kepada pihak lainnya. Cessie harus dilakukan dengan akta autentik dan akta dibawah tangan
  2. subrogasi, yaitu pengantian kreditor oleh pihak ketiga yang melunasi uang debitur. Ada dua cara subrogasi pertama perjanjian (kontraktual) dan karena undang-undang
  3. pewarisan, atau sebab- sebab lain,

Hapusnya Hak Tanggungan

Menurut Pasal 18 UUHT, hak tanggungan hapus karena hal-­hal sebagai berikut:

  1. Hapusnya piutang yang dijamin dengan hak tanggungan.
  2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh kreditur pemegang hak tanggungan.
  3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan pembeli obyek hak tanggungan.
  4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Eksekusi Hak Tanggungan

Eksekusi hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 UUHT menyatakan bahwa apabila debitor cidera janji maka:

– hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual hak tanggungan

– titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan

Eksekusi ada dua macam yankni melalui pelelangan umum dan eksekusi di bawah tangan. Eksekusi di bawah tangan adalah penjualan barang objek hak tanggungannya yang dilakukan

  1. Jaminan Fidusia
  2. Pengertian Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa ndonesia. Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminology Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa Fidusiare Eigendonts Overdracht (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara fengkap sering disebut dengan istilah Fidusiary Transfer of Ownership. Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “Fides”, yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan[1].

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fidusiae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya fidusia cum creditare contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas[2]

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenamya.
  2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur
  3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
  4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya,. maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut[3]:

  1. Terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk.
  2. Adanya titel untuk suatu peralihan hak.
  3. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda.
  4. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara constitutum posessorium bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk hutang piutang.

Bila dicermati konstruksi hukum di atas merupakan ciri dari perjanjian fidusia, yaitu bahwa memang hakekat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus menterjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam perjanjian fidusia tersebut, kewenangan menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perlu digaris bawahi kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia, pelimpahan kewenangan lebih merupakan bagian dari tanggung jawab yang diberikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk menyelesaikan pinjamannya dengan cara menjual benda jaminan, penyerahan yang dimaksud lebih bersifat imbolis seperti penyerahan secara constituttun posessoriuni bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara cessie untuk hutang piutang.

Terhadap penyerahan secara constitutum posessorium, pertu diketahui bahwa dikenal juga beberapa bentuk penyerahan secara tidak nyata, yaitu[4]:

  • traditio brevi manu, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan, misalnya penyerahan dalam sewa-beli. Pihak penyewa-beli karena perjanjian sewa-beli itu sudah menguasai barangnya sedangkan pemilikannya tetap pada pihak penjual, apabila harga sewa-beli, itu sudah dibayar lunas maka barulah pihak penjual menyerahkan (secara traditio brevi manu) barangnya kepada penyewa-beli dan kemudian menjadi miliknya.
    • traditio longa manu, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang akan diserahkan berada dalam penguasaan pihak ketiga. Misalnya, A membeli sebuah mobil dari B dengan syarat bahwa mobilnya diserahkan seminggu setelah perjanjian jual-beli itu dibuat. Sebelum jangka waktu satu minggu itu lewat A menjual lagi mobil itu kepada C sedang B diberitahu deh A agar mobil itu nanti diserahkan kepada C saja. Bentuk jual-beli yang demikian sudah biasa dilakukan. bagi dunia usaha, maka dibentuklah perjanjian jaminan fidusia.

Meskipun secara praktek fidusia bukan barang baru di Indonesia, tetapi ketentuan perundang-undangannya baru ada pada tahun 1999 dengan Undang-undang No 42  tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF). Sebelum diundangkannya  UU ini, kontruksi hukum fidusia timbul dari putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1932. UUJF tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan reaksi atas kebutuhan dan pelaksanaan praktek fidusia yang selama ini berjalan. Pertimbangan ditetapkannya UUJF ini antara lain:

  1. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
  2. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
  3. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

Pasal 1 Undang-undang fidusia memberikan batasan dan pengertian berikut: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana yang dalam fiducia cum creditore contracta,[5] yaitu jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara fidusia sebagai bagian yang disebut pemberian jaminan dengan kepercayaan, jaminan fidusia lebih dikedepankan dalam UUJF dari pada pengertian fidusia itu sendiri, hal ini didasarkan bahwa sebenarnya maksud dari perjanjian fidusia yang dibuat berdasarkan UUJF pada dasarnya adalah proses hubungan hukum dalam dunia usaha yang bertumpu pada unsur saling membantu dan itikad baik pada masing-masing pihak, hal ini dapat terlihat dengan konsepsi fidusia dan jaminan dalam perjanpan ridusia itu sendiri yang sejak awal sampai dengan perkembangannya sekarang berciri khas tidak adanya penguasaan benda jaminan oleh penerima fidusia, padahal terhadap benda bergerak keadaan tersebut sangat beresiko.

Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:

  1. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia; Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUJF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu
    1. Debitor pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditor penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja ;
    1. Debitor pemberi jaminan percava bahwa kreditor terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditor saja;
    1. Debitor pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitor pemberi jaminan kalau hutang debitor untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.
  2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, disini penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia;
  3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda
  4. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
  5. Hak Mendahului (preferen)
  6. Sifat accessoir.

Benda jaminan Fidusia

Menurut UU No. 42 Tahun 1999 pengaturan jaminan Fidusia juga mengenai obyek yang dapat dibebani dengan jaminan Fidusia, dalam arti bahwa di luar jaminan-jaminan yang ditentukan dalam UU Jaminan Fidusia tersebut dapat dibebankan dengan fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa obyek jaminan fidusia adalah :

  1. Benda Bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud
  2. Benda tidak bergerak  khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Yang dimaksud dengan bangunan di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sedangkan yang dapat menjadi objek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau koperasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau koperasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia

Lebih lanjut pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi dalam Pasal 3 UUJF: Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

  1. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
  2. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M3 atau lebih;
  3. Hipotik atas pesawat terbang; dan
  4. Gadai.

Dapat disimpulkan bahwa benda jaminan fidusia adalah benda bergerak atau yang dipersamakan, sehingga maksud dalam huruf b diatas bahwa dasar ukuran 20M3 merupakan batas ukuran yang digunakan bagi yang tidak dapat difidusiakan, sedangkan terhadap huruf c lebih lanjut dijelaskan dalam up grading dan refresing course pada Konferda I.N.I. Jawa Tengah pada tanggal.12-13 April 2003 bahwa Pesawat Terbang dapat difidusiakan tetapi terhadap mesinnya (engine) dapat diletakkan fidusia.

Dalam ketentuan menyangkut benda jaminan fidusia juga ditegaskan, bangunan di atas tanah orang lain yang tidak dibebani dengan Hak ngan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Terhadap benda jaminan fidusia hal penting yang, perlu dicermati adalah menyangkut prinsip benda fidusia haruslah merupakan benda milik pemberi fidusia dan bukan merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain.

UU Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid atau security right in rem) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusa ini menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau eksesor (accesoir) dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu  maka sebagaiakibat dari sifat aksesor ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.

Lebih lanjut UU Fidusia mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, maka benda yang diperoleh di kemudian hari dapat juga dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUJF. Hal ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani jaminan fidusia nada saat benda tersebut menjadi milik pemberi fidusia.

Pembebanan Fidusia

Pembebanan fidusia diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UUJF. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.  Mengenai bentuk perjanjian fidusia maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Jminan Fidusia menegaskan bahwa untuk perjanjian fidusia harus tertulis dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Latar belakang UU menentukan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris adalah dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otetitik yang memiliki Kekuatan pembuktian sempuma tentang apa yang dimuat didalamnya antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para penggantinya. Kenyataan dalam praktek mendukung ketentuan ini mengingat bahwa pada umumnya obyek jaminan fidusia adalah barang bergerak yang tidak terdaftar sehingga akta otentiklah yang paling dapat memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan obyek jaminan fidusia tersebut.;

Akta jaminan sekurang kurangnya memuat

  1. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
  2.  data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  3. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
  4. nilai penjaminan; dan
  5. nilai Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa :

  1. utang yang telah ada;
  2.  utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau .
  3.  utang yang pada saat eksekusj dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut. Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Kecuali diperjanjikan lain :

  1. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
  2. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUJF. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.  Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, tetap diwajibkan mendaftar.  Pendaftaran Jaminan Fidusia  dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Prosedur dalam pendaftara jaminan fidusia ditetapkan dalam UUJF sebagai berikut:

  1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Pernyataan pendaftaran yang memuat:
  2. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
  3. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
  4. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
  5. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
  6. nilai penjaminan; dan
  7. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
  8. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  10. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal

Jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam Buku fidusia. Adapun bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat jaminan Fidusia vang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 UUJFa. Jaminan fidusia lahir dengan adanya perbuatan konstitutif (Pasal 13 UUJF).

Dengan demikian melalui keharusan mendaftarakan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 UUJF ini maka UUJF telah niemenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu dasar hukum jaminan kebendaan.

Mengingat bahwa pemberi fidusia tetap menguasai secara benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan dialah yang memakai serta merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka pemberi fidusialah yang bertanggungjawab atas semua akibat dan harus memikul semua risiko yang timbul berkaitan dengan pemakaian dan. keadaan benda jaminan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUJF.

Lebih lanjut, sebagaimana halnya lain maka jaminan fidusia menganut prinsip kebendaan “droit de suite” sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 20 UUJF. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal benda yang menjadi obyek fidusia merupakan benda persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku pada usaha perdagangan dan dengan. memperhatikan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 UUJF.

Jaminan fidusia seperti hainya hak agunan atas kebendaan lainya, seperti gadai, hak tanggungan dan hipotek, menganut prinsip “droit depreference” yang berlaku sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan Pasal 28 UUJF melahirkan suatu adagium yang berbunyi “first registered, first secured“. Hal ini berarti bahwa penerima mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lain. Dengan demikian maka sekalipun. pemberi fidusia pailit, hak untuk dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia yang juga berarti memberikan penerima fidusia posisi yang tergolong dalam kreditur separatis.

Pengalihan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru. Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pemberi Fidusia dapat menyalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

Hapusnya Jaminan Fidusia

Dengan memperhatikan sifat dari jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok, maka demi hukum jaminan fidusia hapus apabila utang yang bersumber pada perjanjian pokok tersebut dan yang dijamin dengan fidusia hapus. Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

  1. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
  2. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
  3. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Supaya jaminan fidusia mendapat roya, maka penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UUJF itu maka hal itu diatur guna memberikan kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan pencoretan terhadap pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan, akan sangat menguntungkan. Karena dengan terdaftarnya ikatan jaminan dan janji-janji fidusia secara langsung mengikat pihak ketiga.[6]

Eksekusi Jaminan Fidusia

Hak eksekusi jaminan adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang disebabkan oleh debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktunya kepada penerima fidusia. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF.

Apabila debitor atau Pemberi Fidusia ciderajanji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

  1. pelaksanaan titel eksekutorial  oleh Penerima Fidusia;
  2. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

[1] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal. 113

[2] Ib. Id. Hal 114

[3] Ib.Id

[4] Mr. W.M. Klyn. Ikhtisar Hukum Benda Belanda.Suatu Karangan dalam Compedum Hukum Belanda’s–Graavenhage. Yayasan Kerjasama llmu Hukum Indonesia-Belanda. 1978. hal.31

[5] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. op cit. hal.123-131.

[6] Satrio, Hukum jaminan Hak jaminan Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal. 247

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?