PEMBIAYAAN IJARAH

0
373 views

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 09/DSN-MUI/IV/2000

Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN
memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk
dijadikan pedoman oleh LKS.

Rukun dan Syarat Ijarah:

  1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua
    belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau
    dalam bentuk lain.
  2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi
    jasa dan penyewa/pengguna jasa.
  3. Obyek akad ijarah adalah :
    a. manfaat barang dan sewa; atau
    b. manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Obyek Ijarah:

  1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
  2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
  3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
  4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
    syari’ah.
  5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
    menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
  6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk
    jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau
    identifikasi fisik.
  7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar
    nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang
    dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa
    atau upah dalam Ijarah.
  8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain)
    dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
  9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat
    diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

  1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
    a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang
    diberikan
    b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
    c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
  2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
    a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk
    menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai
    kontrak.
    b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya
    ringan (tidak materiil).
    c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran
    dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena
    kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia
    tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 08 Muharram 1421 H. 13 April 2000 M

download fatwa DSN