PENGALIHAN UTANG

0
645 views

salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syari’ah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syari’ah; lembaga keuangan syari’ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya melalui akad pengalihan utang oleh LKS;

Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah;
  2. Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
  3. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.
  4. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayan kreditnya.

Ketentuan Akad
Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut:

Alternatif I

  1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh
    tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan
    demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi
    milik nasabah secara penuh (التام الملك .)
  2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan
    dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
  3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
  4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.

Alternatif II

  1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK;
    sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara
    LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.
  2. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud
    angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa
    cicilan) nasabah kepada LKK.
  3. LKS menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi
    miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
  4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini.

Alternatif III

  1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh
    (التام الملك (atas aset, nasabah dapat melakukan akad Ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
  2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
  3. Akad Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2.
  4. Besar imbalan jasa Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2.

Alternatif IV

  1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh
    tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan
    demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi
    milik nasabah secara penuh (التام الملك ).
  2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan
    dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya
    kepada LKS.
  3. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-Ijarah al-
  4. Muntahiyah bi al-Tamlik.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 15 Rabi’ul Akhir 1423 H 26 Juni 2002 M