Wednesday, 21 April, 2021

HAK KEBENDAAN YANG MEMBERIKAN KENIKMATAN


Dari kelima jenis hak kebendaan (kedudukan berkuasa, hak milik, hak waris[1], hak pakai hasil dan hak pengabdian tanah) yang memberikan kenikmatan kepada dalam pemakaian dan penggunaan, dan macam hak kebendaan tersebut, yaitu hak pakai hasil untuk benda tidak bergerak berupa tanah dan pengabdian tanah sudah tidak berlaku lagi dengan berlakunya undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. 

Kedudukan Berkuasa (Bezit),

Kedudukan berkuasa diterjemahkan dari bahasa Belanda bezit, yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu (Pasal 529 KUHPer).

Dari rumusan  di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan bezit adalah hak seseorang yang menguasai suatu benda, baik langsung maupun dengan perantaraan orang lain untuk bertindak seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri. Ini berarti hubungan hukum antara orang yang berada dalam kedudukan berkuasa dengan benda yang dikuasainya adalah suatu hubungan langsung antara subjek hukum dengan objek hukum yang melahirkan hubungan hukum kebendaan yang memberikan kepada pemegang keadaan berkuasanya suatu hak kebendaan untuk mempertahankannya terhadap setiap orang (droit de suite) dan untuk menikmati, memanfaatkan, serta mendayagunakannya untuk kepentingan pemegang kedudukan berkuasa itu sendiri. Dengan demikian, atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.

Pada dasarnya, suatu bezit itu dapat berada di tangan pemilik benda itu atau dapat pula berada di tangan orang lain. Jika orang itu mengira bahwa benda yang dikuasainya adalah miliknya sendiri (misalnya ia memperoleh karena ia membeli secara sah, karena pewarisan dan sebagainya), maka bezitter yang demikian itu disebut dengan “bezit te goeder trouw” atau bezit yang jujur (Pasal 531 KUHPer). Sebaliknya, apabila ia mengetahui bahwa benda yang ada padanya itu bukan miliknya (misalnya ia mengetahui bahwa benda itu berasal dari pen­curian), maka bezitter yang demikian disebut dengan “bezit te kwader trouw” atau bezit yang tidak jujur (Pasal 532 KUHPer).

Baik bezitter yang jujur maupun bezitter yang tidak jujur, kedua-duanya mendapat perlindungan hukum. Dalam hukum berlaku suatu asas, bahwa “kejujuran” itu dianggap selalu ada pada setiap orang, sedangkan’`ketidak-jujuran” itu harus di­buktikan. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 533 KUHPer, bezit dianggap selalu jujur dan barangsiapa yang mengemukakan bahwa sesuatu bezit itu adalah tidak jujur, maka ia wajib membuktikannya.

Syarat-syarat adanya bezit

Untuk adanya suatu bezit, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

  1. Adanya Corpus, yaitu harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya.
  2. Adanya Animus, yaitu hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut.

Dengan demikian, untuk adanya bezit harus ada dua unsur, yaitu kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memi­likinya benda tersebut. Dalam hal ini, bezit harus dibedakan dengan “detentie”, di mana seseorang menguasai suatu benda berdasarkan hubungan hukum tertentu dengan orang lain (pemilik dari benda itu). Jadi, seorang “detentor” tidak mem­punyai kemauan untuk memiliki benda itu bagi dirinya sendiri.

Fungsi bezit

Pada dasarnya, bezit mempunyai dua fungsi, yaitu:

  1. Fungsi polisionil; Bezit itu mendapat perlindungan hukum, tanpa memper­soalkan hak milik atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi, siapa yang membezit sesuatu benda, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti bahwa ia sebenarnya tidak berhak. Dengan demikian, bagi yang merasa haknya dilanggar, maka ia harus meminta penyele­saiannya melalui polisi atau pengadilan. Inilah yang dimak­sud dengan fungsi polisionil yang ada pada setiap bezit.
  2. Fungsi zakenrechtelijk; Bezitter yang telah membezit suatu benda dan telah berja­lan untuk beberapa waktu tertentu tanpa adanya protes dari pemilik sebelumnya, maka bezit itu berubah menjadi hak milik melalui lembaga verjaring (lewat waktu/daluwarsa). Inilah yang dimaksud dengan fungsi zakenrechtelyk dan fungsi ini tidak ada pada setiap bezit.

 Cara memperoleh bezit

Menurut ketentuan Pasal 538 KUHPer, bezit (kedudukan berkuasa) atas sesuatu kebendaan diperoleh dengan cara mela­kukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya,dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Menurut ketentuan Pasal 540 KUHPer, cara-cara memperoleh bezit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

  1. Dengan jalan occupation;  ialah memperoleh bezit tanpa bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu. Jadi, bezit diperoleh karena perbuatannya sendiri yang mengambil barang se­cara langsung.
  2. Dengan jalan pengoperan/ tradition; artinya ialah memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu. Jadi, bezit diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah menguasainya terlebih dahulu.
  3. Di samping dua cara di atas, bezit juga dapat diperoleh ka­rena warisan. Menurut Pasal 541 KUHPer, bahwa segala se­suatu bezit yang merupakan bezit dari seorang yang telah meninggal dunia beralih kepada ahli warisnya dengan segala sifat dan cacad-cacadnya. Menurut Pasal 593 KUHPer, orang yang sakit ingatan tidak dapat memperoleh bezit, tetapi anak yang belum dewasa dan perempuan yang telah menikah dapat memperoleh bezit

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka praktis, kedudukan berkuasa yang hanya berlaku bagi benda tidak bergerak, khususnya tanah dan tidak  berlaku bagi benda bergerak yang berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak berwujud kepada pembawa atau kepada tertunjuk, maka hak kebendaan dalam bentuk kedudukan berkuasa ini praktis secara formal tidak berlaku lagi (lihat rumusan Pasal 1963 KUHPerdata) .Dan sehubungan dengan itu, maka daluarsa atas tanah yang diatur dalam KUHPerdata juga tidak berlaku lagi

  1. Hak Milik
  2. Pengertian Hak Milik  (Eigendom)

Definisi hak milik (eigendom) berbeda-beda antara KUHPerdata, UUPA No 5 Thn 1960, dan peraturan mengenai hak atas kekayaan Intelektual

Dalam KUHPerdata Hak milik diartikan sebagai hak untukmenikmati kegunaan sesuatukebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terha­dap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal ti­dak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti­rugi (Pasal 570 KUHPer).

Dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 hak milik diartikan sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 UUPA(Pasal 20 UUPA)

Konsepsi yang terdapat dalam KUHPerdata tentang hak milik lebih luas karena benda yang menjadi objek hak milik tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah tapi juga benda bergerak. Sedangkan dalam konsep UUPA rumusannya hanya mengenai benda tidak bergerak, khususnya tanah.

Melihat perumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain. Karena yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya. Hak milik ini pada dasarnya tidak dapat diganggu gugat, dan pemiliknya dapat menggunakannya sesuai kehendaknya, namun UU membatasinya dengan meperhatikan fungsi sosialnya.

Ciri-ciri hak milik

  • Hak milik itu merupakan hak pokok terhadap hak-hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak-hak kebendaan yang lainnya yang bersifat terbatas itu berkedudukan sebagai hak anak terhadap hak milik.
  • Hak milik merupakan hak yang paling sempurna
  • Hak milik itu bersifat tetap. Artinya, tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Sedang hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik.
  • Hak milik itu mengandung inti (benih) dari semua hak kebendaan yang lain. Sedang hak kebendaan yang lain itu hanya merupakan onderdeel (bagian) saja dari hak milik. Menurut ketentuan Pasal 574 KUHPer, tiap pemilik sesuatu benda, berhak menuntut kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu.

Cara memperoleh hak milik

Menurut Pasal 584 KUHPer, hak eigendom dapat diperoleh dengan jalan:

  1. Pendakuan (toeeigening), yaitu memperoleh hak milik atas benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius). Res nullius hanya atas benda yang bergerak, misalnya memancing ikan dilaut.
  2. Ikutan atau perlekatan (natrekking), yaitu suatu cara memperoleh hak milik, dimana benda itu bertambah besar atau berlipat ganda karena alam, misalnya hewan ternak berkemabang biak, pohon berbuah, dan lain-lain
  3. Lewat waktu/ daluarsa (verjaring).yaitu suatu cara untuk memperoleh hak milik atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam UU (Pasal 1946 KUHPerdata). Lewat waktu (verjaring) ini ada dua macam, yaitu:
  4. Acquisitieve verjaring, yaitu lewat waktu sebagai alat untuk memperoleh hak-hak kebendaan (di antaranya hak milik). Untuk memperoleh hak milik dengan lewat waktu (acquisitieve verjaring) adalah Harus ada bezit sebagai pemilik, Bezitnya itu harus te goeder trouw, Membezitnya itu harus terus-menerus, tak terputus, Membezitnya harus tidak terganggu, Membezitnya harus diketahui oleh umum, Membezitnya harus selama waktu 20 tahun atau 30 tahun( 20 tahun dalam hal ada alas hak yang sah, 30 tahun dalam hal tidak ada alas hak)
  5. Extinctieve verjaring, yaitu lewat waktu sebagai alat untuk dibebaskan dari suatu perutangan.
  6. Pewarisan (erfopvolging), yaitu suatu proses beralihnya hak milik atau warisan dari pewaris kepada ahli warisnyabaik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat.
  7. Penyerahan (levering) yaitu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada pihak lainnya, sehingga orang lain ini memperoleh hak mi­lik atas benda itu.

Hak milik bersama (Medeeigendom)

Biasanya, sebuah benda hanya dimiliki oleh seorang pemilik. Tetapi ada kemungkinan lain, bahwa benda itu dapat dimiliki oleh dua orang atau lebih. Kalau benda itu dimiliki oleh lebih dari seorang, maka hak ini disebut dengan hak milik bersama atas sesuatu benda. Mengenai hak milik bersama ini menurut KUHPer dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1) Hak milik bersama yang bebas 2) Hak milik bersama yang terikat

Hapusnya hak milik

Hapusnya hak milik miliknya apabila:

  1. Orang lain memperoleh hak milik itu melalui salah satu cara untuk memperoleh hak milik.
  2. Binasanya benda itu.
  3. Pemilik hak milik (eigenaar) melepaskan benda itu.
  4. benda/ binatang itu menjadi liar atau lari dari pemiliknya

Hak-Hak Kebendaan Dalam UUPA

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 20 ayat I UUPA).

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai lang­sung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun; guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat I UUPA).

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan­-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (Pasal 35 ayat 1 UUPA).

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang rnemberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah­nya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini (Pasal 41 ayat I UUPA).

Hak sewa untuk bangunan adalah hak seseorang atau suatu badan hukum memperguna­kan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (Pasal 44 ayat I UUPA).

Hak membuka hutan dan memungut hasil hutan adalah hak membuka tanah dan memungut hasil hutan yang hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu (Pasal 46 UUPA).

Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan Adalah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain (Pasal 47 ayat I UUPA).

Hak guna ruang angkasa adalah hak untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu (Pasa148 ayat 1 UUPA).

 Hak Hak Tanah untuk keperluan suci dan sosial adalah hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial (Pasal 49 ayat 1 UUPA)

Penyerahan (Livering)

Penyerahan (levering) yaitu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada pihak lainnya, sehingga orang lain ini memperoleh hak mi­lik atas benda itu. Penyerahan diatur dalam Pasal 612 sampai dengan Pasal 620 KUHPerdata.

Dalam KUHPerdata dikenal 4 bentuk penyerahan; Penyerahan benda bergerak, penyerahan benda tidak bergerak, dan penyerahan piutang atas nama, penyerahan piutang atas petunjuk.  Penyerahan ini haruslah memenuhi beberapa syarat dibawah ini:

  1. Harus ada perjanjian yang zakelijke, yaitu perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak-hak kebendaan (zakelijke rechten).
  2. Harus ada title (alas hak) yaitu hubungan hukum yang mengakibatkan penyerahan. Hubungan hukum yang paling sering adalah perjanjian
  3. Harus dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda itu
  4. Harus ada penyerahan nyata atau yuridis

Penyerahan benda bergerak

Ada tiga macam penyerahan benda bergerak;

  1. Penyerahan nyata (feitelijke levering) yaitu suatu penyerahan secara nyata terhadap benda bergerak berwujud yang dilakukan oleh pemilik terhadap pihak lainnya (Pasal 621 KUHPerdata) Misalnya A telah membeli sebuah handphone ditoko dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah si A membayar maka sipemilik toko menyerahkan handphone tersebut kepada si A. Penyerahan ini tidak perlu melalui proses yang panjang, cukup diserahkan begitu saja oleh pemilik toko
  2. Penyerahan kunci, yaitu penyerahan terhadap benda bergerak, dimana benda bergerak itu berada dalam satu tempat dimana benda tadi disimpan (Pasal 621 KUHPerdata) Misalnya akan menyerahkan beras yang telah disimpan dalam satu gudang, maka yang diserahkan oleh pemilik kepada pembeli adalah kunci gudang tersebut
  3. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila benda yang akan diserahkan telah berada di kuasai oleh orang yang hendak menerimanya, misalnya Tuan A menyewa kendaraan milik Tuan B, tetapi karena Tuan B membutuhkan uang, maka kendaraan ini dijual kepada Tuan A. Pada mulanya Tuan A sebagai penyewa, kini ia sebagai pemilik kendaraan

Penyerahan Benda Tidak Bergerak

Penyerahan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan sebuah akta penyerahan dalam bentuk autentuk maupun dibawah tangan. Misalnya untuk jual beli hak atas tanah harus dilakukan di muka dan dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), notaries, dan camat selaku PPATS (Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara) untuk kecamatan-kecamatan yang belum mempunyai notaries.

  1. Penyerahan Piutang Atas Nama

Penyerahan piutang atas nama, khususnya untuk benda bergerak dilakukan dengan cessi (baca sessi). Cessi merupakan penggantian orang berpiutang lama (disebut cedent) dengan seorang berpiutang baru (cessionaries), Penyerahan  harus dilakukan dengan aktaautentik atau akta dibawah tangan. (Pasal 613 KUHPerdata) Misalnya A berpiutang pada B, teteapi A menyerahkan piutang tersebut kepada C, sehingga C- lah yang berhak atas piutang yang ada pada B.

  1. Penyerahan Piutang Atas Petunjuk

Penyerahan piutang atas petunjuk dilakukan dengan penyerahan secara nyata atas surat-surat itu (Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata. Yang termasuk atas surat-surat di sini adalah seperti cek, saham, dan lain-lain

Menurut sistem KUHPer, suatu pemindahan hak terdiri atas dua macam, yaitu:

  1. Perjanjian obligatoir ialah perjanjian yang bertujuan me­mindahkan hak, misalnya:perjanjian jual-beli, dan sebagai­nya.
  2. Perjanjian zakelijk ialah perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak-hak kebendaan, misalnya: hak milik, bezit, dan sebagainya.

Sedangkan mengenai sah atau tidaknya suatu penyerahan itu dapat dilihat dari dua pendapat di bawah ini:

  1. Menurut Causaal Stelsel, Sah atau tidaknya suatu pemindahan hak milik itu digan­tungkan pada sah atau tidaknya perjanjian obligatoir, mi­salnya: perjanjian jual-beli atau perjanjian schenking, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, untuk sahnya penyerah­an itu, diperlukan titel yang nyata.
  2. Menurut Abstract Stelsel Untuk sah atau tidaknya suatu pemindahan hak milik itu tidak digantungkan pada sah atau tidaknya perjanjian obli­gatoir. Jadi dengan kata lain, untuk sahnya penyerahan itu,tidak perlu adanya titel yang nyata dan cukup asal ada title anggapan saja.

[1] Mengenai hak waris akan dibahas pada bab tersendiri

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?