HUKUM MERAYAKAN TAHUN BARU MILADIYAH (MASEHI)

0
1.954 views

Oleh : Alfaqir Alhaqir Khodimul ‘lmi, Abdul Halim Lubis

Disampaikan dalam Muzakarah Komisi Fatwa MUI Sumut, Ahad 22 Desember 2019

Sudah berabad-abad lamanya masalah merayakan pergantian tahun baru Miladiyah (masehi) khusus bagi ummat Islam menjadi masalah yang diikhtilafkan, baik oleh kalangan para ‘Ulama juga para tokoh agama, menjadi semacam benang kusut yang belum terurai dengan tuntas, atau belum berada pada satu kesepakatan pendapat. Sudah barang tentu hal ini terjadi sebagai akibat dari perbedaan sudut pandang masing-masing sehingga menghasilkan ikhtilaf yang berkepanjangan, ada yang mengharamkan dan yang tidak. Namun disegi lain masalah ikhtilaf (beda pendapat) adalah hal logis dan wajar. Tapi dibalik itu juga perlu dipikirkan titik temu dalam perbedaan, sehingga tidak menimbulkan akses negatif dikalangan ummat, khususnya ummat Islam.

Manakala kita mencoba untuk membuat pendekatan lewat pilosofi historis tentang lahirnya penanggalan/perhitungan tahun, realita fakta membuktikan bahwa ada dua versi, yaitu :

  1. Kalender yang berdasarkan hitungan rotasi bumi mengelilingi matahari (revolusi bumi) tahun syamsiyah.
  2. Kalender yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi (revolusi bulan). Lalu kalendar matahari disebut tahun ‘miladiyah’, sedangkan kalender perhitungan bulan disebut tahun “hijriyah”.

Kemudian keberadaan dua versi model tahun ini dapat melahirkan pertanyaan lain?. Apakah keberadaan dua versi tahun ini bisa di diklaim menjadi milik intern satu agama tertentu atau tidak, baik Islam maupun Kristen. Dan apakah boleh dipandang sebagai milik bersama ? Kalau seandainya dikatakan milik bersama apa argumentasinya. Yang pasti kita mengetahui bahwa kedua penanggalan ini sama-sama resmi dipakai di dunia internasional. Bahkan ada lagi perhitungan penanggalan yang lain yaitu, Jawa dan Tionghoa dan lain – lain.

Terjadinya sumber ikhtilaf tersebut di atas diduga kuat adalah terkait erat dengan pelabelan nama, dimana kalau disebut tahun “Masehi” kolerasi labelnya adalah ‘Yesus’ sehingga tahun Masehi dipandang sebagai tahun Kristen. Apalagi ada argumentasi historisnya, yaitu kelahiran Yesus dijadikan landasan momen penentuan tahun satu 1 Masehi. Tatkala label nama Yesus melekat pada kata “Masehi” barangkali inilah yang menjadi salah satu argumentasi penetapan hukun haram merayakan tahun baru Miladiyah, ditambah lagi dengan argumentasi ‘tasyabbuh’. Mafhum mukholafahnya bila label Yesus tidak melekat, juga merayakannya dipandang sebagai tradisi kemanusiaan (jibillah al-basyariah) an-sih, maka dianggap mubah (boleh) merayakan tahun baru masehi, asalkan tidak menggelar kegiatan maksiat. Seperti menggelar acara tausiah agama, doa istighotsah dan semisalnya.

Mengenai adanya ketidak seragaman versi penghitungan tahun, tentu dalam Islam adalah hal yang ditolelir, sebagaimana termaktub dalam surat Yunus ayat : 5, ditambah ayat yang mendukungnya, surat al- Kahfi : 25, sebagai berikut :

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat – tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu) Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar, Dia menjelaskan tanda – tanda (kebesarannya) kepada orang – orang yang mengetahui” {Yunus : 5}

“Dan mereka tinggal didalam gua selama tiga ratus tahun dan ditambah sembilan tahun” (al-Kahfi : 25)

Pada ayat kedua kita melihat ada isyarat perbedaan penanggalan matahari (syamsiyah) dan penanggalan bulan (qomariyah). Perhitungan tahun matahari 300 tahun sedangkan bulan 309 tahun, artinya setiap 300 tahun bedanya 9 tahun. Kalau seandainya hal ini kita buat menjadi kolerasi label yang melekat pada tahun matahari, artinya tanpa kaitan embel – embel dengan Yesus/Masehi, apakah dalam merayakan pergantian tahun miladiyah tetap dilarang (diharamkan) ? Begitu juga halnya dengan haidis dari Anas ra. :

“ Adalah (dulu) bagi kamu ada dua hari yang kamu bergembira, bersenang – senang pada keduanya. ”.

Apabila hadits ini dipahami sebagai larangan (an-Nahyu) maka akan menjadi dalil untuk mengharamkan, tapi apabila dipahami sebagai himbauan (taujih) maka menjadi mubah atau makruh, di samping menghimbau kepada yang merayakannya, khusus dari kalangan kaum muslimin agar tertib, menjaga jangan sampai ada keributan yang mengganggu kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban, terlebih aktivitas kemaksiatan.

Sebagai ilustrasi, seandainya ada rumah ibadah/bangunan geraja yang dibeli oleh kaum muslimin dari yang non muslim, lalu dengan tanpa mengusik fisik bangunan yang ada, cukup dengan sekedar menghilangkan atribut – aribut yang melekat dengan kegerajaan, tentu akan sah/boleh dipergunakan untuk tempat sholat (mesjid), karena pada materi bangunannya tidak dipandang melekat dengan Yesus, sebagaimana dewasa ini kabarnya banyak terjadi di luar negeri. Begitu juga sistem transpormasi yang dilakukan para Wali dan Du’at dalam mendawahkan agama Islam ditengah – tengah manusia yang menganut agama tertentu {hindu} seperti di daerah Jawa. Mereka tidak dengan prontal untuk mengharamkan semua budaya yang sudah ada, bahkan tetap melestarikannya, sembari mengisinya dengan perlahan muatan- muatan akidah islami, atau yang dikenal dengan islamisasi budaya. Cerita ramayana Mahabrata mereka rubah dengan cerita dakwah agama (akidah).

Demikian juga aqiqah adalah tradisi orang- orang sebelum Islam, dimana mereka tatkala ada hari–hari bergembira/perayaan terbiasa menyembelih hewan, baik berupa pemujaan atau untuk ungkapan kegembiraan. Tradisi masyarakat arab sebelum Islam yang ada kaitan dengan penyembelihan hewan diantaranya “rajabiah” pada ketika memasuki bulan rajab, menyembelih domba yang lahir pertama disebut “atirah’ dan ketika kelahiran anak laki-laki dinamakan “aqiqah’. Daging-daging dari itu semua selain untuk dimakan bersama juga dibagi–bagikan kepada orang sekeliling mereka serta fakir miskin. Hal ini ada dijumpai dalam haidts riwat Abu Dawud dan Buraidah:

“Dulu kami dimasa jahiliyah apabila salah seorang diantara kami mempunyai anak laki-laki, dia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing tersebut, Tatkala Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing dan mencukur rambut anak tersebut dan melumurinya dengan minyak wangi’

Dari sini kita melihat bahwa aktivitas penyembelihan aqiqah adalah berawal dari zaman sebelum islam (jahiliah) dan dilanjutkan setelah kedatangan islam, tapi dengan merubah/menyempunakan beberapa bagian yang sesuai syariat Islam. “Syar’u mang qoblana syar’ul lana”.

Selanjutnya tinjauan terhadap kalangan yang mengharamkan aktivitas merayakan tahun baru “Miladiyah” berangkat dari perjalanan sejarah bahwa hal ini sama sekali tidak berasal dari budaya kaum muslimin, sebab perayaan pertama kali dilakukan oleh masyarakat paganis Romawi yang tidak beragama islam. Artinya Penentuan tahun masehi adalah produk orang kafir maka tahun baru adalah Hari Raya orang kafir. Sehingga keikut sertaan kaum muslimin merayakannya dipandang sebagai kolaborasi/loyalitas dalam melaksanakan akidah yang salah dan jelek. Artinya bertasyabbuh dengan orang kafir, turut mengistimewakan yang diistimewakan mereka, minimal berada area musytabihat (samar). Dalil yang digunakan diantaranya :

  1. Hadits Shohih Riwayat Abu Dawud. “Man tasyabbaha biqumin fahua minhum” Siapa yang mencontoh kebiasaan satu kaum maka termasuk bagian dari mereka.
  2. Mengutip komentar Abdullah Amr bin‘Ash yang mengatakan“
    “Siapa yang tinggal di negeri kafir ikut merayakan “Nairuz” dan “Mahrojan” (hari raya orang majusi) dan meniru kebiasaan mereka sampai mati maka dia menjadi orang merugi pada hari kiamat”
  3. Mengambil dalil Al-Qur-an, surat al-Furqon : 72.
    “Dan orang – orang yang tidak memberikan kesaksian palsu dan apabila bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya”.

Bila kita melihat dari sudut pandang analogi, apakah setiap produk atau penemuan dari seseorang atau para fakar akan secara otomatis keyakinan agamanya melekat pada produknya itu atau tidak?. Contoh sederhana apakah beraneka ragam peralatan canggih sekarang yang serba digital haram kita miliki dan gunakan sebab produk atau penemunya adalah oknum yang tidak beragama islam/seiman dengan kita. Lalu apakah penentuan tanggal tahun miladiyah merupakan barang produk atau tidak. Apakah kebolehan menggunakan handphone android sama status hukumnya dengan menggunakan tanggal masehi, yang notebene keduanya produk/penemuan non muslim. Sekedar membuka wawasan untuk suatu analagi (qias). Termasuk membuat gaba – gaba dan umbul – umbul pada keramaian serta hari besar, apabila tidak ada kaitan dengan ritual agama, tentu mubah untuk membuatnya sebagai tradisi untuk keindahan menyemarakkan suasana.

Dari uraian singkat diatas penyaji mencoba untuk menyimpulkan sekaligus berpendapat sebagai berikut :

  1. Bila perayaan menyambut tahun baru miladiyah di analogikan (qias) dengan perayaan hari raya “Nairuz” dan “Mahrojan” yang ada di zaman jahiliyah, karena kesamaan illat/sifatnya, tentu hukum yang berlaku pada keduanya sama. Nairuz dan Mahrojan adalah perhitungan penanggalan tahun matahari dan bulan. “Alhukmu yaduru ma’a ‘illatihi wujudan wa’adaman” Hukum ini berputar (berlaku) bersama illatnya, ada dan tidaknya illat itu, Artinya illat adalah hukum, tidak ada illat tidak ada hukum. Illat dalam pengertian syar’i adalah pautan atau tambatan hukum.
  2. Ababila yang menjadi obyek penilaiaannya bukan soal perhitungan tanggal tahun masehinya, karena penemuan/produk seseorang tidak melekat dengan agama/keyakianan. Akan tetapi yang menjadi objeknya apabila dia menjadi wahana dan sarana untuk kemaksiatan maka dia berada pada pusaran kaidah, “Lil wasa-ili hukmul maqosidi’ hukum sarana sama dengan hukum tujuan.
  3. Melarang sesuatu tentu harus melalui kajian mendalam dari berbagai sudut disiplin ilmu, tidak cukup hanya dengan sekedar dalil, akan tetapi harus punya pertimbangan/tinjauan lain, seperti geoghrafi,sosiolaogi antropologi, situasi dan kondisi dan sebagainya. Karena fatwa hukum fiqih tidak mesti harus berlaku selama-lamanya, masa berlakunya bisa saja temporer. Contoh dizaman Belanda para Ulama memfatwakan haram memakai dasi, tentu illatnya karena tuntutan sikon pada ketika itu. Begitu juga memakai topi pet (copio).
  4. Melihat berbagai mafsadah dan madhorrot yang tumbul dari perayaan menyambuat pergantian tahun miladiyah, berupa penggerusan akidah dan al –akhlak al-karimah, dipandang perlu adanya tindakan prenpentif (sadduz zaro’i’) dan untuk menolak kerusakan {Dar-ul mafasidi muqoddamun ‘ala jalbil masholihi), menolak kerusakan diprioritas dari mengambil maslahat, tentu dapat ditetapkan hukunnya haram (haromun lighoirihi) tidak haromun lizatihi (zat, esensinya). Sekaligus poin empat inilah yang menjadi pendapat penyaji, yaitu “haromun kighoirihi La lizatihi’

Akirnya penyaji menyadari bahwa tulisan ini jauh dari standar sempurna, sembari berharap untuk sama – sama kita sempurnakan sehingga akan lebih bagus serta memberi manfaat. Terima kasih