FATWA MUI SUMUT TENTANG PELAKSANAAN KURBAN (Irwansyah, M.HI Sekretaris Bidang Fatwa MUI Sumut)

0
786 views

muisumut.com 17 Juli 2021

Ibadah kurban adalah menyembelih seekor hewan tertentu dengan syarat dan waktu tertentu (Hari Raya Iduladha dan hari Tasyrik) di bulan Zulhijah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sebagaimana yag dijelaskan para ulama dalam berbagai bukunya, di antaranya Syekh Wahbah az-Zuhaily dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh. Menyembelih hewan kurban hukumnya sunat muakkad, dan merupakan bagian dari Syi’ar Islam. Karena tuntutan kesunahan serta fadilahnya yang besar, menjadi motivasi tersendiri bagi umat Islam untuk melaksanakannya setiap tahun. Akan tetapi, pelaksanaan ibadah kurban setiap tahunnya tidak sunyi dari berbagai persoalan, permasalahan dan kekeliruan. Misalnya, panitia kurban yang menjual kulit, daging atau menjadikannya sebagai upah bagi pekerja atau penyembelih. Lain lagi halnya dengan persoalan-persoalan lain seperti pemahaman bahwa kurban yang pembayarannya dicicil sebagaimana sudah lazim di masyarakat menjadi kurban wajib (nazar) yang konsekuensinya, orang yang berkurban dan keluarganya tidak boleh memakan dagingnya. Menyikapi hal tersebut MUI sumatera Utara telah sejak lama menerbitkan tiga fatwa terkait ibadah kurban, sebagaimana yang disampaikan oleh Irwansyah, M.H.I yang merupakan salah seorang Sekretaris MUI Sumatera Utara yang membidangi Fatwa ketika ditemui media diruang kerjanya. Menurut Irwansyah, sejak 2014 sampai hari ini Komisi Fatwa telah menerbitkan setidaknya 3 putusan fatwa khusus berkaitan dengan ibadah kurban.

Fatwa-fatwa MUI Sumut dimaksud adalah :

  1. Fatwa MUI Nomor : 01/KF/MUI-SU/IV/2014 tentang Hukum Menyembelih Hewan Kurban. Dalam konsiderannya dijelaskan bahwa salah satu faktor fatwa ini diterbitkan karena adanya ceramah seseorang yang menyebut bahwa “berkurban sah hanya dengan memberikan dana hewan kurban tanpa mesti menyembelihnya. Dana tersebut disalurkan kepada fakir miskin”, “Berkurban dengan menyembelih hewan adalah perbuatan mubazir dan dapat membahayakan kesehatan”, “pelaksanaan kurban harus dilakukan dengan menyalurkan dana hewan kurban atau dengan menyerahkan hewan hidup kepada fakir-miskin dengan mengatakan “bahwa ini adalah kurban saya”. Menyikapi hal itu lah Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara mengeluarkan fatwa untuk merespon serta meluruskan apa yang berkembang di masyarakat. Mengenai masalah ini, Komisi Fatwa memutuskan : 1) Hukum berkurban adalah sunat muakkad; 2) Berkurban adalah dengan menyembelih hewan tertentu, di antaranya unta, sapi, lembu, kerbau atau kambing; 3) Tidak sah berkurban hanya dengan nilainya (uang atau benda) tanpa dilakukan penyembelihan hewan kurban; 4) Tidak sah berkurban dengan menyerahkan hewan kurban tanpa disembelih, kecuali dengan mewakilkan penyembelihannya kepada panitia atau lembaga tempat penyerahan hewan kurban; 5) Berkurban adalah ibadah yang diperintahkan Agama bukan perbuatan mubazir apalagi membahayakan kesehatan.
  2. Fatwa MUI SU Nomor : 022/KF/MUI-SU/IX/2016 tentang Hukum Menjual dan Menjadikan Upah : Kulit, Daging dan Bagian Lainnya dari Hewan Kurban.
    Fatwa ini adalah sebagai respon terhadap masih banyaknya praktik panitia kurban yang lazimnya adalah wakil dari orang yang berkurban, menjual atau menjadikan bagian kurban(daging, kulit, kepala dan lainnya) sebagai upah kepada penyembelih atau panitia yang bekerja dalam pelaksanaan kurban. Berkaitan dengan ini tambah Irwansyah Komisi Fatwa memutuskan bahwa : “Orang yang berkurban atau wakilnya, haram menjual dan menjadikan upah, kulit, daging dan bagian lainnya dari hewan kurban.”
    Ditambahkannya, bahwa dalam fatwa ini juga dijelaskan bahwa status panitia kurban adalah wakil dari orang yang berkurban, oleh karena itu, panitia kurban juga haram untuk menjual atau menjadikan upah dari hewan kurban tersebut. Jika alasan untuk menjualnya karena dianggap tidak bisa dimanfaatkan, seperti kulitnya, jalan keluarnya adalah ditanam ke dalam tanah atau disedekahkan kepada orang miskin. Karena, orang miskin yang menerima daging atau kulit hewan kurban sifat kepemilikannya telah sempurna(milk at-tam) sehingga dia boleh untuk mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, termasuk menjualnya. Beda halnya dengan orang kaya, ketika dia tidak mau/bisa mengkonsumsinya, dia hanya boleh memberikannya kembali kepada orang lain, tidak boleh menjualmya.
  3. Fatwa MUI SU lainnya diputuskan dalam Musawarah Daerah pada 18-20 Desember 2020 di Medan. Fatwa ini berkenaan dengan Hukum Kurban dengan Cara Mencicil dan Memakan Dagingnya.
    Fatwa ini diterbitkan karena adanya laporan masyarakat yang menyebut bahwa di tengah-tengah umat Islam berkembang pendapat bahwa kurban dengan cara dicicil termasuk kurban nazar. Sedangkan, kurban nazar beda ketentuan hukum seperti distribusi dagingnya dengan kurban sunat. Kurban nazar tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang berkurban atau keluarganya, semuanya wajib disedekahkan kepada fakir-miskin. Dalam MUSDA Ke- IX tersebut diputuskan: 1) Berkurban dengan cara mencicil pembayarannya, adalah boleh (mubah); 2) Berkurban dengan cara mencicil jika diniatkan sebagai kurban sunat, maka hukumya adalah kurban sunat. Namun jika diniatkan kurban wajib (nazar), maka hukum kurbannya adalah kurban wajib (nazar); 3) Kurban yang diniatkan nazar secara mutlak, maka orang yang berkuban dan keluarganya tidak boleh memakan dagingnya.

Peran dan Tanggungjawab MUI SU

Tiga fatwa di atas adalah bentuk respon MUI Sumatera Utara untuk memberikan pencerahan dan meluruskan cara ibadah masyarakat agar sesuai dengan ketentuan syariat serta implementasi tugas dan tanggungjawab MUI sebagai Tenda Besar Umat Islam. Selain dari tiga persoalan di atas, masih banyak praktik, dan cara pelaksanaan ibadah kurban yang perlu diluruskan. Paling tidak tiga fatwa-fatwa MUI SU ini, refresentatif sebagai jawaban dan pedoman atas berbagai pelaksanaan ibadah kurban umat Islam, khususnya di Sumatera Utara, ujarnya.
Wallahu a’lamu