Azan dalam Tinjauan Syariat Agama dan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia

0
3.934 views


OLEH. Dr. AKMALUDDIN SYAHPUTRA, M.Hum

Pendahulan

Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaturan kehidupan para pemeluknya, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal. Penerimaan hukum Islam sangat erat kaitannya dengan penerimaan  agama Islam itu sendiri bagi pemeluknya, artinya bahwa mereka yang menerima Islam sebagai agamanya maka secara prinsipil juga mengakui otoritas Hukum Islam.[1] Dari dasar ini dapat dijadikan acuan bahwa Hukum Islam telah ada di Indonesia sejak tersiarnya Islam di Indonesia.[2]

Salah satu syariat dalam khasana Islam adalah tentang syariat azan, yang sudah dimulai dari awal datangnya perintah sholat. Pada saat ditemukannya pengeras suara azanpun mulai dikumandangkan dengan pengeras suara hingga saat ini. Khusus di Indonesia pengeras suara di masjid untuk kumandang azan dan sebagainya telah lama diatur yaitu pada tahun 1978 dengan dikeluarkannya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: KEP/D/101/78 tanggal 17 juli 1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Mushalla.

Meski sudah lama diatur namun permasalahan azan kembali muncul, yang puncaknya terjadi di kota Tanjung Balai Sumatera Utara pada 29 juli 2016  sekitar pukul 19.15 WIB yang berawal dari adanya keberatan terhadap azan di masjid al-Maksum Jl. Karya Kota Tanjung Balai oleh Saudari Meliana. Keberatan yang berujung kepada “penistaan tersebut” memantik terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan tiga vihara, delapan kelenteng, dan satu balai pengbatan di Tanjung Balai dirusak dan dibakar.

Di antara salinan dialognya dengan BKM masjid Al-Maksum Jl. Karya Kota Tanjung Balai yang salinan dialognya berdasarkan transkip percakapan yang dikirim MUI Kota Tanjung Balai, Nomor : A. 056/DP- 2/MUI/XII/2016 sebagai berikut adalah sebagai berikut :

Pak Haris : “Katanya di rumah ini ada yang keberatan suara azan dari masjid” ?

Anak Meliana:I“Iya Lho, itu masjid bikin bising, tidak tenang, bikin rebut saja”

Pak Haris : “Lho, itu kan rumah ibadah, umat Muslim mengumandangkan azan ada lima kali sehari”. (Tak berapa lama kemudian muncul Saudari Meliana dengan ucapan keras menjawab)

Meliana : “Lu ya, lu ya (maksudnya kamu, sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua Marpaung) kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping saya. Hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang”.

            Permasalahan yang memakan waktu relatif lama, sekitar 2 tahun baru kemudian ada putusan hakim yang memutus permasalahan dengan putusan mempidana saudari Meliana dengan hukuman penjara selama 1,6 tahun. Hal ini mengindikasi bahwa permasalahan ini begitu rumit, begitu banyak pihak yang terlibat meski pelakunya hanya seseorang.

Permasalahan di Tanjung Balai ini menjadi perhatian serius oleh Pemerintah, MUI dan ormas Ialam lainnya serta masyarakat Islam pada umumnya. Bahkan pemerintah harus mengeluarkan surat edaran No B. 3940/DJ.III/Hk.007/08/2018 tentang Pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Kep./D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, langgar dan Mushalla. Pasca dikeluarkannya surat Edaran ini raksi masyarakatpun beragam, dari yang pro dan banyak yang kontra. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Surat Edaran ini bermuatan pengaturan azan yang berdampak akan dilarangnya azan dengan penegeras suara.

Berangkat dari permasalahan di atas maka Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini komisi fatwa berkewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat melalui muzakarah komisi fatwa.

Beberapa Masalah yang Muncul

  1. Masyarakat mempertanyakan tentang bagaimana sebenarnya syariat azan?
  2. Benarkah ada pelarangan azan?
  3. Bagaimana aturan Pemerintah tentaang pemakaian pengeras suara?
  4. Bagaiman Seharusnya kita bersikap terhadap permasalahan ini?