KEWAJIBAN ZAKAT HARTA UNTUK PEMBANGUNAN MESJID MENURUT HUKUM ISLAM

0
912 views

M. Yasir Nasution

Pendahuluan

Zakat adalah satu dari rukun Islam, yaitu mengeluarkan sebahagian dari harta setiap Muslim yang memenuhi syarat untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (al-mustahiqqun).  Karena zakat ini adalah bagian dari rukun Islam[1], maka kedudukannya sangat penting di dalam ajaran Islam, termasuk menjadi indikator tentang keislaman seseorang. Dan karena kedudukan yang penting ini pula tampaknya zakat di dalam pandangan dan kesadaran umat Islam lebih menonjol sebagai ibadah mahdhah,[2] yang lebih menekankan aspek ‘ubudiyahnya (kepatuhan/ritualitas). Padahal, apabila diperhatikan dari segi fungsinya, zakat merupakan institusi penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat (mu’amalah).

Sebagai bagian penting dari system ajaran Islam, zakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan keseluruhan system ajaran Islam. Selain sebagai indikator tentang kebenararan keIslaman seorang Muslim[3], zakat merupakan instrument syariah dalam membangun kesejahteraan masyarakat, seperti menata equilibrium kehidupan sosial, menutupi gap yang lebar antara orang-orang kaya (al-aghniya’) dan orang-orang miskin (al-fuqara’ wa al-masakin)[4]. Allah Swt. Mahatahu bahwa gap yang lebar antara orang kaya dan orang miskin itu akan menjurus kepada ketidakstabilan kehidupan manusia.  Allah mensyari’atkan zakat antara lain tujuannya adalah untuk mengendalikan agar gap antara orang kaya dan orang miskin itu tidak lebar.

Pentingnya kedudukan zakat sebagai salah satu instrument pengendalian social equilibrium, tampak jelas dari keberadaan ‘amil sebagai  managerial unit pendistribusian dan pengelolaan zakat yang berfungsi mengelola penghimpunan dan pendistribusian zakat. Adanya lembaga keamilan membuktikan bahwa syariah zakat bukanlah proyek belas kasihan atau proyek pembesaran para hartawan yang mengeluarkan zakatnya. Lembaga keamilan adalah institusi profesional, yang semestinya mengetahui hukum dan aturan zakat, mengetahui kondisi ekonomi masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga dapat mengetahui para muzakki dan mustahiqq, juga mempunyai kemampuan memilih pola distribusi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para mustahiqqin.

Dengan memahami zakat seperti ini, maka ajaran syariah tentang zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ‘ibadah, kepatuhan dan loyalitas terhadap aturan syariah, dan dimensi mu’amalah, dimensi kreativitas untuk mencapai tujuan syariah zakat. Diharapkan dengan memanfaatkan dua dimensi ini terhadap  zakat, ajaran Islam tentang zakat ini akan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung manfaatnya dalam kehidupan konkret.

Pengertian Zakat.

Berasal dari bahasa Arab, zakat mengandung arti tumbuh, berkembang, dan bersih. Akan tetapi dalam istilah syariah, zakat berarti kegiatan mengeluarkan sebahagian dari harta seorang Muslim yang memenuhi syarat untuk diserahkan kepada para mustahiqqnya (yang berhak menerimanya). Zakat dalam hal ini adalah aktivitas seorang Muslim menyisihkan dari total harta kekayaannya yang memenuhi syarat untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak melalui institusi keamilan yang sah. Kewajiban mengeluarkan zakat disyariatkan pada bulan Syawal tahun kedua hijriyah, setelah disyariatkan puasa Ramadhan dan zakat fitrah[5].

Meskipun demikian, kata zakat juga sering dimaksudkan sebagai harta yang disisihkan dari harta kekayaan seseorang Muslim. Dalam hal ini zakat berarti harta benda, bukan kegiatan. Di kalangan umat Islam, meskipun dua pengertian ini  berkembang di tengah-tengah masyarakat, mereka tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam memahaminya; dengan mudah masyarakat mengerti mana zakat dalam arti harta benda zakat dan mana zakat dalam arti kegiatan membayar zakat.

Pentingnya kedudukan zakat di dalam ajaran Islam, sebagai rukun Islam yang ketiga, difahami dan diketahui oleh masyarakat Islam dengan baik pada umumnya. Akan tetapi dari segi pengamalan dan penerapan relatif masih lemah. Mungkin karena institusi yang memberi sosialisasi belum cukup kuat dan serius, apalagi belum sepenuhnya mendapat penguatan dari sudut law-inforcement (penegakan hukum) secara juridis formal. Tanpa dukungan institusi formal dan penguatan hukum secara juridis formal, tampaknya sulit diharapkan penerapan dan pengamalan syariah zakat secara luas dan menyeluruh, dan akibatnya, manfaat mu’amalahnyapun sulit untuk diwujudkan secara optimal.

Mengenai hikmah syariah zakat, beberapa hadits Rasulullah dan ayat al-Qur’an al-Karim telah menyebutnya secara jelas.  Antara lain ayat 7, surat al-Hasyr,[6] yang menegaskan bahwa zakat itu untuk menghindari terjadinya penumpukan harta kekayaan di kalangan segelintir orang saja; ucapan Rasulullah Saw:”Lindungi hartamu dengan jalan mengeluarkan zakatnya, obati orang-orang sakit di antara kamu dengan jalan bersedekah, dan persiapkan menghadai bala dengan jalan berdo’a”[7]. Zakat juga ditegaskan di dalam al-Qur’an sebagai upaya pembersihan jiwa dan bukti syukur kepada Allah atas rezki dan amanah yang diberikan Allah.[8]

            Syariah zakat didasari oleh pandangan akidah bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia, pada hakikatnya, bukanlah miliknya; melainkan milik Allah Swt yang diamanahkan Allah kepadanya untuk menjaga dan mengelolanya dengan baik untuk kesejahteraan dirinya, keluarganya dan masyarakat pada umumnya[9]. Ditegaskan di dalam al-Qur’an bahwa sesungguhnya di dalam harta kekayaaan setiap orang ada hak orang-orang lain, yaitu mereka yang tergolong orang-orang lemah[10].