H A W A L A H

0
1.017 views

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 12/DSN-MUI/IV/2000

Terkadang seseorang tidak dapat membayar utang- utangnya secara langsung; karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hawalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Ketentuan Umum dalam Hawalah:

  1. Rukun hawalah adalah muhil ( المحيـل ),yakni orang yang berutang
    dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal ( المحتـال او المحال ), yakni
    orang berpiutang kepada muhil, muhal ‘alaih ( عليـه المحـال ), yakni
    orang yang berutang kepada muhil dan wajib membayar utang
    kepada muhtal, muhal bih ( بـه المحـال ), yakni utang muhil kepada
    muhtal, dan sighat (ijab-qabul).
  2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak
    untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
    kontrak (akad).
  3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau
    menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil,
    muhal/muhtal, dan muhal ‘alaih.
  5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam
    akad secara tegas.
  6. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat
    hanyalah muhtal dan muhal ‘alaih; dan hak penagihan muhal
    berpindah kepada muhal ‘alaih.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 08 Muharram 1421 H. 13 April 2000 M

Download Fatwa