K A F A L A H

0
449 views

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 11/DSN-MUI/IV/2000

Dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil). Untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (kafalah) yang berdasarkan prinsip-prinsip syar’iah. Agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Ketentuan Umum Kafalah

  1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak
    untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
    kontrak (akad).
  2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee)
    sepanjang tidak memberatkan.
  3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh
    dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan Syarat Kafalah

  1. Pihak Penjamin (Kafiil)
    a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
    b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam
    urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah
    tersebut.
  2. Pihak Orang yang berutang (Ashiil, Makfuul ‘anhu)
    a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada
    penjamin.
    b. Dikenal oleh penjamin.
  3. Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu)
    a. Diketahui identitasnya.
    b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
    c. Berakal sehat.
  4. Obyek Penjaminan (Makful Bihi)
    a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik
    berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
    b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
    c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak
    mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
    d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
    e. Tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan).

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 08 Muharram 1421 H. 13 April 2000 M

Download Fatwa