FIKIH WARIS ISLAM (Sistem dan Asas Kewarisan Bag.2)

0
9.835 views

Sistem Kewarisan

            Dalam hukum Islam, harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya untuk dimiliki dan dimanfaatkan masing-masing. Setelah pembagian harta pusaka setiap ahli waris berhak penuh atas bagian-bagian tersebut, yang kemungkinan juga kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya dengan sistem yang sama pula. Dari kenyataan ini nampaknya Islam menganut sistem kewarisan individual, bukan kollektif ataupun mayorat. Namun demikian apabila seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris sama sekali, harta kekayaan yang ditinggalkannya diserahkan kepada kepentingan umum, melalui baitul amal. Dengan kata lain pengeluaran dan pendayagunaan harta kekayaan tersebut diserahkan kepada pemerintah. Meskipun mengandung pengertian kollektif, namun sistem yang merupakan prinsip dasar dalam Islam adalah sistem kewarisan individual.

Baitul Maal

Dalam hal Baitul Mal mewarisi atau tidak, berikut ini diuraikan secara singkat sebagai berikut : ”Tempat harta umum kaum muslimin yang dibawah kekuasaan pemerintah.[1] Saihk Mahmud Zakariya Al-Bardisi dalam bukunya Al-Miras wa al-Wasiyat fi Al-Islam, mengatakan :

بيت المال هو خزانة الدولة توضع فيه الاموال التى لا مستحق لها[2]

Artinya:  Baitul Mal adalah kas negara yang umum, disimpan didalamnya harta-harta yang tak karuan.

Beliau menjelaskan tentang hak baitul mal mewarisi warisan yang tidak ada warisnya dan tidak ada wasiat, diserahkan kepada baitul mal, memandang harta ini sebagai ”harta tak berpunya” )  انها مال ضآئع ) maka pemerintah berhak mengawasinya baik berasal dari orang Islam ataupun bukan.

Mewarisi harta peninggalan semacam ini adalah untuk semua kaum muslimin, bukan dengan jalan warisan, tetapi dengan memandang bahwa baitul mal adalah kas negara (  خزانة الدولة ) yang disimpan padanya harta-harta yang tak bertuan.

Dijelaskan lagi :

وفى حالة وضع بيت المال يده على المال الذى لا يوجد له وارث ولا مقر له بالنسب على الغير ولا موص له بأكثر من الثلث يصرفه على المصالح العامة والجيش ومعاهد التعلبيم ولسآئر المؤسات الاجتما عية التى تعود على ابنآء الامة بالخير العظيم والنفع العام.[3]

Dalam hal baitul mal menguasai harta yang tidak ada ahli warisnya dan tidak ada yang diakuai keturunan atas orang lain dan tidak ada diwasiatkan lebih dari sepertiga, harta itu digunakan untuk kepentingan umum, (المصالح العامة) untuk pertahanan (   والجيش), pendidikan (ومعاهد التعليم), dan organisasi masyarakat yang membawa kebaikan dan kemanfaatan yang besar kepada masyarakat umum.

Selanjutnya Zainal Abidin Ahmad menjelaskan dalam bukunya: Dasar-dasar Ekonomi Islam, mengatakan dengan mengemukakan pendapat Dr.Inamuddin sebagai berikut; dengan dihubungkannya kepada lembaga ”Baitul Mal” yang didirikan negara Islam semenjak dari zaman Nabi Muhammad SAW. Dia  menegaskan didalam karangannya yang berjudul ”Baitul Mal and Banks in the Medieval Muslim World” (Baitul Mal dan Lembaga Bank di Zaman Tengah Dunia Islam) bahwa Baitul Mal itu dibagi  kepada tiga macam, sebagai berikut:

  1. Baitu al-Mal al kas yaitu Bank Negara yang khusus untuk kepentingan pemerintah  dibawah kepala Negara (khalifah) baik untuk pemasukan ataupun untuk pengeluaran.
  2. Baitu al-Mal, yaitu Bank Negara yang melayani segala kebutuhan rakyat, baik muslim ataupun zimmi, lembaga inilah yang penting bagi kita disini.
  3. Baitu al Mal Al Muslimin, yang disamakannya ”The second public Trasury” (Bank umum yang kedua) yaitu bank-bank yang didirikan oleh rakyat muslim (bukan negara), untuk memenuhi segala kebutuhan mereka yang disini dinamakan Bank Swasta.[4]

Dari keterangan-keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ”Baitul Mal” saat ini adalah Kas Negara, kalaupun Dr. Inamuddin telah menjelaskan adanya tiga macam Baitul Mal dan beliau cenderung mengartikan ”Baitul Mal” itu dengan Bank Negara atau Bank Swasta, tetapi penulis masih tetap berpendapat bahwa baitul Mal menurut istilah Agama Islam dengan ”Kas Negara” sebab kalau ia berbentuk bank, maka ia akan mempunyai arti yang lain yang berbeda dari fungsinya yang semula yaitu ( خزنة الدولة) Kas Negara, karena ia merupakan bank lebih menonjol segi komersialnya dan berlaku bunga.

Adapun Baitul Mal untuk berhak menerima harta warisan, sebahagian ulama menyatakan Baitul Mal itu teratur baik. Yang dimaksud teratur baik ialah penguasa dan pengaturan orang yang adil yang membelanjakan dan mempergunakan harta yang tersimpan didalam Baitul mal itu kepada sesuatu yang muslahat menurut pandangan syari’at Islam. Dimikian dikemukakan oleh  Arsyad Thalib Lubis dalam bukunya Ilmu Pembagian Pusaka.[5]

Kemudian pengarang Matan Rahbiyat mengatakan sebagai berikut :

ان يصرفالتركة فى مصارفها الشرعية ولو كان فاسقا[6]

Artinya: Bahwa digunakanlah harta peninggalan itu pada tempat penggunaan yang sesuai dengan pandangan syari’at Islam, walaupun yang menggunakan itu orang fasiq.

            Menurut pendapat pertama Baitul Mal itu haruslah pengaturan orang-orang yang adil. Yang dimaksud dengan adil ialah: ”Benar dalam pembicaraan, dapat dipercaya, jujur dalam keadaan marah dan suka”.[7] Menurut pendapat kedua Baitul Mal itu adalah tempat harta kaum muslimin, dan yang menggunakan harta yang ada di dalamnya tidak menjadi masalah, asalkan tepat penggunaannya sesuai dengan ajaran Islam.

            Maka jelaslah Baitul Mal yang teratur baik adalah tempat harta kaum muslimin yang diatur dan diawasi oleh orang yang adil sesuai dengan hukum Islam.

Baitul Mal dalam harta warisan

Adapun Baitul Mal mendapat harta warisan adalah dengan jalan ”Hubungan Islam, orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya diserahkan ke Baitul Mal untuk ummat Islam, dengan jalan pusaka”.[8] Akan tetapi ulama-ulama berlainan pendapat tentang Baitul Mal apakah menjadi ahli waris atau tidak.

Pendapat pertama; Baitul Mal berhak untuk mewarisi harta peninggalan seseorang apabila yang dihukumkan ahli waris tidak ada. Sabda Rasullullah SAW :

انا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه. اخرجه ابو داود وصححه احبان.[9]          

Artinya: Saya adalah waris orang yang tidak ada ahli warisnya, saya bertanggung jawab membayar diyatnya dan mewarisi harta peninggalannya. (H.R. Dawud dan Mensahihkannya Ibnu Hibban).

Adapun yang dimaksud dengan ”Saya waris” bagi orang yang tidak ada ahli warisnya ialah untuk menjaga dan menggunakan harta peninggalan orang yang tidak ada ahli warisnya, karena Nabi tidak menerima harta warisan untuk dirinya sendiri.

Pendapat kedua; seperti telah diutarakan diatas bahwa Baitul Mal bukan mewarisi tetapi karena Baitul Mal tempat penyimpanan harta umum dan tak berpunya. Karena itu juga Baitul Mal juga menyimpan harta orang zimmi, jika dengan warisan tentu hal ini tidak bisa sebab berbeda agama.

Baitul Mal adalah satu badan hukum di dalam Islam untuk tempat harta umum orang-orang Islam, baik dari harta warisan orang yang tidak ada ahli warisnya maupun harta rampasan dari musuh-musuh Islam, untuk digunakan kepada maslahat umum orang-orang Islam yang sesuai dengan syara’.

            Adapun syarat-syarat Baitul Mal untuk mewarisi adalah sebagai berikut :

1. Jika ahli waris yang ada hanya dzu fardlin dan ahli waris ashabah tidak ada, sedang pusaka tidak habis dibagi-bagi kepada mereka, sisanya dibagikan kepada Baitul Mal yang teratur baik.

2. Jika ahli waris ashabah dan dzu fardlin tidak ada, pusaka dibagikan semuanya kepada   baitul Mal yang teratur baik.

3. Jika Baitul Mal yang teratur baik tidak ada dan ahli waris yang ada hanya fardlin sedang pusaka tidak habis dibagi-bagikan kepada mereka, sisanya di kembalikan (diradkan) lagi kepada ahli waris dzu fardlin itu juga, kecuali suami istri, mereka tidak boleh menerima pusaka yang dikembalikan.

4. Jika ashabah tidak ada dan fardlin yang lain dari suami atau istri tidak ada, kemudian           Baitul Mal yang teratur baik juga tidak ada, pusaka itu dibagikan kepada zawil arham.[10]

Apabila seseorang meninggal tanpa ada ahli warisnya dari ashabul furud dan asabah, maka semua hartanya itu diserahkan kepada baitul mal, walau sekalipun ada zawil arham, karena mereka (zawil arham) mendapat harta warisan adalah apabila Baitul Mal yang teratur baik ada. Demikian  menurut pendapat Mazhab Syafi’i , adapun menurut pendapat Mazhab Hanafi, maka zawil arham diutamakan dari Baitul Mal.

Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam

            Untuk melihat prinsip kewarisan Islam, kita terlebih dahulu melihat sistem kekeluargaan  yang dituju oleh Islam baik melalui Al-Qur’an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur’an Allah berfirman :

a. Surat An-nisa’ ayat 11 : Artinya: (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mungetahui Lagi Maha bijaksana.[11]

b. Surat An-Nisa’ ayat 7 : Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.[12]

Ayat-ayat tersebut mengandung pengertian bahwa antara orang tua dan anak, antara laki-laki dan perempuan mempunyai status yang sama dalam kekeluargaan dan kewarisan. Tidak mengambil garis kebapaan (patrilinial) dan tidak pula mengambil garis keibuan (matrilinial), dengan demikian dalam kewarisan Islam menganut prinsip parental atau bilateral dan bersifat individual. Apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan  terdahulu dapat kita simpulkan bahwa kewarisan Islam berprinsip bilateral individual, sesuai dengan garis kekeluargaan yang ditujunya. Seiring dengan itu Rasulullah SAW menceritakan agar kita membagi harta pusaka menurut kitab Allah, sabdanya :

اقسموا المال بين اهل الفرآئض على كتاب الله. رواه مسلم وابو داود.   [13]

Artinya: Bagilah pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitab Allah (Al-Qur’an)(Riwayat Muslim dan Abu Dawud).

Selain prinsip diatas diketahui pula bahwa agama Islam sebagai syari’at yang lengkap mempunyai prinsip wasatan (pertengahan), maka dalam mengatur Hukum Warisan pun kita ketemukan prinsip tersebut.

  1. Hukum Waris Islam menempuh jalan tengah (wasatan) yakni tidaklah memberi jalan kebebasan secara mutlak kepada pewaris untuk memindahkan harta kekayaannya kepada orang lain, baik melalui wasiyat (testament) ataupun hibah seperti yang berlaku dimasyarakat kapitalis individual, juga tidak melarangnya sama sekali kepada pewaris seperti pada masyarakat komunis yang tidak mengakui hak milik perorangan, tetapi memperbolehkan kepada pewaris untuk memindahkan hartanya selama tidak merugikan pihak lain. Pewaris diberikan kebebasan untuk mentasarrufkan (menggunakan) haknya dalam batas 1/3 untuk diwasiatkan atau dihibahkan kepada siapa yang ia kehendaki, dan 2/3 adalah ahli waris secara ijbari (otomatis).
  2. Warisan adalah merupakan ketentuan Allah yang bersifat ijbari seperti yang telah dikemukakan diatas sehingga bagi kedua belah pihak tidak dapat menghalanginya mau atau tidak, namun pewarisan tetap berlaku. Atas dasar tersebut maka ahli waris dalam Islam tidak lagi dimintai persetujuan atau pernyataan kesediaan atau tidaknya menjadi ahli waris, seperti yang berlaku pada hukum Barat (Perancis) juga dalam hukum perdata (B.W) pasal 1044 menetapkan pewarisan, antara lain…………………………… menerima keseluruhannya, menerima bersyarat atau menolak sama sekali. Dengan demikian maka Hukum Barat atau menurut B.W pasal tersebut dasarnya dalam pewarisan itu adalah materialistis, sehingga untuk menjadi ahli waris saja harus menghitung-hitung untung ruginya, artinya kalau kiranya menguntungkan untuk menjadi ahli waris, maka ia menerimanya dan kalau kiranya merugikan ia tidak menerima untuk menjadi ahli waris, seperti apabila si pewaris meninggalkan hutang yang tidak dapat diselesaikan dengan harta kekayaan pewaris. Kalau menerima menjadi ahli waris maka konsekuensinya secara yuridis formil dapat dituntut dimuka pengadilan untuk melunasi hutang pewaris, sebaliknya kalau tidak menerima menjadi ahli waris, maka ia tidak dapat dituntut oleh kreditur dimuka pengadilan untuk menyelesaikan hutang pewaris tersebut.
  3. Pewarisan dalam Islam hanyalah dibagikan kepada sanak keluarga yang mempunyai hubungan darah (nasab) atau hubungan perkawinan dengan memperhatikan dekat jauhnya hubungan tersebut. Demikian pula dengan hubungan kasih sayang dari yang memerdekakan terhadap yang dimerdekakan.
  4. Hukum Waris Islam tidak membeda-bedakan ahli waris, baik yang besar maupun yang kecil baik laki-laki maupun perempuan kesemuanya itu mendapat bagian warisan, bahkan yang masih dalam kandungan ibunya pun sudah diperhitungkan haknya, kesemuanya itu mendapat bagian sesuai dengan syarat-syarat yang telah digariskan Al-Qur’an dan Sunnah.
  5. Hukum Waris Islam sesuai dengan prioritas dekat dan jauhnya hubungan dengan pewaris, membedakan besar kecilnya bagian dan dengan memperhatikan kebutuhan. Bagian-bagian ahli waris yang terdapat didalam Al-Qur’an adalah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8 dan inilah yang disebut dengan “Nasiban Mafruda” (                  نصيب مفروضا) yang bersifat tetap karena merupakan ketentuan Allah. Dalam Hukum Waris Islam ada dikenal ”Al-takaruj” dan Al-tasaluh, dengan demikian dalam tehnis pelaksanaan memungkinkan bentuk-bentuk lain, karena pada dasarnya bahwa harta peninggalan itu adalah milik mutlak ahli waris, sehingga kepada mereka dibenarkan untuk melaksanakan yang sesuai dengan yang disepakati bersama (musawarah)
  6. Hukum Waris Islam sifatnya cenderung untuk memberi sebanyak mungkin kepada ahli waris yang sederajat, yaitu dengan menentukan bagian-bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.

[1] H.M. Arsyad Tahlib Lubis, Ilmu Pembagian Pusaka, Islamiyah, Medan, 1980, hal. 125

[2] Mahmud Zakariya Al- Bardisi, Al- Miras wa al-wasiyat, fi al-Islam, Ad Dar al-Qaumiyat, Cairo, 1964, hal. 86

[3] Ibid, hal. 87

[4] H.Zainal Abidin Ahmad, Dasar-dasar Ekonomi Islam, cet.I, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hal.300.

[5] H.M Arsyad Thalib Lubis, Loc-cit

[6] Seik Muhammad Bin Umar al Bakri, Sarhu Matani Rahbiyat, As-saqafiyyat, Surabaya, tt, hal. 11

[7] Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, Alih Bahasa Drs. Imran AM, Bina Ilmu, Surabaya, tt, hal. 58

[8] H. Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, At-Tahiriyat, Jakarta, 1976, hal. 332.

[9] Muhammad bin Ismail Al- Kahlani, Op-cit, hal. 100

[10] H.M. Arsyad Thalib Lubis, Op-cit, hal. 145

[11] Departemen Agama RI, Op-cit, hal. 117

[12] Ibid, hal. 116

[13] Fatchur Rahman, Ilmu Mawaris, Al-Ma’arif, Bandung, 1971, hal. 34