Thursday, 29 October, 2020

PERLINDUGAN ANAK DI LOKASI BENCANA


Program Studi Magister Hukum Keluarga Fak Syariah UIN SU (M. Anggara, M. Umair, Syahrial Arif Hutagalung)

Pendahuluan

Bencana alam yang melanda bangsa Indonesia mulai dari gempa dan tsunami di NangroAceh Darussalam (NAD) pada Bulan Desember 2004, diikuti dengan bencana Gempa Bumi di Pangandaran, Yogyakarta, Sumatra Utara, Banjir Bandang di Wasior, Gempa dan Tsunami di Mentawai sampai dengan letusan gunung merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah tanggal 26 Oktober 2010, menunjukkan bahwasanya Indonesia adalah salah satu Negara yang rawan bencana alam. Bencana-bencana tersebut, selain menelan korban jiwa, juga menghancurkan sebagian besar infrastruktur, permukiman, bangunan-bangunan pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, dan ekonomi, serta mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kondisi psikologis dan tingkat kesejahteraan.

Kelompok yang paling rentan terdampak bencana alam adalah anak-anak karena secara fisik dan mental masih dalam pertumbuhan dan masih tergantung dengan orang dewasa. Mengalami kejadian yang sangat traumatis dan mengerikan akibat bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung merapi dapat mangakibatkan stress dan trauma mendalam bagi anak bahkan orang dewasa sekalipun. Pengalaman trauma yang dialami anak tersebut kalau tidak diatasi segera akan berdampak buruk bagi perkembangan mental dan sosial anak sampai dewasa. Di samping itu, dalam situasi pasca bencana, kehidupan yang serba darurat sering membuat orangtua kehilangan kontrol atas pengasuhan dan bimbingan terhadap anak-anak mereka. Keadaan ini dapat mengancam perkembangan mental, moral dan sosial anak, sekaligus menempatkan anak dalam posisi rentan terhadap kemungkinan tindak eksploitasi, penculikan, kekerasan dan perdagangan. Berdasarakan kondisi inilah maka, Komisi Perlindungan Anak Indonesia1 mensinyalir bahwa praktek perdagangan anak meningkat pasca bencana alam di daerah. Korbannya adalah anakanak yang kehilangan orang tua akibat bencana tsunami dan gempa bumi di NAD, Jawa Tengah dan DIY. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan rusaknya fasilitas kesehatan dan sanitasi serta lingkungan yang tidak sehat di tempat penampungan yang dalam perkembangan selanjutnya berdampak buruk terhadap kesehatan anak yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kesehatan anak.

Berdasarkan kondisi itulah maka, banyak sekali pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat (lokal maupun internasional), perusahaan, organisasi massa dan masyarakat selalu mengambil bagian dalam upaya penanggulangan bencana khususnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang menjadi koban bencana.

Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak harus meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.[1]

Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-undang  Perlindungan Anak UUPA

Konvensi Hak Anak ( Convention of Rights of The Child ) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.1 Sebelum disahkan Konvensi Hak Anak, sejarah mencatat bahwa hak-hak anak jelas melewati perjalanan yang cukup panjang dimulai dari usaha perumusan draf hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglantynee Jebb, pendiri Save the Children Fund. Setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak,pada Perang Dunia Pertama, Jebb membuat draft “Piagam Anak” pada tahun 1923. Beliau menulis: “Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapat hak universal”.[2]

Di Indonesia, Konvensi Hak Anak baru diratifikasi[3] pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990[4]. Konvensi Hak Anak dewasa ini telah diratifikasi oleh banyak negara anggota PBB. Sampai dengan bulan Februari 1996 konvensi ini telah diratifikasi oleh 187 (seratus delapan puluh tujuh) negara.

Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sekarang telah diubah dengan nomor 35 tahun 2014, selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak termasuk penanganan anak terdampak bencana alam. Undang-Undang ini menekankan bahwa dalam pemenuhan hak dasar anak, setiap pemangku kepentingan khususnya Negara, orang tua, keluarga dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab. Inilah yang membedakan antara KHA dan UUPA dimana dalam KHA pemangku kewajiban pemenuhan hak anak adalah Negara sebagai konsekwensi dari ratifikasi sedangkan UUPA mengatur bahwa pemangku kewajiban bukan hanya negara tetapi orang tua, keluarga dan masyarakat secara luas. Masyarakat dalam konteks ini adalah elemen civil society seperti lembaga swadaya masyarakat (local maupun internasional), organisasi massa, perkumpulan dan lain-lain.

Jika kita melihat Sejarah dari hak anak itu sendiri tidak terlepas dari beberapa rentang persitiwa berikut:[5]

  1. 1923 : Seorang aktivis perempuan bernama Eglantyne Jeb mendeklarasikan 10 pernyataan hak – hak anak yaitu hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan dan hak berpartisipasi dalam pembangunan.
  2. 1924 : Deklarasi hak anak diadopsi dan disahkan oleh Majelis Umum Liga Bangsa – Bangsa.
  3. 1948 : Diumumkan Deklarasi Hak Asasi Manusia. 
  4. 1959 : PBB mengadopsi Hak – Hak Anak untuk kedua kalinya.
  5. 1979 : Disebut juga tahun anak internasional dimana tahun ini juga dibentuk satu komite untuk merumuskan Konvensi Hak Anak (KHA).
  6. 1989 : KHA diadposi oleh majelis umum PBB dan pada tanggak 20 November 1989 dimana KHA berisi 54 pasal.
  7. 1990 : Indonesia menandatangani KHA di markas besar PBB di New York.
  8. 1990 : Indonesia meratifikasi KHA melalui Kepres No. 36 Tahuun 1990 tanggal 25 Agustus 1990.
  9. 1990 : 2 September 1990, KHA disepakati sebagai hukum international.
  10. 1999 : Indonesia mengeluarkan UU No.30 tahun 1990 oleh HAM.
  11. 2002 : Indonesia mengeluarkan UUPA (Undang – Undang Perlindungan Anak) No. 23 Tahun 2002 yang terdiri dari 14 Bab dan 93 Pasal.
  12. 2014 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Anak Menurut KUHPerdata

Berbicara tentang penanganan anak berbasis hak dalam tangap darurat bencana alam, perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep hak dan anak. Hak sering didefinisikan sebagai kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap manusia dan ketika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan keberfungsian sosial manusia tersebut. Contohnya: hak atas makanan yang bergizi adalah hak dasar setiap orang/anak yang kalau tidak terpenuhi akan berakibat pada buruknya kesehatan bahkan meninggalnya seseorang. Sedangkan konsep anak dengan mengacu pada definisi Undang-Undang perlindungan anak dan konvensi hak anak, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berada di bawah usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UUPA pasal 1 ayat 1). Berdasarkan definisi ini yang menjadi batasan adalah umur bukan menikah seperti dalam KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Menurut UUPA, seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang telah menikah, tetap dikelompokkan sebagai anak. Sedangkan dalam KUHP, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum berusia 16 tahun (pasal 45). Sedangkan Undang-Undang no 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak membatasi anak dengan umur 8 sampai 18 tahun dan belum menikah. Jadi anak dibawah umur 18 tahun yang telah menikah bukan anak lagi dan dikelompokkan menjadi orang dewasa menurut UU tentang pengadilan anak (pasal 1).

Berangkat dari definisi kedua konsep tersebut maka dapat didefinisikan bahwa hak anak adalah kebutuhan paling mendasar yang melekat pada anak yang dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak ketika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi. Sedangkan aktifitas dan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah definisi dari perlindungan. Jadi, upaya penanganan anak yang terdampak bencana dalam masa emergensi secara khusus adalah termasuk dalam aktivitas-aktivitas perlindungan anak. Mengingat banyaknya kebutuhan dasar yang dapat dikelompokan menjadi hak anak dan untuk menghindari perbedaan dalam mengkategorikan hak dan yang bukan hak, di tingkat internasional disepakati sebuah konvensi hak anak yang selanjutnya menjadi acuan dalam setiap upaya perlindungan anak.

Penanganan Anak Trauma Bencana

Pada Kamus Psikologi dijelaskan bahwa trauma merupakan setiap luka, sakit, atau shock yang seringkali berupa fisik atau struktural maupun juga mental dalam bentuk shock emosi yang menghasilkan gangguan lebih kurang tentang ketahanan fungsi-fungsi mental.[6] Trauma yang ditunjukan pada penelitian ini adalah gangguan psikologis yang dialami oleh anak-anak akibat bencana alam yang menghampiri mereka. Trauma terjadi karena tidak adanya kesiapan dalam menghadapi suatu peristiwa. Oleh karena itu, anak-anak yang mengalami trauma perlu mendapatkan pertolongan dengan segera.

Kata bencana atau musibah dalam Al-Qur’an sendiri sering disebut dengan musibah. Musibah berasal dari kata ashaba yang memiliki arti peristiwa yang menimpa manusia baik yang berasal dari peristiwa alam maupun sosial, akan tetapi dalam bahasa Indonesia kata musibah memiliki arti negatif.[7] Seiring berjalannya waktu sudut pandang masyarakat mengenai kedatangan bencana mengalami perubahan bukan hanya sebagai takdir yang diberikan Tuhan melainkan bencana bisa dikarenakan atas kelalaian manusia, bisa juga karena adanya reaksi alamiah dari alam itu sendiri. Seperti yang diterangkan dalam Al-Qur’an ”dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).”[8] Dengan demikian terkadang orang-orang yang menganggap bencana itu sebagai takdir masih mengatasi bencana dengan pendekatan kultural atau budaya yang diyakininya. Masyarakat modern sekarang ini harus membaca dan menemukan solusi dari bencana dengan pendekatan yang lebih rasional.

Bencana alam yang terjadi cukup besar biasanya akan menghilangkan banyak harta benda, nyawa serta korban luka fisik maupun psikologis. Korban bencana tersebut perlu mendapatkan perlakuan yang cepat untuk keamanan mereka. Pada Undang-undang RI No. 24 Tahun 2007 Pasal 26 menjelasakan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana”.[9] Korban bencana tidak memandang jabatan, usia, maupun jenis kelamin. Korban bencana bisa berasal dari kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa, atau lanjut usia.

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 26 bahwa prioritas dalam penyelamatan korban bencana adalah kelompok yang dikategorikan rentan, misalnya anak-anak, orang tua, cacat, pasien rumah sakit, dan kaum lemah lainnya.[10] Terutama anak-anak sebagai penerus bangsa harus lebih didahulukan karena lebih mudah mengalami gangguan psikologis. Sifat kepolosan dan reaksi kaget yang secara spontan cenderung mengakibatkan trauma setelah mereka terkena bencana.

Anak yang mengalami gangguan mental emosional dan kecemasan yang berat perlu penanganan secara khusus oleh tenaga yang memiliki keahlian khusus misalnya psikolog dan pekerja sosial.[11] Oleh karena itu, apabila anak mendapatkan penanganan yang salah dapat menyebabkan trauma semakin dalam dan sulit untuk disembuhkan.[12] Hal ini sangat memprihatinkan dan dapat mengganggu keberlangsungan hidup  mereka selanjutnya. Seperti halnya anak-anak korban gempa di Aceh pada tahun 2004, mereka mengalami traumatik ekstrem. Anak-anak umumnya belum memiliki kemampuan memadai untuk mengatasi penderaan fisikal dan emosional yang menerpa mereka. 

Dampak Bencana

Bencana adalah sebuah masalah yang harus ditangani dengan serius, karena apabila sudut pandang datangnya bencana masih kolot dan tradisional, maka korban yang diakibatkan karena bencana akan semakin banyak. Dampak dari bencana dibedakan menjadi dua jenis yaitu dampak secara fisik dan non fisik.

  1. Dampak fisik dari bencana

Inilah beberapa dampak fisik yang ditimbulkan dari bencana, diantaranya adalah:

  1. Kurangnya kemampuan untuk bergerak atau melakukan perjalanan karena infrastruktur transportasi yang rusak dan hancur.
  2. Terganggunya kesempatan pendidikan karena kerusakan sekolah atau guru dan siswa yang cedera atau cacat karena ada tekanan, seperti trauma.
  3. Hilangnya warisan budaya, fasilitas keagamaan, dan sumber daya masyarakat.
  4. Hilangnya pasar dan kesempatan berdagang yang disebabkan oleh gangguan bisnis jangka pendek akibat hilangnya konsumen, pekerja, fasilitas, persediaan, atau peralatan.
  5. Adanya tunawisma yang disebabkan oleh hilangnya rumah dan harta benda
  6. Kehilangan, kerusakan, dan pencemaran lingkungan akibat kerusakan bangunan dan infrastruktur yang rusak dan belum diperbaiki serta deformasi dan hilangnya kulitas tanah.
  7. Sulitnya komunikasi karena kerusakan dan kehilangan infrastruktur.
  8. Kelaparan karena terputusnya rantai suplai makanan yang menyebabkan kekurangan suplai makanan dan meningkatnya harga.
  9. Dampak non fisik dari bencana:

Inilah beberapa dampak non fisik dari bencana, diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Kerusuhan publik terjadi karena bentuk pemberontakan di dalam hati ketika respon pemerintah tidak memadai.
  2. Hilangnya kepercayaan investor yang mungkin berpotensi menarik kembali investasi mereka dan di kemudian hari akan menciptakan pengangguran karena pemotongan kerja atau kerusakan kerja di tempat kerja.[13]
  3. Trauma yang mendalam karena merasa takut, kehilangan barang, kematian orangtua, sanak-saudara, serta kawannya dan terbayang- bayang akan bencana yang menimpanya.[14]

Hak-hak Anak Sebagai Korban Bencana Alam

Berdasarkan data yang dikeluarkan dalam Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia menjadi negara di dunia yang paling rawan bencana, Hal ini juga dapat dihitung dari jumlah populasi yang terancam risiko kehilangan nyawa bila bencana alam terjadi. Selaras dengan data tersebut, Indonesia menduduki peringkat tertinggi untuk ancaman bahaya tsunami, tanah longsor, dan gunung berapi. Selain itu, Negara seribu pulau ini pun menduduki peringkat ketiga untuk ancaman gempa dan peringkat keenam untuk ancaman banjir.

Ancaman tersebut tidak terlepas dari posisi geografis Indonesia yang terletak di ujung pergerakan tiga lempeng dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Sebagai negara dengan populasi yang terhitung tinggi, pemerintah diharapkan dapat membuat susunan rencana dan strategi dalam menghadapi hingga menanggulangi bencana alam untuk memperkecil dampak yang akan terjadi.

Pada fenomena bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia, salah satu kelompok paling rentan terdampak bencana alam adalah anak-anak. Hal tersebut didasarkan oleh ketidaksiapan anak-anak baik secara fisik dan mental yang masih dalam masa pertumbuhan dan bergantung pada orang dewasa. Selain itu, kejadian bencana dapat meyisakan efek traumatis yang mengerikan bagi anak. Tentunya harus ada penanganan serius dari dampak tersebut, guna menyembuhkan duka serta mencegah lebih jauh dampak yang timbul dalam diri anak di masa pertumbuhannya.

Pada tingkat internasional, hak anak sebagai korban bencana alam telah disepakati pada sebuah konvensi hak anak yang selanjutnya menjadi acuan dalam setiap upaya perlindungan anak yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Secara umum, anak memiliki hak khusus selama masa tanggap darurat, dan terdapat lima pengelompokan hak anak yang harus dipenuhi dalam konteks tahap tanggap darurat yang mengacu kepada Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak, yaitu:

Hak Sipil dan Kemerdekaan

Terdapat dua hak dasar yang harus diperhatikan terkait dengan hak sipil dan kemerdekaan pada masa tanggap darurat, yaitu:

a. Hak atas pencatatan kelahiran dan identitas (KHA Pasal 7 dan UUPA Pasal 5)

Situasi darurat dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat mengamankan harta benda dan dokumen-dokumen berharga, salah satunya akta kelahiran anak. Dalam hal ini negara wajib melindungi dan menjamin pencatatan darurat untuk memenuhi kebutuhan anak akan hak identitas mereka.

b. Hak atas kebebasan beragama (KHA Pasal 27)

Pasca bencana, bantuan datang tidak hanya dalam bentuk materi dan kebutuhan pokok, akan tetapi juga diiringi dengan bantuan yang bersifat dukungan psikologis. Dalam hal ini, bantuan psikologis harus ditujukan kepada semua anak tanpa memandang keyakinan dan agama. Setiap program yang dilakukan pada masa tanggap darurat haruslah menghormati keyakinan dan agama korban termasuk anak. Negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan anak, dimana program yang dilaksanakan tidak dijadikan media untuk mengubah keyakinan anak.

  • Hak Untuk Tidak Dipisahkan dan Penyatuan Kembali dengan Orang Tua (KHA Pasal 9 dan Pasal 10, UUPA Pasal 7)

Bencana alam memungkinkan anak terpisah dari orangtuanya. Oleh karena itu prioritas utama program yang harus dijamin oleh negara adalah program reunifikasi atau mempertemukan anak dengan orang tua dan keluarganya, yang tercatat selamat dalam bencana alam tersebut sebelum dilakukan program pengadopsian bagi anak yang tidak memiliki anggota keluarga yang selamat.

  • Hak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Negara berkewajiban untuk menjamin adanya rancangan program yang memperhatikan kebutuhan anak termasuk didalamnya anak-anak dengan kebutuhan khusus pasca bencana alam. Hal tersebut dijamin sebagaimana pengaturan adanya hak atas pelayanan kesehatan dan standar penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam? dalam Konvensi Hak Anak.

  • Hak Atas Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Kerusakan yang disebabkan pasca bencana yang menyebabkan rusaknya fasilitas pendidikan, menjadi tanggung jawab negara yang menjadi prioritas untuk segera? mengatasi permasalahan tersebut, dengan program tanggap darurat untuk mengakomodasi hak atas pendidikan bagi anak tetap berjalan. ?Hak atas waktu luang yang dimaksud adalah hak untuk dapat bermain, melakukan rekreasi dengan pengembangan aktivitas yang bertujuan untuk terus mendorong perkembangan masa tumbuh kembang anak.

  • Hak Atas Perlindungan Khusus

Berbagai keadaan yang tidak diinginkan tidak dapat dielakan keberadaannya dalam situasi darurat pasca bencana alam. Oleh karena itu, negara wajib mengatur adanya perlindungan bagi anak agar terhindar dari hal-hal seperti: eksploitasi ekonomi (KHA Pasa 32); eksploitasi dan kekerasan seksual (KHA Pasal 34); penculikan dan perdagangan anak (KHA Pasa 35); dan berbagai perbuatan lain yang mengancam keselamatan anak.

Kondisi psikologis seorang anak juga menentukan tingkat trauma, betapapun besarnya bencana dan apapun bencananya jika anak tersebut kuat menghadapinya tidak menutup kemungkinan dia hanya akan mengalami kaget saja di awal. Keceriaannya akan kembali hadir ketika keadaan mulai membaik dan kondisi tenang.

Perubahan akibat trauma karena bencana bisa menyerang perilaku, pola hidup, atau perasaan. Adapun untuk tanda-tanda kepulihan anak trauma dapat dilihat dari hilangnya gejala-gejala trauma yang menimpa anak. Artinya anak telah kembali seperti semula menjadi anak yang dikenal di lingkungan tersebut.

Jadi trauma healing adalah suatu metode penyembuhan pada gangguan psikologis yang dialami oleh seseorang karena lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental.

Trauma healing diberikan pada tingkatan bantuan darurat yaitu pemenuhan keselamatan diri dari stres yang dialami akibat bencana dahsyat yang menghampiri individu. Pemulihan dari suatu trauma membutuhkan waktu lama atau tidaknya proses trauma healing tergantung dari individu itu sendiri.


[1] Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 1

[2] Darwan Prinst, S.H., 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103- 119

[3] Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu Negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi

[4] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

[5] Artikel, “Peduli Hak Anak”, https://pedulihakanak.wordpress.com/2008/11/20/sejarahhak-anak, diakses pada tanggal 18 Maret 2017.

[6] James Drever, Kamus Psikologi, (Jakarta: Bina Aksara 1988), hlm. 498.

[7] Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lembaga Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammad, Fikih Kebencanaan Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Ke-29 Tahun 2015 di Yogyakarta, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lembaga  Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), hlm. 13

[8] Al-Qur’an, 42: 30. Semua terjemah ayat al-Qur’an di skripsi ini diambil dari Al-Qur’an dan Terjemahnya Mushaf Fatimah (Jakarta: Al-Fatih, 2012).

[9] Pasal (26) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

[10] Soehatman Ramli, Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management), Dian Rakyat, Jakarta, 2010, hlm. 36

[11] Nurjanah, dkk, Manajemen Bencana, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 72

[12] Recovery Kawasan Bencana: Perwujudan Trauma Healing Melalui Kegiatan Psikologi dan Rohani” UNISIA Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Vol XXX No. 63, Januari-Maret 2007, hlm. 8.

[13] Bevaola Kusumasari, Manajemen Bencana, hlm 13-14.

[14] Ratna Megawangi dan Reza Indragiri Amriel, Membantu Anak Pulih dari Trauma Bencana (Petunjuk Praktik bagi Guru dan Orangtua), (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), hlm. 3.

//
Konsultasi
Kirimkan via WhatsApp?