PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI SEKOLAH

0
4.141 views

Program Studi Magister Hukum Keluarga Fak Syariah UIN SU (Muflika Gusliandari, Roro Retno Wulan Sari, Fadiah, Ade Ulfa Amin)

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Nantinya anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.[1]

Selain itu, anak merupakan manusia paling lemah yang sangat bergantung pada orang dewasa. Allah Swt. menganugerahkan dan mengamanahkannya kepada orang tua, oleh sebab itu, timbullah tanggung jawab untuk merawat, mengasuh, mendidik dan melindunginya[2] sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. at-Tahrim ayat 6 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka….” atau hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah “Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik” dan hadits lain dari riwayat Abdullah bin Umar “Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan yang telah engkau berikan kepadanya”.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan menurut Pasal 1 KHA/Keppres Nomor 36 Tahun 1990, “Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Di samping itu menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak dalam Pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak[3] menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dimajukan, dilindungi, dipenuhi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dalam pasal tersebut juga memberikan definisi dari perlindungan anak, yakni:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[4]

Definisi di atas memberikan pengertian bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. Adapun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perlindungan anak dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada era pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52-66 yang mengatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”. Kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan representasi untuk melindungi hak-hak anak yang melakukan pelanggaran hukum. Pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana Undang-undang ini secara khusus menjelaskan anak didik pemasyarakatan.

Perlindungan anak dalam ajaran Islam pun banyak diatur sebagaimana dalam QS. Ali Imran ayat 33-37, yang mana pada ayat-ayat tersebut diceritakan tentang keluarga Imran yang telah dipilih oleh Allah (seperti Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh dan keluarga Nabi Ibrahim) sebagai suatu keturunan dengan melebihkannya dari keturunan yang lain. Contoh ayat lainnya juga dapat dilihat dalam QS. Maryam ayat 12-15. Islam juga melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun, karena anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan. Hal ini terdapat dalam QS. al-Israa ayat 31, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan…”. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, anak harus tetap dilindungi dalam kondisi apapun dan agar ia dapat memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup serta tumbuh kembang dengan baik.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensinya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah pada Pasal 1 menyebutkan bahwa, “Sekolah adalah adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)/Raudatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Penjabaran ini merumuskan fungsi pendidikan dalam undang-undang tersebut pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa pendidikan hendaknya juga membentuk karakter anak didik, tidak hanya menciptakan manusia yang cerdas.

Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani).[5] Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan.[6]

Dalam hal pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran tidak terlepas dari peran guru dan sekolah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi bantuan dan dorongan, tugas-tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat.

Tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkat laku anak tidak menyimpang dengan norma-norma yang ada. Dalam hal mendidik, guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.[7]

Anak-anak tentu saja masih rentan terhadap pengaruh dari lingkungannya, oleh karena itu, dalam penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak,[8] negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana tertuang dalam Pasal 20-26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, dalam rangka menjamin penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif, maka pemerintah membentuk suatu lembaga perlindungan anak, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)[9] yang mana lembaga independen[10] ini kedudukannya setara dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Selain membentuk suatu lembaga, pemerintah juga menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Bagi anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental, diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Dan pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan khusus bagi anak dari keluarga yang tidak mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Anak yang berada dalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya, yang mana hal tersebut tertuang dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Tindak kekerasan ataupun hal-hal yang dapat membahayakan jiwa serta masa depan seorang anak juga diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kekerasan menurut KUHP Pasal 89 adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, sehingga orang yang terkena tindakan itu merasa sakit yang sangat. Sedangkan kekerasan terhadap anak menurut pasal 13 Undang-undang Perlindungan Anak adalah perlakuan: diskriminasi; eksploitas, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Maksud dari kekerasan dan penelantaran anak adalah:

Semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cidera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.[11]

Ada beberapa jenis kekerasan pada anak, yaitu[12]:

  1. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi yang menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik dapat berupa:
  2. Dipukuli atau ditempeleng;
  3. Ditendang;
  4. Dijewer, dicubit;
  5. Dilempar dengan benda-benda keras;
  6. Dijemur di bawah terik sinar matahari.
  7. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual ini dapat juga berupa:
  8. Perlakuan tidak senonoh dari orang lain;
  9. Kegiatan yang menjurus pada pornografi;
  10. Perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak;
  11. Perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggung jawab;
  12. Tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada kegiatan prostitusi.
  13. Kekerasan emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa:
  14. Kata-kata yang mengancam;
  15. Menakut-nakuti;
  16. Berkata-kata kasar;
  17. Mengolok-olok anak;
  18. Perlakuan diskriminatif dari orang tua, keluarga, pendidik dan masyarakat;
  19. Membatasi kegiatan sosial dan kreasi anak pada teman dan lingkungannya.
  20. Tindakan pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti:
  21. Pengabaian pada kesehatan anak;
  22. Pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak;
  23. Pengabaian pada pengembagan emosi (terlalu dikekang);
  24. Penelantaran pada pemenuhan gizi;
  25. Penelantaran dan pengabaian pada penyediaan perumahan;
  26. Pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
  27. Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penggunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi keuntungan orang tuanya atau orang lain, seperti:
  28. Menyuruh anak berkerja secara berlebihan;
  29. Menjerumuskan anak pada dunia prostitusi untuk kepentingan ekonomi.

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Sementara dalam Pasal 54 menegaskan bahwa, “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Walaupun sudah banyak peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, namun masih saja banyak terjadi berbagai macam bentuk, mulai dari fisik, psikis, hingga kekerasan seksual. Terhadap berbagai bentuk kekerasan itu, anak berperan menjadi korban atau pelaku, atau korban dan sekaligus sebagai seorang pelaku. Tawuran, kekerasan pada saat masa orientasi siswa, pelecehan seksual sesama murid, bullying atau segala hal yang melanggar perlindungan anak di sekolah bahkan sudah menjadi tradisi di sebagian sekolah yang seringkali melibatkan anak secara massif. Banyak juga terjadi kasus yang melibatkan guru sebagai pelaku, dimana guru melakukan tindakan yang tidak terpuji sebagai orang tua anak di sekolah, seperti memukul, menghardik, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, memberi perlakuan tidak senonoh dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena peraturan dan perlindungan anak di dunia sekolah serta penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak kurang berjalan dengan semestinya.

Apabila terjadi hal-hal yang demikian, maka lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dengan orang atau guru yang bersangkutan atau dengan pihak sekolah. Namun jika demikian tidak dapat diselesaikan, maka dapat dilaporkan kepada pihak berwajib. Semisal dengan memaki dapat membuat anak menjadi tidak nyaman, maka caci maki tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan atas si anak dan guru tersebut dapat dituntut secara pidana[13] sebagaimana yang di maksud dan diatur dalam Pasal 315 KUHP:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.

Semisal juga dengan kasus pelecehan yang menimpa sang anak, baik itu dilakukan atau diucapkan maupun isyarat tubuh dengan maksud tertentu, yang tidak disukai dan diharapkan oleh subjek yang menjadi sasarannya, tindakan pelecehan ini dapat diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.[14] Hal ini diterangkan dalam Pasal 289 KUHP:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesussilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Dapat dilihat juga dalam Pasal 295 KUHP:

  • Diancam:
  • Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur dengan orang lain.
  • Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
  • Jika melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaannya, dapat ditambah sepertiganya.
  • Bila pelakunya adalah orang tua atau guru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 295 ayat (1) angka 1 KUHP di atas, pelakunya dapat dijerat dengan pidana penjara 5 tahun. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pelaku juga dapat dikenakan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.[15]

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Agus. Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Guru dalam Mendidik Siswa. Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, 2 (Juli-Desember 2016): 196-208

Candra, Mardi. Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

Damaya, ed. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Perlindungan Anak. Yogyakarta: Laksana, 2018

Kemenag RI. Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2019

Kuncoro, Wahyu. Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010

Nahuda, dkk., Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan. Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, 2007

Nuriyatun, Puji Dwi. Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab di SD Negeri 1 Bantul (Skripsi). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016

S., Laurensius Arliman. Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah. Jurnal Selat 4, 2 (Mei 2017): 219-233

Yuliswidaka, Arnanda dan Satrio Ageng Rihardi. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Anak di Kota Magelang (artikel). Magelang: Universitas Tidar

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak (akses 17 Desember 2019)

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional


[1] Lihat dalam artikel Arnanda Yuliswidaka dan Satrio Ageng Rihardi. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Anak di Kota Magelang, (Magelang: Universitas Tidar), h. 27.

[2] Tanggung jawab orang tua adalah (1) Perawatan yakni dengan menjaga kebersihan dan kesehatan baik dari gizinya, imunisasi dan memberi pengobatan yang tepat dan cepat; (2) Pengasuhan adalah memenuhi kebutuhan pangan (makanan atau minuman yang sehat sesuai dengan keutuhan sang anak menurut usianya); (3) Pendidikan yaitu memberi keteladanan dan pembiasaan untuk membangun karakter positif dan memberi rangsangan dan latihan agar kemampuannya meningkat; (4) Perlindungan merupakan kegiatan menjamin anak dalam keadaan aman dan selamat serta melindungi anak dari perlakuan kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya. Lihat dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019), h. 101-102.

[3] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang ini mengalami perubahan, yakni perubahan tentang Undang-undang Perlindungan Anak yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak ini disebabkan karena untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin. Lihat dalam https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak di akses pada Selasa, 17 Desember 2019.

Kemudian mengalami perubahan kedua, yakni dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Penjelasannya. Dan mengalami perubahan lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

[4] Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

[5] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah pada Bab I mengenai Pendahuluan.

[6] Ibid., Bab II mengenai Karakteristik Pembelajaran.

[7] Affandi, Agus. Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Guru dalam Mendidik Siswa. Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, 2 (Juli-Desember 2016), h. 197-198.

[8] Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak meliputi hal-hal yang menyangkut kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak tersebut dilahirkan, yakni perlindungan terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan yang sifatnya khusus atau eksepsional. Lihat: Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur, Ed. Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 64.

[9] Tugas KPAI adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan serta pertimbangan kepada presiden.

[10] Lembaga yang bersifat independen itu tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan dari mana serta kepentingan apapun, kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989.

[11] Nahuda, dkk., Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan, (Jakarta: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, 2007), h. 6.

[12] Ibid., h. 6-9.

[13] Wahyu Kuncoro, Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 231.

[14] Ibid., h. 232-233.

[15] Ibid., h. 234-235.