PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI KELUARGA

0
6.306 views

Program Studi Magister Hukum Keluarga Fak Syariah UIN SU (Nur Halimah Assa’diah, Sri Suci Ayu Sundari, Indira Aprilia Sani Malik

PENDAHULUAN

            Konsep dasar perlindungan dan pengasuhan anak menitikberatkan pada kemampuan orang tua, keluarga, dan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih, dan asuh.

Anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, kepribadian, dan produktivitas. Kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar antara anak dan orang tua. Serta kebutuhan fisik biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Hal ini sesuai dengan Hadis yang mengatakan ”Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik” (HR. Ibnu Majah).[1]

Generasi yang berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. setiap muslim wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam aspek kehidupan. Allah SWT mengharuskan setiap umat agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. An-Nisa’:9

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak. Kerapian keluarga menjadi faktor yang dominan terhadap kompleksitas permasalahan dan pelanggaran hak anak. Anak berada di jalanan, anak dieksploitasi, anak ditelantarkan, anak diperdagangkan, anak terlibat pornografi, dan anak berhadapan dengan hukum terjadi karena rapuhnya fondasi keluarga. Perlindungan anak sudah semestinya dilakukan secara sistematis dari hulu sampai hilir dengan basis utama pada penguatan ketahanan keluarga.

Ada lima pilar perlindungan anak, di antaranya keluarga dan negara. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peranan penting. Di dalamnya, disemai indah pancaran cinta dan kasih sayang, yang ditujukan agar anak-anak mendapatkan hak-hak sehingga berdampak positif dalam tumbuh kembang mereka.

Jika di level keluarga saja anak-anak tidak mendapatkan fondasi yang kuat dalam pembentukan karakter dan mental, besar kemungkinan pada masa yang akan datang mereka akan menjadi sosok manusia rapuh. Ini tentu menjadi problematika sosial karena akan banyak generasi yang lemah dan tidak berkualitas. Keluarga memiliki tanggung jawab besar membentuk kecerdasan otak, emosi, dan spiritual anak. Itu semua hanya bisa diwujudkan jika keluarga berada dalam kerukunan, harmoni, dan penuh cinta kasih.

Selain perhatian kita tertuju pada pengasuhan anak dalam keluarga, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah perlindungan anak dari aspek hukum. Pilar keluarga saja tidak cukup untuk benar-benar melindungi anak-anak kita.

Dibutuhkan kehadiran negara, dengan segala perangkat dan kekuasaan yang dimilikinya. Perangkat hukum dan pemaksaan tunduk terhadap undang-undang adalah privilese yang dimiliki pemerintah. Hadirnya UU menjadi landasan agar pemerintah bisa mengatur roda kehidupan sosial masyarakat kita.

Ada dua hal penting yang harus dilakukan terkait dengan perlindungan anak. Pertama, urgensi pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Kedua adalah pentingnya penguatan keluarga sebagai salah satu pilar perlindungan anak.

UU Perlindungan Anak mengenal adanya pemberatan hukuman. Dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, dan pengasuh berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi atau seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.

Di dalam ayat dua, orang tua, wali, dan pengasuh yang seharusnya melindungi anak, tapi justru menjadi pelaku kejahatan anak, mereka bisa diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Di sinilah urgensi pemberatan hukuman anak karena pada faktanya pelaku kejahatan anak adalah orang-orang terdekat, seperti ayah, paman, saudara, dan sebagainya.

Inilah gagasan tentang pentingnya perlindungan anak. Berawal dari mendidik anak dengan cinta di dalam keluarga yang kemudian dilanjutkan dengan kehadiran negara yang kuat dan berwibawa.

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengaturmasalah eksploitasi anak anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual. Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak

Perlindungan Hukum terhadap Anak Lahir diluar Nikah

Anak yang dilahirkan tidak ada dosa baginya, bahkan suci bagaikan kertas tiada tinta, sebagaimana hadis nabi:

كل مولود يولد على الفطرة فابو اه يهو دانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Bahwa setiap yang dilahirkan manusia adalah suci, orangtua nya lah yang membuat anak tersebut yahudi, nasrani, atau majusi.[2]

Hadis tersebut mempunyai maksud bahwa manusia lahir dalam keadaan suci, walaupun lahir dari hasil perbuatan zina sekalipun , karena perbuatan dipertanggungjawabkan adalah oleh yang melakukan, bukan yang dihasilkan.

Ironinya di Indonesia anak di luar nikah secara hukum positif tidak dapat disamakan, namun yang terjadi adalah diskriminasi antara anak luar nikah maupun anak dari hasil pernikahan, diskriminasi tersebut mencerminkan tidak terlaksananya sila ke-5 pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hanya sekedar ideal saja, hal tersebut dibuktikan dengan anak luar nikah tidak bernasabkan ayah, tidak mendapat warisan dari ayah.

            Secara filosofi jelas setiap manusia adalah sama, dengan tetap mendapatkan haknya, tentunya anak luar nikah maupun tidak sebenarnya kedudukannya tidak berbeda. Jika terjadi diskriminasi maka anak tersebut akan mengalami perubahan sikap, dikarenakan merasa rendah diri, yang lebih mengiris lagi adalah tidak mendapat hak dan akhirnya terlantar. Padahal manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan suatu bangsa, dan pembangunan diarahkan untuk menumbuhkan manusia yang bertanggung jawab.[3]

            Perlindungan anak luar nikah secara hukum positif, sebenarnya sudah baik, sebagaimana pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:[4] “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu di antaranya adalah prinsip persamaan di hadapan hukum, berlakunya persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Prinsip tersebut, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dengan demikian hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

            Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28 ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. berarti ada kejanggalan antara UUD NKRI Tahun 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 43 Ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.[5]

Di situ jelas bahwa dapat disimpulkan undang-undang perkawinan tidak dapat membawa amanat pancasila sila ke-5 dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indongsia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (1).

Kemudian saat usulan Pasal 49 RUU Perkawinan mendapat penolakan, dan akhirnya disepakati bahwa substansi diletakkan dalam Pasal 43 dengan bunyi: (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya; (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hanya saja sejak disahkan UUP pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975, hingga kini telah berjalan lebih dari 35 tahun, namun peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kedudukan anak luar perkawinan belum juga menjadi kenyataan.

Dimana semula dalam RUU Perkawinan yang diajukan ke DPR, substansi Pasal tersebut terdapat pada Pasal 49, yang berisi ayat: (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; (2) Anak yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diakui oleh ayahnya; (3) Anak yang dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat disahkan dengan perkawinan kedua orang tuanya.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat

Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak.

Pengangkatan anak (adopsi) bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut didaerah yang bersangkutan, ada yang mengikuti hukum adat setempat dan ada yang mengikuti hukum islam bagi masyarakat muslim dan ada yang memilih hukum perdata.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan anak UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan dari pengangkatan anak menurut peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 pasal 2 dikatakan bahwa : Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan. Dalam pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak.

            Dalam Staatblaat 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak atau adopsi adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan anak yang dilahirkan anak perkawinan orang tua angkat. Akibatnya adalah dengan pengangkatan tersebut, si anak terputus hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran. Oleh karena itu, secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat sama dengan anak kandung harus merawat dan menghormati orang tua layaknya orang tua kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Pengangkatan anak atau adopsi yang diatur dalam BW hanya pengangkatan anak atau adopsi luar kawin, yaitu sebagaimana termuat pada Buku I Bab XII Bagian III Pasal 280 sampai Pasal 290. Sedangkan pengangkatan anak atau adopsi sebagaimana terjadi dalam praktek di masyarakat dan dunia peradilan sekarang, tidak hanya terbatas pada pengangkatan anak atau adopsi diluar kawin, tetapi sudah mengcakup pengangkatan anak atau adopsi dalam arti luas.

           Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga tabanni (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum seperti yang telah dilakukan masyarakat jahiliyah, artinya terlepasnya hukum kekerabatan antara ayah kandung dengan anaknya dan berpindahnya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan tabanni dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak angkat dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala konsekuensi hukumnya. Larangan tabanni dengan cara memasukkan hukum kekerabatan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya dibatalkan oleh Allah dalam surah al- Ahzab ayat 4-5 yang artinya

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

            Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat adalah hubungan anak asuh dan orang tua asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menimbulkan hubungan nasab. Akibat yuridis dari tabanni dalam hukum Islam hanyalah tercipta hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab.

Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami

Seorang suami yang poligami dengan alasan perlindungan anak maka dia juga dituntut untuk memperlakukan anak sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut. Apabila dia tidak mampu untuk itu, maka kiranya dia mempertimbangkan untuk tetap melakukan poligami atau mencukupkan dengan satu istri dan anak-anak dari seorang istri tersebut.

Tetapi jika seorang suami yang akan berpoligami benar-benar mampu untuk melindungi, memelihara dan memperlakukan anak sebaik mungkin sesuai dengan isi dari Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka dia akan diamanati tanggung jawab besar sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Ketentuan pasal 26 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi: “memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”. Sebenarnya pengasuhan anak pada prinsipnya berhak diasuh oleh orang tuanya, karena orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, orang tua juga memiliki ikatan batin yang kuat dan khas, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun dan siapapun. Ikatan yang khas dan ikatan yang kuat yang kemudian sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika ikatan yang kuat dan khas ini memperoleh warna positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dan sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini menorehkan warna yang negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara optimal.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 37 disebutkan bahwa: (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.  (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa ketika orang tua tidak bisa menjamin tumbuh kembang seorang anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya, maka pemerintah mengupayakan pengasuhan anak kepada lembaga panti sosial sebagai upaya terakhirnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (1) tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap pelanggaran atas hak anak poligami yaitu bagi orang tua yang melanggar hak anak keluarga poligami dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979.

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasaan dalam Rumah Tangga

Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap anak menjadi suatu sorotan keras dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai suatu indikator buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 21 dan 25 dalam UU ini juga mengatur lebih jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum terhadap anak juga ditampilkan implisit dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. UU Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 butir a yakni “seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya“.

Dalam ketentuan umum pasal ini menjelaskan tentang keluarga tersebut dan anak menjadi satu anggotanya. Instrumen hukum diatas menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia memberi perhatian terhadap keberadaan anak. Adapun hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (the best interest of the child), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak.[6]

            Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi”.


[1] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit Bina Kelurga Sakinah, 2019), h. 91

[2] Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Barri (penjelasan kitab Shahih al-Bukhari), Terjemahan Amiruddin, Jilid XXIII, (Jakarta: Pustaka Azzam 2008), h. 568

[3] F. Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 42

[4] Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[6] M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2007), h. 122