HAJI BERULANG

0
769 views


A. Deskripsi Masalah

  1. Salah satu syarat wajib melaksanakan ibadah haji adalah adanya istitha’ah (kemampuan), yang antara lain terkait dengan harta, kesehatan, dan antrian untuk memperoleh kesempatan berangkat ke Baitullah. Seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dan juga peningkatan kesadaran keberagamaan, maka terjadi antrian keberangkatan calon jamaah haji di Indonesia.
  2. Kewajiban melakukan ibadah haji itu hanya satu kali seumur hidup yakni, jika seseorang yang telah melaksanakan haji satu kali berarti sudah terpenuhi kewajibannya. Jika seseorang sudah pernah haji sekali kemudian dia mengulangi haji untuk kedua kalinya dan seterusnya, maka hukumnya Sunnah.
  3. Banyak ditemui, bahwa seseorang yang masuk dalam antrian pemberangkatan ibadah haji adalah orang yang bermaksud untuk haji sunnah, telah menunaikan kewajiban haji. Mereka yang telah menunaikan haji tersebut ikut dalam antrian menyatu dengan calon jamaah haji yang hendak melaksanakan kewajibannya. Akibatnya, antrian menjadi lebih panjang.

B. Pertanyaan/Rumusan Masalah

  1. Bagaimana hukumnya berhaji berulang ?
  2. Bagaimana hukum berhaji sunnah yang berdampak pada menghalangi calon jamaah haji wajib
  3. Bagaimana peran negara dalam menjamin pelaksanaan ibadah haji secara baik

C. Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan Haji Berulang dalam ketentuan ini adalah haji yang dilakukan tidak dalam status hukum haji wajib. Haji wajib yang dimaksud adalah sesuai dengan firman Allah

D. Ketentuan Hukum

  1. Kewajiban melakukan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup. Seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji satu kali berarti sudah terpenuhi kewajibannya. Jika seseorang sudah pernah haji sekali kemudian dia mengulangi haji untuk kedua kalinya dan seterusnya, maka hukumnya Sunnah.
  2. Menghalangi seseorang yang hendak melakukan kewajiban ibadah haji hukumnya haram. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji wajib, diharuskan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan haji wajib.
  3. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perjalanan ibadah haji bagi calon jamaah haji agar memperoleh kesempatan, dan mengatur serta membatasi jamaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji wajib dengan aturan khusus.