Penyerahan Sertifikat Halal kepada 31 Perusahaan

0
2.823 views

MUI Sumut.Com, 13 Feb

LPOM MUI Sumut menyerahkan Sertifikat Halal kepada 31 Perusahaan Jumlah produk sebanyak 420 dan bahan 725 jenis, pada 13 Februari 2020

Prof, Dr. H. Abdullah Syah, mengatakan bahwa Islam adalah muamalah. Bahkanmemiliki prinsip-prinsip tersendiri dalam kegiatan ekonomi yang bersumber dari Alquran dan Hadis, prinsip-prinsip tersebut bersifat abadi. Adanya regulasi tentang sertifikat halal sebuah produk baik makanan, obat- obatan maupun kosmetik merupakan bagian dari perlindungan terhadap konsumen khususnya yang beragama islam. Islam sendiri dalam ajarannya diperintahkan untuk mengkonsumsi produk yang halal. Dari segi makanan dan barang, orang-orang Islam diperintahkan supaya memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih.

(Q.s. Al- Baqarah [2]:172) yang artinya: “ wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik (halal) yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada allah jika betul kamu hanya beribadah kepadanya ”.  

Kebersihan, kesucian dan baik buruknya suatu makanan dan barang yang digunakan oleh orang-orang islam senang tiasa terkait dengan hukum halal dan haram. Oleh karena itu umat islam perlu mengetahui informasi yang jelas tentang halal dan haram dalam aspek makanan, minuman, obat, kosmetika dan berbagai  jenis barang lainnya yang sering dikonsumsi oleh umat islam. Penentuan status halal haramnya sebuah produk baik makanan, obata-obatan atau kosmetik bukanlah perkarah muda.

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam, Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan sebagai kependataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas bahkan menyangkut hungan antara manusia dengan Allah Swt. Telah terdapat perlindungan konsumen Muslim atas produk barang dan jasa menjadi sangat penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal antara lain: Pertama, bahwa konsumen Indonesia mayoritas merupakan konsumen beragama Islam yang sudah sebaiknya mendapat perlindungan atas segala jenis produk barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat Islam (konsumen Islam) harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu brang dan jasa serta tingkat kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Kedua, bahwa Pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya aktif untuk melindungi konsumen-konsumen yang mayoritas beragama Islam. Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik.

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pada pasal 4 (a) disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini meneunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen Muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia. Berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman untuk dikonsumsi. Salah satunya pengertia nyaman untuk dikonsumsi. Salah satu bagian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya yag dalam terminologi lain adalah halal. Kewajiban produsen untuk melakukan sertifikasi halal telah ada berdasarkan UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pada dasarnya sertifikasi halal tidak Cuma menguntungkan konsumen tetapi juga produsen. Dengan produk halal maka kepercayaan dan loyalitas konsumen akan meningkat, selain itu jika produk itu halal maka pasarnya bisa menjangkau semua kalangan baik muslim maupun non muslim