KEKUASAN MENGADILI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

    0
    3.652 views


    Kata kekuasaan atau sering disebut kompetensi (competentie) terkadang juga di disebut kewenangan dalam kaitannya dengan hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut” sekaligus juga dibicarakan di dalamnya tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.

    Permasalahan kekuasaan Mengadili muncul disebabkan berbagai faktor,  seperti faktor instansi Peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi berhadapan dengan peradilan tingkat pertama. Disamping itu ada juga faktor perbedaan atau pembagian yuridiksi berdasarkan lingkungan peradilan yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (attributtive competentie, attributive juridiction).[1]

    Permasalahan yuridiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk yuridiksi absolut dan relatif. Untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih terinci:

    1. Kekuasaan Relatif

    Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaanya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainya, misalnya Pengadilan Negeri Medan dengan Pengadilan Negeri Binjai. Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Binjai satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama tingkat pertama. Jadi tiap tiap pengadilan negeri mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yuridiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten.

    Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Negeri mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

    Menurut teori hukum acara perdata, apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri mana saja diperbolehkan dan Pengadilan Negeri tersebut masih boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (penggugat dan tergugat) memilih untuk berperkara di muka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati. Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain. Pengadilan negeri dalam hal ini boleh menerima perkara tersebut maupun menolaknya. Biasanya Pengadilan Negeri tidak berkenan menerima gugatan/permohonan semacam ini.

    Untuk menjadi pegangan agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru ada beberapa patokan yang ditentukan undang-undang yaitu:

    1. Actor Sequitur Forum Rei (Domicili)

    Patokan ini digariskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan: yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN tempat tinggal tergugat dan bukan patokannya locus delicti seperti yang diterapkan dalam perkara pidana.

    Yang dimaksud dengan tempat tinggal tergugat adalah tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya [2] yang ditetapkan berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga, Surat pajak, dan Anggaran Dasar Perseroan.

    Seorang istri dianggap mempunyai tempat tinggal di tempat tinggal suaminya, anak-anak yang belum dewasa bertempat tinggal di salah satu tempat orang tua  atau walinya.

    Bagi mereka yang ditugaskan pada jawatan-jawatan umum dianggap mempunyai tempat tinggal di tempat mereka menunaikan jabatan itu. Misalnya seorang Rektor Perguruan Tinggi atau petugas lainnya, bila digugat dalam jabatannya, maka gugatan itu ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumya meliputi tempat kantor Tergugat itu berada.

    Pasal 17 BW menentukan, bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Dalam hal tidak ada tempat tinggal yang demikian, maka tempat tinggal yang sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal.

    Apabila tergugat memiliki dua atau lebih tempat tinggal yang jelas dan resmi, gugatan dapat dianjukan penggugat kepada salah satu Pengadilan Negeri, sesuai dengan daerah hukum tempat tinggal tersebut[3]

    2. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi.

    Di atur dalam pasal 118 ayat (2) HIR yang menegaskan: Jika tergugat lebih dari seseorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat[4]

    Dalam hal ada beberapa tergugat, dihadapan hakim ditempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat[5]. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap mengatakan[6] bahwa bertitik tolak dari ketentuan di atas, kepada penggugat diberikan hak opsi pengajuan gugatan berdasarkan asas actor sequitur forum rei dengan acuan penerapan:

    • tergugat yang ditarik sebagai pihak, terdiri dari beberapa orang (lebih dari satu orang)
    • masing-masing tergugat, bertempat tinggal di daerah hukum PN yang berbeda Misalnya A bertempat tinggal di daerah hukum Medan, B bertempat tinggal di daerah hukum Binjai dan C bertempat tinggal di Siantar
    • Dalam hal demikian undang-undang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih salah satu Pengadilan yang dianggap paling menguntungkan.

    3. Actor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi,

    Dalam HIR Pasa 118 ayat (2) dan Rv  Pasal 99 ayat (6) menjelaskan bahwa dalam hal tergugat satu sama lain punya hubungan. Yang satu berkedudukan sebagai debitur pokok sedangkan selebihnya sebagai penjamin. Maka dalam kasus ini kompetensi relatif PN yang berwenang mengadili adalah PN yang daerah hukumyua meliputi tempat tingga debitur pokok dan kepada penggugat tidak diberi hak opsi untuk memilih PN berdasarkan daerah hukum tempat tinggal penjamin

    4. PN di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat.

    Pasal 118 ayat (3) memberikan hak kepada Penggugat mengajukan gugatan kepada PN tempat tinggal Penggugat dengan syarat apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui dan penerapan ini tidak boleh dimanipulasi penggugat, sehingga diperlukan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tergugat yang beritikad buruk menghilangakan jejak tempat tinggalnya. Karena dengan ketentuan ini undang-undang membuka jalan bagi penggugat membela dan mempertahankan haknya melalui pengadilan, meskipun tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.[7]

    5. Forum Rei Sitae (tempat barang sengketa)

    Pasal 118 ayat (3) menyatakan bahwa suatu gugatan menyangkut  barang tidak bergerak, seperti tanah, gedung, dan lain-lain harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kompetensinya mencakup tempat barang tidak bergerak itu berada. Dalam hal ini timbul beberapa penafsiran.

    Penafsiran pertama; penerapan kompetensi relatif berdasarkan letak benda tetap, tergantung pada tempat tinggal tergugat tidak diketahui dan objek sengketa terdiri dari benda tetap[8]

    Penafsiran kedua; memisahkan patokan yang tegas antara kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat tidak diketahui dengan objek benda tetap dengan acuan penerapan: apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, PN yang berwenang didasarkan pada letak tempat tinggal penggugat, dan apabila objek sengketa terdiri dari benda tetap, menentukan PN yang berwenang mengadili didasarkan pada tempat letak benda tetap tersebut tanpa mengaitkan dengan syarat tempat tinggal tergugat. [9]

    6. Kompetensi berdasarkan pemilihan domisili

    Dalam Pasal 118 ayat (4) para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul sepakat memilih PN tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Perjanjian tersebut haruslah berbentuk akta tertulis.

    7. Pembatalan Perkawinan

    Untuk pembatalan perkawinan gugatan dapat diajukan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi:

    • di tempat kediaman suami- istri
    • di tempat kediaman suami
    • di tempat kediaman istri
    • di daerah hukum mana perkawinan itu dilangsungkan

    8. Tergugat berada di luar negeri

    Seandainya tergugat berada di luar negeri atau terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.      

    2 Kekuasaan Absolut

    Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Negerilah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung

    Secara singkat kekuasaan masing-masing lingkungan adalah sebagai berikut:

    1. Peradilan umum sebagaimana digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 (Tentang Peradilan Umum) hanya berwenang mengadili perkara: pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan khusus)
    2. Peradilan agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 (Tentang Peradilan Agama) hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai: perkawinan, kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam), wakaf serta shadaqah, ekonomi syari’ah.
    3. Peradilan TUN, menurut Pasal 47 UU No.5 tahun 1986 (tentang Peradilan TUN), kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa tata usaha negara
    4. Peradilan Meliter, sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU No. 31 tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.

    Dalam prakteknya sering terjadi kekaburan dalam penentuan batas yang jelas tentang yuridiksi absolut terutama peradilan umum pada satu pihak dan peradilan agama atau TUN.

    Disamping pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman terdapat juga sistem penyelesainan sengketa yang berdasarkan yuridiksi khusus (specific juridiction) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem dan badan yang bertindak menyelesaikan itu disebut peradilan semu atau extra judicial. Beberapa extra judicial yang memiliki yuridiksi absolut ialah:

    1. Arbitarse. (Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG). Pada dasarnya apa yang disengketakan secara materil, termasuk yuridiksi Peradilan Umum (PN). Akan tetapi secara formil, jatuh menjadi yuridiksi absolut arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. (Asas pacta sunt servanda)
    2. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan  (UU Nomor 22 Tahun 1957) sekarang disebut Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004)
    3. Pengadilan pajak  Berdasarkan UU No. 14 tahun 2002
    4. Mahkamah Pelayaran (St, 1934-215 jo. St 1938-2)

    Tap MPR No III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar lembaga-lembaga Tinggi Negara, jo Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 memberi kekuasaan atau wewenang kepada Mahkamah Agung untuk:

    1. memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah beroleh kekuatan hukum tetap.
      1. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara
      1. Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk pemberian atau penolakan grasi
      1. Menguji secara materil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
      1. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang

    Untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Mahkamah Agung melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

    1. Wewengan Pengawasan; dengan melakukan pengawasan atas jalannya peradilan, pengawasan atas pekerjaan penasihat hukum dan advokat sepanjang mencakup peradilan, serta pengawasan terhadap pemberian pemberian peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan
    2. Meminta Keterangan dan pertimbangan dari; pengadilan di semua lingkungan peradilan; jaksa agung, dan pejabat lain yang diserahi tugas penuntutan perkara
    3. Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan
    4. mengatur sendiri administrasinya, baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum.[10]

    3. Kekuasaan Absolut berdasarkan Faktor Instansional

    Faktor lain yang menjadi dasar terbentuk kewenangan absolut mengadili adalah faktor intansional[11] berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 UU No. 4 tahun 2004 memperkenalkan  sistem intansional penyelesaian perkara:

    1. Pengadilan tingkat pertama
    2. Pengadilan tingkat banding
    3. Pengadilan kasasi

    4. Sengketa Kewenangan Mengadili

    Permasalahan sengketa kewenangan mengadili diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No 14 tahun 1985 dan telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004. Menurut Pasal 33 ayat (1) bentuk sengketa kewenangan mengadili dibagi menjadi dua yaitu:

    1. Sengketa kewenangan absolut yaitu; sengketa mengadili antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lain dan atau sengketa kewenangan mengadili pengadilan tingkat banding antara lingkungan peradilan yang berlainan
    2. Sengketa Kewenangan Relatif yaitu; sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tingkat pertama yang terdapat dalam satu lingkungan peradilan yang sama, misalnya antara PN Medan dengan PN Binjai atau antara PA Medan dengan PA Binjai, dan atau kewenangan antara pengadilan tingkat banding yang terdapat dalam lingkungan peradilan yang sama

    Dalam Pasal 33 ayat (1) juga menegaskan bahwa yang berwenang dalam memutus sengketa kewenangan mengadili yang terjadi dilingkungan peradilan adalah Mahkamah Agung. Diantara kedudukan dan fungsi Mahkamah Agung adalah:

    • sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir
    • Putusan yang dijatuhkan bersifat final dan mengikat baik kepada para pihak yang berperkara maupun kepada badan peradilan.
    • Mahkamah Agung harus memberikan penegasan tentang sengketa kewenangan mengadili dan harus menetapkan pengadilan mana yang berwenang mengadili

    [1] Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hal. 28

    [2] Yang dimaksud tempat kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal. Ketentuan ini perlu untuk mengantisipasi  ahli waris yang tidak diketahui tempat tinggalnya.

    [3] Putusan MA No. 604 K/Pdt/ 1984 

    [4] R. Soesilo, RIB / HIR dengan penjelasan, (Bogor: Politea, 1985), hal. 77

    [5] Ketentuan ini terdapat dalam rumusan Rv lihat Engelbrecht, Himpunanan Peraturan Perundang-undangan RI, (Jakarta: Internusa, 1992), hal, 614

    [6] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal197

    [7] Ketentuan mengenai kebolehan ini lebih jelas diatur dalam Pasal 99 ayat (3) Rv, menyatakan : Jika ia (tergugat) tidak mempunyai tempat tinggal yang diakui, dihadapan hakim  hakim di tempat tinggal penggugat

    [8] Lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI Jakarta, April, 1994, hal. 116

    [9] Penulis lebih cendrung kepada pendapat yang kedua. Bahkan Subekti dalam Bukunya Hukum Acara Perdata hal. 37 menganggap pendapat kedua ini lebih rasional. Demikian juga dengan Mr. Soepomo menyakakan ”jika gugatannya mengenai barang tak bergerak (misalnya tanah), maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak.” Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradya Paramitha), hal. 23

    [10] Darwan Prinst, Op.cit, hal,. 16

    [11] Subekti, Op.cit, hal. 28