Pengertian Perkara dan beracara

    0
    4.612 views


    Perkara dapat terjadi dari dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang dipertengkarkan/ disengketakan, contohnya ialah sengketa tentang warisan, tentang jual beli, dan sebagainya. Dalam hal ini tugas hakim diberikan kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu keputusan keadilan dalam suatu sengketa (Juridictio Contentiosa). Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diperselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak meminta peradilan atau keputusan hakim, melainkan minta ketetapan dari hakim tentang status dari sesuatu hal sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus diakui dan dihormati oleh semua orang, contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak, dan lain-lain. Dalam hal ini hakim bertugas sebagai petugas administrasi Negara untuk mengatur sesuatu hal (jurisdictio Voluntaria)

    Istilah beracara dalam hukum Acara Perdata dapat dipakai dalam arti luas dan dalam arti sempit, Dalam arti luas beracara meliputi segala tindakan hukum yang dilakukan baik diluar maupun didalam sidang pengadilan. Sedangkan dalam arti sempit beracara itu meliputi tindakan beracara sesungguhnya dipengadilan yaitu sejak sidang pertama sampai sidang terakhir hakim menjatuhkan keputusannya. 

    Pengertian Penggugat dan tergugat

    Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan yang terdiri orang atau badan hukum, (subjek hukum sempurna). Penggugat haruslah memiliki kepentingan langsung/ melekat, sehingga tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.  Dan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung/ melekat, harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang/badan hukum yang berkepentingan langsung untuk dapat mengajukan gugatan.

    Meski pada dasarnya semua orang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, akan tetapi hanya penggugat yang memiliki kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan. Kepentingan yang cukup, berarti bahwa karena peristiwa hukum itu telah timbul kerugian bagi penggugat, dan mempunyai dasar hukum berarti, bahwa gugatan itu tidak hanya diada adakan saja, tetapi memang betul-betul adanya dan jelas dasar hukumnya. [1]

    Dalam hal penggugat meninggal dunia ketika perkara sedang atau masih berlangsung di Pengadilan, maka untuk diteruskan atau tidaknya perkara (gugatan) tersebut diserahkan kepada para ahli warisnya atau salah seorang dari ahli warisnya. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 2 April 1958b Reg. No. 5K/ Sip/ 1957 menentukan bahwa untuk mengajukan gugatan cukup diajukan oleh salah seorang ahli waris saja. Dalam hal ini ahli waris harus terlebih dahulu mengurus penetapan ahli waris atau Surat Keterangan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri[2], kemudian secara tertulis menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri  tentang kehendaknya melanjutkan perkara tersebut.

    Tergugat  orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum. Oleh karenanya, harus hati-hati dalam menyusun gugatan terhadap Tergugat. Untuk itu, perhatikanlah tabel di bawah ini.[3]

    NO TERGUGAT Gugatan Ditujukan Kepada DASAR HUKUM
    1 Orang Perorangan Orang Perorangan itu  
    2. Badan Hukum Publik (Negara/ Pemerintah) Badan Hukum Publik itu diwakili pimpinannya Pasal 6 N0.3 RV
    3. Badan Hukum Keperdataan (PT, IMA Yayasan, Koperasi Badan Hukum itu diwakili Pengurusnya, bila telah dibubarkan kepada salah seorang peengurusnya  
    4 Firma Seluruh pesero/salah seorang pesero Pasal 6 No. 5 RV
    5 CV CV itu diwakili Pesero Pengurus Pasal 6 No. 5 RV
    6. BUMN Persero Perum Perjan Pemerintah RI, cq, Departemen yang membawahi BUMN cq. BUMN itu, diwakili Pimpinannya  
    7. BUMD (Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah RI, cq. Departemen yang Membawahinya, cq. Pemda yang membawahinya, cq. BUMD itu sendiri diwakili oleh Pimpinannya  

    Dalam keadaan Tergugat atau salah seorang dari tergugat meninggal dunia ketika perkara masih berlangsung di Pengadilan, maka atas permintaan Penggugat kedudukannya digantikan oleh para ahli warisnya. Untuk itu penggugat harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut) tentang penggantian kedudukan Tergugat tersebut oleh ahli warisnya, dengan menyebutkan alasan dan identitas (nama, umur, pekerjaan, alamat) dari masing-masing ahli waris. Dalam keadaan demikian tidak boleh ada ahli waris yang tidak ikut digugat.[4]

    Perbedaan Antara Perkara Perdata dan Perkara Pidana

    Perbedaannya bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu:

    No. Aspek Perbedaan Perkara Perdata Perkara Pidana
    1. Dasar Timbulnya Perkara Terjadi pelanggaran hak seseorang. Pelanggaran hak itu menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan Terjadi pelanggaran perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana yang sifatnya merugikan Negara, mengganggu kewibawaan pemerintah, dan mengganggu ketertiban umum
    2. Inisiatif Berperkara Datang dari pihak yang merasa dirugikan Dari pihak penguasa Negara/ pemerintah (polisi dan jaksa)
    3. Istilah yang dipergunakan Yang mengajukan perkara disebut penggugat dan lawannya tergugat Pihak yang di sangka melakukan tindakan kejahatan disebut tersangka, setelah diproses tertuduh, dipersidangan terdakwa.
    4. Tugas hakim dalam acara Mencari kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak-pihak, tidak boleh melebihi dari itu. Mencari kebenaran secara mutlak dan tuntas, tidak terbatas dari apa yang dilakukan terdakwa, melainkan lebih dari itu seperti melihat latar belakangnya.
    5. Masalah Perdamaian Selalu dapat ditawarkan perdamaian untuk mengakhiri perkara selama belum diputus oleh hakim Sekali diproses  untuk dituntut, harus diselesaikan sampai ada keputusan hakim
    6. Sumpah Decissoire Mengenal adanya sumpah pemutus Tidak mengenal adanya sumpah pemutus
    7. Tentang Hukuman Berupa kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, bukan hukuman badan Hukuman badan, hukuman mati, penjara, denda, dan hukuman pencabutan hak-hak tertentu

    [1] Yurisprudensi mahkamah Agung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg. No. 294 K/Sip/ 1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum

    [2] Dalam prakteknya saat ini cukup  Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan Setempat dan diketahui oleh Camat.

    [3] Tabel ini dikutip dari Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, cet ketiga, (Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 5

    [4] Ib.Id