MUI Sumut Sepakat Pertahankan Pancasila

0
326 views

MEDAN (Waspada): Pelaksanaan seminar Menelisik Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP) secara daring di Kantor MUI Sumut Jl. Sutomo Medan, Sabtu (20/6) berlangsung lancar.

Pembicara, Ketua umum MUI Sumut Prof. Dr. Abdullah Syah MA, melihat dari sudut kajian Islam.

Kemudian DR Faisal Akbar Akedemisi USU dari kajian hukum serta Shohibul Anshor Siregar MA Dosen FISIP UMSU dari tinjauan historis, politik dan sosial.Sedangkan Dr Abdul Hakim Siagian moderator.

Pemaparan pembicara pada umumnya menyoal saat ini terdapat berbagai pihak yang menilai keberadaan Pancasila itu sebagai sesuatu yang harus dikaji ulang keberadaannya, di dalam sistem kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Mengingat banyak perilaku baik aparatur penyelenggara negara/pemerintahan maupun masyarakat umum dapat dikatakan dalam berbagai aktivitas sudah dinilai jauh dari sistem nilai yang terdapat di dalam Pancasila.

Meskipun demikian, masih banyak juga kalangan yang menginginkan Pancasila ini tetap harus dipertahankan, tetapi harus ada penguatan kepada segenap elemen aparatur penyelenggara negara/pemerintahan dan masyarakat, agar berperilaku sesuai dengan sistem nilai yang dikembangkan dalam Pancasila, yang juga harus disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat selaras dengan dimensi fleksibilitas, yang dimiliki sebuah ideologi bila ingin bertahan ditengah kehidupan bangsa sesuatu negara.

Hal ini, dari catatan sejarah, bahwa Pancasila itu kesepakatan para ulama dan tokoh bangsa yang menjadikan sebagai dasar negara, yang dijabarkan dalam konstitusi UUD 45, yang dimulai tanggal 22 Juni 1945 yang disebut Piagam Jakarta.

Berlanjut kemudian tanggal 18 Agustus 1945, kemudian oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dalam Pasal 29 UUD 1945 tegas disebut, negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Beberapa kali telah dilanggar, dikhianati, sebutlah PKI, contohnya G30SPKI, para ulama memimpin umat untuk membela dan menyelamatkanya serta menjaga Pancasila itu.

Jadi naskah akademis dan RUU HIP ini ditolak, wajib ditarik dari prolegnas bukan sekedar ditunda.

Serta wajib diusut siapa saja yang terlibat hingga lahirnya naskah akademis dan RUU HIP itu untuk dipertanggung jawabkan.

Maklumat

Sebelumnya MUI Sumut telah mengeluarkan Maklumat antaranya, bahwa: Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang PEMBUBARAN Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi partai komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme, adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab dan memilukan yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia, sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut.

Bahwa RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945.

Kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila, adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi pancasila.

Memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni “Gotong Royong”, adalah nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat (1) UUD Tahun 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian hal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945 sebagai Dasar Negara, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada Kelima Sila tersebut.

Meminta kepada Fraksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terutama peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan pada Tahun 1948 dan Tahun 1965 khususnya.

Namun pasca reformasi para aktivis dan simpatisannya telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus citra buruknya dimasa lalu dengan memutarabalikan fakta sejarah dan ingin kembali masuk dalam panggung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebedaraan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari agenda itu, sehingga Wajib RUUP HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun.(m22)

https://waspada.id/headlines/mui-sumut-sepakat-pertahankan-pancasila/