Istibdal Harta Wakaf dalam Fikih

0
5.547 views

Prinsip Wakaf sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw ketika memberikan arahan kepada Umar bin Khathab ra. yang ingin menyerahkan sebidang tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sabilillah. Beliau bersabda, “Tahanlah barang pokoknya dan sedekahkan hasilnya (Habbis ashlaha, wasabbil tsamrataha).“ Dari pernyataan Nabi Muhammad saw tersebut, ada dua prinsip yang membingkai tasyri’ wakaf, yakni: prinsip keabadian (ta’bidul ashli) dan prinsip kemanfaatan (tasbilul manfaah). Dalam perjalanan waktu, bersamaan dengan perkembangan dan penyebaran Islam keberbagai tempat dan komunitas, serta lahirnya masyarakat Islam yang kosmopolitan, maka wakafpun mengalami perkembangan yang dinamis, dan me ngundang pemahaman dan pendapat tentang wakaf dan pengelolaannya yang dinamis juga. Maka terjadi perbedaan perbedaan pendapat di kalangan ulama’ fiqih dalam menyikapi dinamika wakaf dan hukum-hukum yang terkait dengan wakaf dan pengelolaannya.

Sebagai contoh dari masalah- masalah yang memicu perbedaan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Bagaimana jika ada barang wakaf berupa perkebunan yang sudah tidak produktif lagi, karena umurnya sudah tua atau lahannya menjadi rusak karena terkena banjir, dan hasil kebun ters ebut sudah tidak lagi dapat memberi manfaat kepada mauquf ‘alaih, apakah wakaf tersebut dapat ditukar dengan laha n perkebunan lain yang lebih produktif, atau dijual dan dibelikan barangwakaf lain yang dapat memberikan manfaat kepada mauquf ‘alaih lebih banyak?
  2. Bagaimana jika ada barang wakaf berupa tanah dan bangunan masjid, kemudian karena suatu sebab masjid tersebut rusak / roboh, atau masyarakat sekitarnya meninggalkan tempat tersebut karen a tempat itu tidak layak lagi sebagai pemukiman dan tidak ada lagi ora ng yang melakukan sholat di situ. Apakah lahan dan bangunan masjid t ersebut dapat ditukar dengan lahan lain ditempat lain yang berada di t engah-tengah komunitas muslim yang memanfaatkannya untuk jama’ah atau untuk sholat Jum’at ?
  3. Bagaimana jika ada wakaf berupa kendaraan yang digunakan untuk keperluan dakwah, kemudian mobil-mobil tersebut tidak produktif lagi karena sudah tua sehingga tidak lagi memberi manfaat kepada mauquf alaih. Apakah mobil-mobil tersebut boleh dijual, dan uang hasil penjualannya dibelikan mobil baru yang masih produktif dan dapat memberikan manfaat kepada mauquf ‘a laih.

Masalah tukar- menukar barang wakaf seperti yang digambarkan di atas dalam istilah fikih per wakafan di sebut “Istibdal“, atau “Ibdal“. Al-Istibdal, diartikan sebagai penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada yang mengartikan, bahwa al- Istibdal adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain Al-Ibdal, diartikaan sebagai penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan barang lain yang berupa tanah untuk bangunan. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara Al-Istibdal dan Al-Ibdal.1

Ulama fikih berbeda pendapat dalam mensikapi boleh atau tidaknya istibdal atau Ibdal ini, ada yang mempersulit ada yang mempermudah, bahkan ada yang pa da dasarnya melarang istibdal atau ibdal kecuali dalam situasi pengecualian (ahwal istitsn aiyah) yang jarang terjadi . Diantara mereka ada yang memperbolehkannya karena syarat si wakif, atau karena alasan hasilnya (dari istibdal ini) menjadi lebih banyak, ata u karena ada situasi darurat.

Bagi mereka yang lebih menitikberatkan pada “prinsip keabadian” mengatakan, bahwa menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf (mauquf) itu merup akan keniscayaan kapan dan dimana saja, tidak boleh dijual dengan alasan ap apun dan tidak boleh ditukar dalam bentuk apapun, apalagi kalau barang wak af tersebut berupa masjid, namun dalam madzhab Hanabilah (Hambaliyah) m asjidpun dapat ditukar bahkan dijual untuk dibelikan wakaf yang baru sebagai penggantinya, dengan a lasan darurat, seperti dibutuhkan untuk jalan lalu- lintas umum, untuk perluasan kuburan dan lain sebagainya.

Bagi mereka yang lebih berorientasi pada “prinsip kemanfaatan”, mengatakan bahwa penukaran barang wakaf itu mungkin dilakukan dengan alasan- alasan tertentu antara lain : apabila barang wakaf tersebut sudah tidak dapat memberikan ma nfaat basar maslahahnya dan manfaatnya bagi masyarakat luas, seperti untuk perlua san
masjid, atau untuk jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat, atau untuk kuburan umum bagi umat Islam.

Apapila kita mencermati perbedaan- perbedaan pendapat diantara para ulama madzhab selama ini, terlihat tingkat penyikapannya yang berbeda juga, dari yang sangat ketat konservasinya terhadap barang wakaf dan terkesan mempersulit istibdal (tasydid) sampai yang mempermudah (tashil) masing dengan sendiri, dan juga tidak sedikit dipengaruhi oleh realitas lingkungan sosial yang diamatinya pada zamannya atau pengalaman pribadinya sendiri.

Dalam prakteknya, akibat membuka pintu istibdal dengan seluas-seluasnya, atau menbolehkan menjual barang wakaf, termasuk menjual masjid dengan berba gai macam alasan, dapat menimbulkan akibat- akibat negatif dalam sejarah perwakafan. Sebaliknya akibat dari pendapat yangterlalu mempersulit Istibdal, meskipun barang wakaf itu sudah tidak dapat me mberi manfaat apa- apa sebagaimana yang diharapkan, dapat menimbulkan keterlantaran dan hila ngnya kedayagunaan barang wakaf, serta merugikan bagi si waqif (orang yang berwakaf) maupun mauquf ‘alaih (pihak yang menerima kemanfaatan wakaf). Jadi masing- masing sikap dan pendapat tersebut, ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya.

Abu Zahrah, mengatakan : “Sejarah telah menceritakan kepada kita, tidak sedikit dari orang-orang yang memegang kekuasaan di atas bumi ini, melakukan pelanggaran dan penyerobotan terhadap barang wakaf, mereka memakannya dengan curang, mereka dibantu oleh para hakim yang zalim (qudlat dholimun) dan saksi- saksi bohong (syuhud juur ). Sejarah mencatat, seperti yang diterangkan oleh Al- Maqrizi : “Bahwa Amir Jamaluddin Yusuf (salah seorang di antara amir- amir di Mesir, pada era Mamalik) apabila menemukan barang wakaf yang ban yak memberi hasil, dan dia bermaksud untuk memilikinya, maka dia mencari dua orang saksi melalui rekayasa, dan dihadapan majelis peradilan mereka mengatakan bahwa tanah wakaf tersebut mengganggu tetangga dan lalu lintas, maka seharusnya ditukar (istibdal) dengan barang lainnya.

Maka hakim agung Kamaluddin ‘Amru bin Adim, menetapkan bahwa barang w akaf tersebut harus ditukar dengan barang lain, demi kemaslahatan umum dan kemaslahatan wakaf itu sendiri. Kecurangan yang dilakukan oleh hakim agung Kamaluddin Amru ini juga dilakukan oleh hakim- hakim lainnya, sehingga banyak istana-istana yang megah dan rumah- rumah yang indah diperoleh melalui cara ini.

Dilingkungan madzhab Malikiyah dan Syafi’iyah dikenal sebagai golongan yang mempersempit atau mempersulit istibdal wakaf, bahkan cenderung melarang sama sekali terjadinya istibdal, meskipun barang w akaf tersebut sudah rusak atau sudah tidak dapat memberikan kemanfaatan ap apun terhadap mauquf ‘alaih, seperti kebun yang sudah kering pohonnya, atau ternak yang sudah sakit- sakitan dan tidak produktif lagi atau bangunan yang sudah roboh tidak dapat ditempati. Tapi mauquf ‘alaih boleh memanfaatkan barang- barang wakaf yang tidak produktif dan tidak berfungsi tersebut dengan cara mengkomsumsinya, seperti untuk kayu bakar atau alat-alat rumah tangga.

Juga masjid wakaf yang roboh atau sudah ditinggalkan jama’ahnya karena pindah tempat bersama- sama, dan masjid tersebut tidak ada lagi yang memelihara, tetap saja dilarang melakukan istibdal dengan barang lain sebagai penggantinya. Terhadap sikap yang demikian itu, tanpa ada “hukum pengecualian“ (al-ahkam al- Istitsna’iyah), para ulama fikih modern seperti Muhammad Abu Zahrah ( Mesir ), dan Musthafa Ahmad Az-Zarqa’ ( Syiria ), atau yang lain- lain merasa kurang setuju, dan menganggapnya sebagai sikap yang berlebi han, yang dapat menyebabkan terbengkelaianya barang- barang wakaf dan jauh dari tujuan wakaf, akan banyak barang- barang wakaf yang rusak atau tidak memberi manfaat apa-apa, serta tanah- tanah wakaf yang mati tidak dapat diselamatkan, akan menimbulkan kerugian besar bagi umat dan kesejahteraan mereka.

Pandangan Madzhab Empat Tentang Istibdal

Para ulama’ berbeda pendapat mengenai hukum barang wakaf, apakah barang wakaf boleh dijual karena sebab-sebab tertentu dan kemudian hasil penjualan itu dibelanjakan dengan barang lain?

Dalam masalah ini ada tiga pendapat:

a. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i: Barang wakaf tidak boleh dijual.

b. Menurut Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah: Boleh menjual barang wakaf dan kemudian membelanjakan hasil dari penjualannya dengan barang yang semisal atau barang lain yang lebih bermanfaat.

c. Menurut Imam Muhammad: Barang wakaf tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang pertama.

Diterangkan dalam kitab Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaaf al-Ummah, hal 186 dan dalam kitab Jawahir al-‘Uqud juz 1 hal.254.

ف◌صل:واتفقوا على أنھ إذا خرب الوقف لم یعد إلى ملك الواقف.ثم اختلفوا في جواز بیعھ، وصرف

ثمنھ في مثلھ، وإن كان مسجدا.فقال مالك والشافعي:یبقى على حالھ فلا یباع.وقال أحمد:یجوز بیعھ وصرف ثمنھ في مثلھ.وكذلك في المسجد إذا كان لا یرجى عوده.ولیس عند أبي حنیفة نص فیھا واختلف صاحباه فقال أبو یوسف:لا یباع.وقال محمد:یعود إلى مالكھ الاول. )جواھر العقود ج1ص254(

Diterangkan dalam kitab Ahkamul Fuqaha’, juz 2 hal 74;

ھل یجوز لناظر الأرض الموقوفة على المسجد أن یستبدل لھا بأخرى التى ھي أكثر منفعة من الأولى أولا؟ الجواب:یحرم إستبدال الأرض الموقوفة ویجوز عند الحنفیة إن كانت أكثر نفعا إھــ)احكام الفقھاء ج2ص74(

Artinya: Bolehkah bagi pengelola tanah waqafan untuk masjid, menukar tanah tersebut dengan tanah lain yang lebih banyak manfa’atnya? Jawab “Haram menukar barang atau tanah waqaf. Dan menurut madzhab hanafiyah boleh menjualnya jika lebih banyak manfa’atnya”.

Madzhab Hanafiyah

Menurut Madzhab Hanafiyah, Istibdal barang wakaf itu hukumnya boleh, karen a dua alasan :

(1) Karena ada syarat dari wakif, seperti ketika dia berikrar wakaf mengatakan : “saya mewakafkan tanah saya ini dengan syarat sewaktu-waktu saya atau orang yang mewakili saya dapat menukarnya dengan tanah lain sebagai penggantinya“ . Syarat wakif ini sangat menentukan dalam penukaran wakafnya, baik jenis barang wakafnya, atau tempatnya. Sebagai contoh, jika wakif memberi syarat :

“Saya ber- ikrar wakaf “tanah pertanian” ini, dengan syarat saya atau orang yang mewakili saya dapat menukar wakaf ini dengan “tanah pertanian “

lain, atau dengan bangunan di desa ini sebagai penggantinya“. Maka dalam p elaksanaan Istibdal, tidak boleh tanah pertanian wakaf tersebut diganti dengan “tanah bangunan”. Juga tidak boleh menukarnya dengan bangunan yang bera da di desa lain, karena hal itu menyimpang dari syarat wakif.

(2) Karena keadaan dlarurah atau karena mashlahah, seperti tanah wakaf yang tidak dapat ditanami (sabkhah), dan tidak dapat memberi hasil dan manfaat apa-apa sehingga “mauquf ‘alaih”

tidak menerima manfaat hasilnya, atau hasilnya menyusut tidak cukup untuk biaya perawatan dan pengelolaannya, maka pemerintah / hakim boleh menukarnya dengan tanah atau barang wakaf lain sebagai penggantinya, meskipun ada syarat atau tidak ada syarat dari si wakif.

Demikian pula halnya apabila wakaf itu berupa rumah atau toko yang dindingn ya sudah rapuh, dan bangunan itu sudah doyong hampir roboh, atau sebagian bangunantersebut sudah rusak sehingga tidak dapat lagi diambil manfaatnya, sedangkan wakaf itu tidak mempunyai dana lain untuk merenovasinya, dan tidak ada orang yangbersedia menyewa bangunan wakaf tersebut dalam waktu yang lama dengan membayar sewanya lebih dulu, sehingga dapat digunakan untuk merenovasinya, maka pemerintah/hakim boleh menukar dengan barang lain sebagai ganti barang wakaf tersebut. 

Madzhab Malikiyah melarang terjadinya Istibdal dalam dua hal : Pertama : Apabila barang wakaf itu berupa masjid. Dalam hal melarang Istibdal masjid ini terjadi kesamaan antara imam-imam madzhab : Imam Abu Hanifah bin Nu’man, Imam Malik bin Anas, dan Imam Muhammad bin Idris As- Syafi’i, kecuali Imam Ahmad bin Hambal yang membolehkan menukar masjid

Ibnu Najim
meriwayatkan, bahwa Imam Muhammad mengatakan, bahwa apabila tanah wakaf sudah tidak mampu lagi menghasilkan keuntungan, sedangkan nazhir dapat memperoleh barang / tanah lain yang dapat memberikan hasil yang lebih besar daripada tanah wak af tersebut, maka dia boleh menjualnya dan membeli tanah yang lebih besa r hasilnya, dengan harga penjualan itu sebagai wakaf pengganti.

Madzhab Malikiyah

untuk
Apabila barang wakaf itu berupa tanah yang menghasilkan, maka tidak boleh

dengan tanah lain yang dipakai

membangun masjid. :

page6image22568

menjualnya atau menukarnya, kecuali karena ada dharurah (darurat), seperti untuk
perluasan masjid, atau untuk jalan umum yang dibutuhkan masyarakat, atau untuk kuburan, sebab hal tersebut merupakan “kemaslahatan umum” (al- mashalih al-‘aammah). Karena apabila barang wakaf tersebut tidak dapat ditukar atau dijual untuk memenuhi kemaslahatan umum tadi, maka masyarakat akan mengalami kesulitan, padahal mempermudah ibadah bagi masyarakat, atau lalu lintas mereka, atau memudahkan mengubur mayat- mayat adalah suatu hal yang wajib.

Keterangan dari kitab At-Taaj wal Iklil, yang dikutip oleh Abu Zahroh, mengatakan “Tidak dilarang menjual rumah yang diwakafkan atau barang lainnya, dan pemerintah (as- Sulthan) boleh memaksa penduduk untuk menjualnya, apabila memang diperl ukan untuk keperluan masjidnya (yang digunakan untuk sholat Jum’ah), demikia n juga halnya jika dibutuhkan untuk perluasan jalan “.

Ibnu Rusyd berpendapat, bahwa apabila tanah wakaf itu sudah tidak membe rikan hasil, dan tidak mampu membangunnya kembali atau menyewakannya, maka tidak dilarang menukarkannya dengan tanah lain (yang menghasilkan) seb agai penggantinya. Namun penukaran tersebut harus mendapat persetujuan pe merintah (al-Qadli) setelah jelas alasannya, dan harus dicatat dan ada saksi.

Tetapi pendapat yang membolehkan penukaran (tukar guling) dari tanah wakaf ke tanah yang lain sebagai penggantinya ini hanyalah pendapat sebagian ulam a Malikiyah bukan keseluruhannya. 6

Al-Khorsyi, Abu Abdullah Muhammad, dalam Syarkh Al- Khorsyi ‘Ala Mukhtashar Kholil, mengatakan : “Sudah dikatakan, bahwa wakaf t anah tidak boleh ditukar atau dijual kecuali untuk tujuan perluasan masjid. Maksudnya

apabila ada masjid yang sudah tidak dapat jama’ah, sedangkan di samping masjid tersebut terdapat tanah wakaf atau tanah milik, maka boleh menjual t anah wakaf itu untuk perluasan masjid Apabila orang yang berwakaf atau pem ilik tanah menolak menjual tanahnya, maka pemerintah dapat memaksanya, d an menjadikan uang hasil penjualan itu dibelikan tanah lain sebagai wakaf p engganti. Seperti halnya untuk tujuan perluasan mesjid, juga untuk tujuan per luasan jalan yang digunakan lalulintas umum/ masyarakat dan untuk kuburan kaum muslimin……” 7

Adapun Istibdal barang wakaf yang bergerak ( waqfu al-manqul ) menurut madzhab Malikiyah hukumnya boleh, sebab kalau Istibdal dalam hal ini (waqfu al- manqul) dilarang, dapat menimbulkan kerusakan. Karena itu mereka meneta pkan bahwa apabila wakaf itu berupa hewan yang sudah tidak berdaya, lemah

6 Abu Zahrah, op.cit. : 159- 160
7 Al-Kharsyi, Abu Abdillah. Syarkh al-Khorsyi ala Mukhtashar Khalil , VII : 96-96.

page7image20752

atau sakit-sakitan, atau pakaian yang lapuk, maka boleh dijual dan dari hasil penjualan itu dib elikan barang lain sebagai penggantinya. Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa ia menga-takan : “Hewan wakaf untuk sabilillah yang sudah tidak berdaya / lemah, sehingga tidak kuat lagi untuk perang, maka di

jual saja, dan dari hasil penjualannya itu dibelikan kuda yang bisa memberi manfaat”

Madzhab Syafi’iyah

Madzhab Syafi’iyah tidak jauh berbeda pendapatnya dengan madzhab Malikiyah, yakni bersikap mempersempit / mempersulit terhadap bolehnya Istibdal, demi menjaga kelestarian barang wakaf, apalagi banyak kasus- kasus Istibdal di Mesir pada masa Imam As- Syafi’i berada di sana yang disalah gunakan oleh sementera penguasa (Amir) dan pejabat hukum ( Qadli ) seperti yang diceritakan Abu Zahrah di muka. 8

Qadri Phasya910) mengutip keterangan dati kitab “Asnal Mathalib“ tentang pendapat madzh ab Syafi’iyah dalam Istibdal wakaf ini sebagai berikut : “Seandainya barang wa kaf itu sudah tidak dapat memberi manfaat, seperti pohon yang daunnya su dah mengering, atau roboh tertiup angin dan sudah tidak dapat ditegakkan ke mbali,

maka status wakafnya tetap berlaku karena barang tersebut masih ada wujud nya, jadi tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan atau diwaris, karen a alasan makna hadis ( tentang prinsip wakaf) …… Apabila barang wakaf tersebut sudah betul- betul tidak dapat memberi manfaat kecuali dikonsumsi, seperti dibakar untu k memasak, maka dapat diberikan kepada mauquf ‘alaih untuk dikonsumsi, tetapi tidak boleh dijual, atau dihibahkan atau diwaris.

Dikalangan ulama Syafi’iyah ada juga perbedaan pendapat tentang wakaf tanah /
pekarangan yang sama sekali sudah tidak memberi manfaat, sebagian membole hkan dilakukan istibdal dan sebagian melarangnya. Dalam kitab “Al- Muhadzab“, dikatakan bahwa : ”Apabila seseorang mewakafkan kebun kurmany a kemudian kebun itu kering, atau mewakafkan ternak kemudian sakit- sakitan karena umurnya, atau batang korma untuk tiang masjid kemudian lap uk, maka ada dua pendapat :

Tidak boleh menjualnya, seperti yang sudah diterangkan masalah masjid. Boleh menjualnya, karena barang tersebut sudah tidak dapat diharapkan manfaatnya, maka menjualnya itu lebih baik daripada membiarkannya rusak tanpa ada gunanya, hal itu berbeda dengan masjid yang masih dapat digunaka n melakukan sholat disitu meskipun dalam keadaan rusak. Apabila barang-

8 Abu Zahrah, hal. 1729 Qadri Phasa : 282

page8image20304

barang wakaf tersebut barang penggantinya.10

dijual

, maka

hasil

penjualnya

dibelikan

Masalah barang-barang
masjid, seperti
alat lainnya yang sudah hilang keindahannya atau kemanfaatannya, boleh dijual kalau ada keperluan. Madzhab Syafi’iyah melarang menjual masjid secara mutlak, meskipun masjid itu sudah roboh, atau sudah tidak ditempati untuk ibadah, karena penduduk se kitarnya sudah pindah tempat semuanya atau meninggal semuanya (seperti yang terjadi waktu ada bencana tsunami di Aceh), demikian juga tanah masjid yang sudah tidak ada bangunannya tinggal puing-puing saja, tetap dilarang menjualnya atau menukarnya.

Madzhab Hanabilah

Madzhab Hanabilah (Hambali) dipandang sebagai madzhab yang banyak mem berikan
kelonggaran dan kemudahan terhadap Istibdal wakaf, meskipun pada dasarny a tidak berbeda jauh dari tiga madzhab yang lain (Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah), yaitu sedapat mungkin mempertahankan (istibqa’) keberadaan barang wakaf tetap s eperti semula, mengikuti prinsip dasar wakaf yakni “habsul ashli “. Namun apabila terjadi perubahan kondisi barang wakaf itu seperti hilangnya kedayagunaan dan keman faatannya, atau ada situasi darurat yang menimpa barang wakaf, seperti diper lukan untuk perluasan masjid atau pelebaran jalan, maka sikap madzhab- madzhab tersebut berbeda satu sama lain, dan madzhab Hanabilah dipandang

sebagai madzhab yang paling banyak memberi kemudahan, terutama dalam melakukan penukaran dan pen jualan
barang wakaf, dan pada khususnya masalah penukaran dan penjualan masjid serta barang-barang yang berkaitan dengan masjid.

Al-Murdawiy 11 dalam Al- Inshaf mengatakan : “Tidak boleh menjual barang wakaf kecuali apabila tidak ada lagi manfaatnya, maka boleh dijual dan harga penjualannya dibelikan gantinya. Demikian juga halnya kuda wakaf yang sudah tidak layak lagi untuk perang, maka boleh dijual dan dibeli kan kuda lain yang layak digunakan jihad, Demikian juga masjid yang sudah tidak memberikan manfaat dapat dipindahkan ke tempat lain demi untuk kemaslahatan, atau menjualnya untuk digunakan memb angun masjid baru. Tapi pada dasarnya, masjid itu tidak boleh dijual kecuali k alau ada darurat yang dihadapi, tetapi alat-alat masjid dapat dipindahkan ke masjid lain, sedangkan tanah halaman masjid (‘arshatul masjid) yang tidak a da bangunannya boleh dijual.

10 Al-Syairazi, Abu Ishaq, Al-Muhadzab. Bab al-Waqf11 Al-Murdawi , Al-Inshaf . VII : 100-101

yang

dihibahkan tikar

(bukan

diwakafkan) dan

untuk alat-

page9image23424

Abu Zahrah mengatakan, bahwa pendapat madzhab Hanabilah khususnya yang mengenai penjualan masjid ini sudah “tasaahul“ (terlalu mempermudah). Madzhab ini membolehkan menjual mesjid apabila sudah tidak dapat memenuh i maksud pewakafannya, seperti tidak dapat menampung jama’ahnya dan tidak dapat diperluas lagi, ata u ada bagian masjid yang rusak yang menyebabkan masjid tidak dapat dimanfaatkan,

atau ada kerusakan bangunan di kawasan dimana masjid tersebut berada, sehingga

masjid tidak dapat digunakan dan tidak manfaat lagi. Maka dalam kondisi se perti itu masjid boleh dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk membangun masji d lagi12

Di antara empat madzhab tersebut, disamping ada perbedaan-perbedaannya, juga ada persamaan-persamaannya, antara lain :

1) Sedapat mungkin barang wakaf harus dijaga kelestariannya dan dilindun gi keberadaannya

  1. 2)  Penukaran atau penjualan barang wakaf hanya dibolehkan apabila ada al asan darurat atau untuk mempertahankan manfaatnya .
  2. 3)  Penukaran (al-Istibdal) maupun penjualan ( al-bai’ ) barang wakaf harus dilakukan oleh pemerintah (qadli atau hakim), pali ng tidak seizin pemerintah.
  3. 4)  Hasil penukaran maupun penjualan barang wakaf harus diwujudkan me njadibarang wakaf penggantinya.

1 Abu Zahrah, Muhammad, Muhadlaraat Fi al-Waqf , 2005, hal. 150. Al- Jamal, Ahmad Muhammad Abdul’azhim, Al-Waqfu al-Islamiy, 2007: 47 . Qadri Phasa, Muhammad , 2006 . Qanun al-‘ Adl wa al-Inshaf : 282 – 283. Asyub, Abduljalil Abdurrahman. 2009 , Kirab al-Waqf : 150 – 153.