FATWA MUI TENTANG PERNIKAHAN

0
3.275 views

PROSEDUR PERNIKAHAN

30 Zulqaidah 1416 H/7September 1996

Sehubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan di masyarakat yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, yang sebagian telah diberitakan oleh media massa, sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan dan keresahan di kalangan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa hari ini telah menerima pengaduan, pertanyaan, dan permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat sekitar masalah tersebut.

Atas dasar itu, dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT Majelis Ulama Indonesia menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut :

  1. Pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan
  2. Ketentuan Umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab kabul, serta mahar (mas kawin).
  3. Ketentuan pernikahan bagi warganegara Indonesia (termasuk umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam :

“Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.”

4. Umat Islam Indonesia menganut paham Ahlus sunnah wal jama’ah dan mayoritas bermadzhab Syafi ’i, sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri.

  • Menganjurkan kepda umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas. 

  • Kepada para ulama, muballigh, da’i, petugas-petugas penyelenggara perkawinan/pernikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan di atas. 


PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN

Jakarta, 17 Ramadan 1429 H/17 September 2008 M

DI tengah masyarakat sering ditemui adanya prkatek pernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (madlarrah) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya;

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharrat. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharrat (saddan lidz-dzari’ah).

PERNIKAHAN YANG DILARANG

1. PERKAWINAN BEDA AGAMA

Jumadil Akhir 1426/28 Juli 2005

Perkawinan beda agama disinyalir semakin banyak terjadi yang tidak hanya mengundang perdebatan di antara sesama umta Islam, terapi juga mengundang keresahan di tengah tengah masyarakat. Muncul pemikiran bahwa pernikahan beda agama merupakan hak asasi manusia dan maslahat.Untuk itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa  tentang perkawinan beda agama yang dijadikan pedoman, pertama; perkawinan beda agam adalah haram dan tidak sah, kedua; perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kita, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.

https://www.muidkijakarta.or.id/hukum-perkawinan-muslim-dengan-non-muslim/

2. NIKAH MUT”AH

22 Jum Akhir 1418/25 Oktober 1997 M

Nikah mut’ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh sementara umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa. Hal ini menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi`ah di Indonesia.

Mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni (Ahlus Sunnah wal Jama`ah) yang tidak mengakui dan menolak paham Syi`ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut’ah secara khusus. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang isinya sebagai berikut: pertama; Nikah mut’ah hukumnya adalah HARAM. Kedua; Pelaku nikah mut’ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.