STATUS HUKUM IURAN DAN MANFAAT PENSIUN HUBUNGANNYA DENGAN TIRKAH

0
807 views

Diskripsi Masalah

Pensiun merupakan program yang pada umumnya diikuti oleh masyarakat menengah ke atas baik karena disiapkan oleh perusahaan di mana karwayawan bekerja, disiapkan oleh Negara bagi PNS dan Militer serta Polri, maupun oleh masyarakat pada umumnya yang sadar akan risiko keuangan yang diduga kuat akan terjadi pada saat yang bersangkutan menjalani purnabakti. Dari segi arus dana, pada saat aktif bekerja, pegawai/karyawan diharuskan mengiur kepada Dana Densiun dengan pola: a) non- contributory; b) contributory; c) kombinasi non-contributory dan contributory; dan d) mandiri. Sedangkan penerima manfaat pensiun pada masa purnabakti adalah pegawai yang bersangkutan dan pihak-pihak yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku terkait dana pensiun.

Banyak masyarakat yang mempertanyakan dan berpendapat tentang keterkaitan manfaat pensiun dengan tirkah (harta peninggalan atau warisan) apabila pegawai/pekerja meninggal dunia; ada yang berpendapat bahwa manfaat pensiun adalah tirkah sehingga pentasrarufannya tunduk pada hukum waris, dan ada pula yang berpendapat bahwa manfaat pensiun tidak tunduk pada hukum waris melainkan ditasarufkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang manfaat pensiun.

Ketentuan Hukum

  1. Iuran dan manfaat pensiun yang bersifat non-contributory (akad hibah dari perusahaan dengan syarat terpenuhinya vesting right dan locking in) tunduk pada aturan pensiun, karena dana tersebut disiapkan perusahaan untuk kepentingan pensiun yang bersangkutan dan pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturam pensiun.
  2. Iuran dan manfaat pensiun yang bersifat contributory, kombinasi, dan mandiri tunduk pada hukum warits/tirkah apabila manfaat pensiun belum disertakan pada program anuitas oleh Dana Pensiun. Apabila sudah disertakan pada program anuitas, maka iuran pensiun beserta manfaatnya tunduk pada aturan pensiun karena anuitas dalam syariah menggunakan akad tabarru‘-tanahud; di mana iuran pensiun dialihkan kepemilikannya dari peserta secara individu kepada peserta secara kolektif.
  3. Dana yang berupa mukafa‘ah nihayat al-khidmah (semacam uang pesangon/kerahiman), mukafa‘ah al-iddikhar (semacam uang Taspen [Tabungan Asuransi Pensiun]), dan mukafa‘ah al-taqa‘ud (semacam uang pesangon) yang diserahkan pihak lain karena meninggalnya pekerja (pensiun), tunduk pada hukum warits.

douwnload fatwa selengkapnya