KOMISI FATWA MUI SUMUT GELAR RAKORDA

0
643 views

Pewarta: Saddan Yasir (mahasiswa PTKU)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara mengadakan Rakorda (Rapat Koordinasi Daerah) komisi fatwa MUI Sumut dengan mengusung tema “Sinergitas wakaf dan zakat untuk membangun aset umat islam” tahun 2019, digelar di Kota Medan. Rakorda ini dibuka Ketua MUI Sumut, Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA, Sabtu, (20/07/2019) malam di Hotel LJ Medan.
Hadir dalam pembukaan ini, Dewan Pertimbangan MUI Sumut, Ibunda Hajjah Yusnaini, MA, Wakil Ketua MUI Sumut Dr. H. Arso, MA. Ketua Komisi Hukum, Ketua Komisi Pendidikan, dan Ketua Komisi Perempuan.

Sebelum memasuki pemateri utama, Sekretaris Komisi Fatwa, Dr. Akmauddin Syahputra, M.Hum mensosialisasikan wessite komisi fatwa muisumut.com, menurutnya bahwa sekarang kita sudah bisa mengakses fatwa fatwa MUI Pusat, Dewan Syariah Nasional, Fatwa MUI Pusat, dan insyaAllah juga Fatwa dari MUI Kab Kota. Dalam penyampaian materi pertama yang dimoderatori oleh Dr. Tohir Ritonga, Lc., MA. membacakan ada dua pemateri sebagai narasumber yang bertindak pada hari ini, yaitu Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA selaku wakil ketua komisi fatwa MUI Sumut dan Prof. Ir.Basyaruddin, M.Si.selaku Direktur LPPOM MUI Sumut serta ditutup dengan tanya jawab.
Makalah pertama dibawakan oleh Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA dengan judul makalah “Metode/mekanisme pembuatan fatwa MUI. Seyogyanya yang menyampaikan makalah adalah Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid selaku ketua MUI Sumut, namun tidak dapat hadir karena sedang berobat inap di Rumah Sakit. Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., mengatakan “MUI memiliki mekanisme/prosedur berfatwa dan setiap anggota harus menerima masukan permintaan fatwa dari masyarakat”. Kemudian beliau menutup pemaparannya dengan menjelaskan bahwa fatwa MUI provinsi disebarkan kepada MUI daerah harus mengikut
ketetapan yang telah difatwakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan fatwa serta harus menyesuaikan fatwa yang dikeluarkan berdasarkan ketetapan MUI pusat. Beliau berharap bahwa setiap MUI daerah seyogyanya menerbitkan minimal satu fatwa yang dihasilkan
melalui masukan pertanyaan masyarakat.

Adapun Prof. Ir. Basyaruddin, M.Si. dalam kesempatannya membawakan makalah yang berjudul “Jaminan MUI terhadap produk halal”. Beliau menjelaskan tentang isu yang beredar tentang sertifikat halal yang diambil alih oleh Kementrian Agama. Beliau menjelaskan LPPOM berdiri sejak 1989 dengan tujuan untuk menegakkan hukum Syariat tentang perintah mengonsumsi makanan halal. Dalam PP 31 tahun 2019 bab 10 dan pasal 84 mengandung sebuah strategi untuk menghilangkan peran majelis ulama untuk menetapkan produk halal.

Adapun Penetapan perlunya perusahaan produk makanan/minuman bersertifikat halal adalah hadiah Susilo Bambang Yudoyono dalam UUJPH 33 THN 2014. Dalam penutupnya beliau mengatakan bahwa keinginan diambil alihnya oleh Kementrian Agama merupakan sesuatu hal yang keliru dikarenakan bahwa menurut Dinas Koperasi mengatakan ada sekitar 3 juta UKM yang ada di provinsi Sumatera Utara, sehingga menyebabkan adanya timbul kesulitan dalam mengatur semua perusahaan tersebut.

Pada lanjutan Rakorda Ketua BAZNAS Sumut Amansyah Nasution dan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP menjadi pembicara hari kedua.

Amansyah Nasution menyatakan pentingnya zakat yang termasuk rukun Islam merupakan sektor penting dalam pembangunan umat dan ada sebanyak 80-an di dalam Alquran.

BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural, namun programnya sesuai dengan program pemerintah.

Lebih lanjut beliau mengatakan melalui MUI SU dapat memperkenalkan BAZNAS kepada masyarakat karena BAZNAS belum begitu populer.

Adapun Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP. Mengatakan semenjak masa Nabi Muhammad saw. hingga zaman dinasti Turki Ustmani telah berlaku wakaf produktif yang membentuk sarana fasilitas pendidikan dan kesehatan sehingga semua keperluannya ditanggung oleh badan pengelolaan wakaf tersebut.

Lebih lanjut beliau mengatakan di Sumut tanah wakaf memiliki 16.280 luas 36.035.460 m2 sertifikat 7.761 (47%) dan belum bersertifikat 8.719 (53%). Jika aset ini dikembangkan akan memiliki dampak perubahan yang hebat.